Akhir-akhir ini organisasi kemasyarakatan di Indonesia tampak jauh lebih aktif melibatkan diri dalam arena politik nasional. Dengan gaya masing-masing mereka relatif mampu menyaingi Partai Politik yang merupakan organisasi politik yang resmi dan sah untuk menyalurkan aspirasi politik warganegara Indonesia. Banyak faktor internal dan eksternal yang dibadapi partai politik dalam memainkan peranan dan fungsi politiknya. Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana prospeknya di masa depan? Tulisan Bambang Cipto ini mengupas ledakan partisipasi Ormas di tengah kesibukan partai politik yang meningkat menjelang pemilihan umum mendatang.
Sepuluh tahun terakhir menjelang peralihan abad XX menuju abad XXI politik di Indonesia memasuki era baru yang sama sekali berbeda dengan periode sebelumnya. Dalam era baru ini berlangsung apa yang dapat disebut sebagai ledakan atau revolusi partisipasi. Istilah ini secara khusus merujuk pada gejala politik yang berlangsung di Amerika pada dekade 60-an. Revolusi partisipasi terjadi ketika makin banyak orang yang terlibat aktif dalam banyak kelompok kepentingan (interest groups) yang terus bermunculan dari tahun ke tahun.
Menurut Patterson, ada empat penyebab kemunculan revolusi partisipasi. Pertama, konstitusi Amerika menyediakan kemudahan dan proteksi bagi setiap individu untuk membentuk kelompok. Kedua, sistem federalisme membuat partisipasi politik di tingkat lokal sangat berkembang. Ketiga, makin tebalnya lapisan penduduk yang berpendidikan tinggi dan kemajuan sangat pesat sektor teknologi komunikasi dan transportasi membuat kemampuan masyarakat dalam membentuk kelompok yang mampu mengakses ke berbagai pusat pengambilan keputusan berlipat-lipat lebih tinggi. Dengan kata lain, sarana legal dan kemajuan teknologi adalah dua kekuatan yang secara kondusif melapangkan jalan bagi kemunculan kelompok-kelompok “non-party.” Keempat, terjadi ketidakpuasan umum terhadap fungsi partai politik yang dianggap gagal menyalurkan kepentingan masyarakat yang makin kompleks dan rumit akibat kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Akibat paling strategis dari banjir kelompok kepentingan ini adalah makin lemahnya peranan partai politik yang kurang tanggap terhadap perkembangan di tengah masyarakat.1
Secara umum revolusi partisipasi semacam ini juga berlangsung di sebagian besar negara-negara maju dengan hasil akhir munculnya saluran partisipasi baru berupa kelompok kepentingan (di Amerika) dan Partai Hijau (di Eropa). Di Amerika ledakan partisipasi mendorong munculnya gelombang kelompok kepentingan dan berakibat melemahnya partai politik. Sementara di Eropa Barat gejala serupa relatif tersalur ke dalam sistem partai, antara lain, dengan munculnya Partai Hijau yang pada umumnya kuat dan berpengaruh. Perbedaan ini dapat dipahami dengan mengacu pada kenyataan bahwa di negara-negara industri terdapat perbedaan tradisi partai. Pada tradisi partai kuat, seperti di Eropa, partai menjadi pilihan utama untuk menyalurkan segala jenis keluhan, tuntutan, dan ketidakpuasan masyarakat. Pada tradisi ini kepercayaan masyarakat politik terhadap partai politik sangat mengakar sehingga tidak mudah bagi kekuatan politik lain untuk menggeser peran tradisional partai politik.
Sementara pada tradisi partai lemah seperti Amerika partai politik terpaksa bersaing dengan kekuatan-kekuatan politik baru yang jauh lebih flexible dan capable (karena dukungan dana dan sumber daya lain) dalam menyalurkan kepentingan masyarakat. Partai politik yang lebih banyak mengandalkan kegiatannya pada musim pemilihan sulit bersaing dengan kelompok-kelompok kepentingan yang dapat menyalurkan kepentingan setiap saat dan tidak mengenal Batasan waktu. Kelompok kepentingan di Amerika memiliki sumber daya yang beragam, organisasi yang kuat, serta kemampuan lobbi yang sangat profesional sehingga masyarakat post-moderen di Amerika lebih suka mendukung mereka untuk menyalurkan kepentingan yang makin kompleks dan mendesak. Partai yang sangat birokratis dan formal relatif menjadi kurang populer.
1 Samuel C. Patterson, Roger H. Davidson, Randall B. Ripley, A More Perfect Union: Introduction to American Government, 3rd Edition, (Homewood, Illinois: The Dorsey Press, 1985), hal. 219- 220.