Artikel ini membahas proses remiliterisasi Indonesia yang terjadi secara perlahan sejak era pemerintahan Joko Widodo dan mencapai puncaknya di bawah Presiden Prabowo Subianto. Remiliterisasi ditandai oleh ekspansi besar-besaran struktur organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya TNI Angkatan Darat, serta pelibatan militer dalam pelaksanaan berbagai kebijakan publik di luar fungsi pertahanan. Fenomena itu tidak hanya mengubah lanskap politik dan memperkuat posisi militer sebagai aktor utama, tetapi juga berpotensi melemahkan demokrasi, memperluas ekonomi militer (khaky economy), dan menimbulkan sekuritisasi dalam urusan sipil. Artikel ini menunjukkan bagaimana remiliterisasi menjadi instrumen politik untuk memperkuat jaringan oligarki, membentuk kekuasaan baru di tingkat nasional dan lokal, serta menggeser peran teknokrat sipil. Dengan demikian, remiliterisasi bukan sekadar kebijakan pertahanan, melainkan proses politik yang berimplikasi pada masa depan demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci: hubungan sipil-militer, kemunduran demokrasi, khaky economy, oligarki, remiliterisasi, sekuritisasi