Penghancur Gestapu/PKI dan Pendobrak Orde Lama*
Sarwo Edhie Wibowo adalah salah satu pelaku yang ikut berperan dalam menumbangkan Orde Lama dan menegakkan Orde Baru. Tetapi kemudian, menurut Peter Kasenda, dengan berjalannya waktu, posisi dan perannya semakin jauh dari struktur kekuasaan Orde Baru. Dan bahkan, menurut penilaian banyak orang, posisi dan perannya tidak sebanding dengan jasa yang pernah diberikan kepada bangsa dan negara ini.
NAMA Sarwo Edhie Wibowo tidak terlalu berarti apa-apa bagi kebanyakan orang sampai sebelum peristiwa kudeta Gerakan 30 September 1965. Namanya menjadi dikenal ketika dia dengan kedudukan strategis sebagai Komandan RPKAD, melalui momentum yang tepat berhasil melumpuhkan markas Gestapu di Halim, dan mengeliminasi PKI di Jawa Tengah. Namun dengan berjalannya waktu, dan semakin jauhnya dengan peristiwa itu sendiri, posisi Sarwo Edhie selanjutnya, banyak dinilai orang, tidak sepadan dengan jasa yang dimilikinya. Tulisan ini sendiri menyoroti sumbangan Sarwo Edhie dalam ikut menegakkan Orde Baru.
Pertikaian TNI-AD versus PKI
Menjelang pertengahan tahun 1960-an, posisi PKI semakin kuat karena salah satu faktornya adalah adanya perlindungan dari Presiden Soekarno. Soekarno sendiri memakai PKI untuk mengimbangi kekuatan TNI-AD. PKI mulai melancarkan gerakan ofensif revolusionernya dengan menuntut agar SOKSI (saingan SOBSI-PKI) dilarang, dan mendesak tentara (yang menjalankan program Civic Mission) merampingkan organisasi teritorialnya, khususnya yang ada di pedesaan. Sementara itu, elite TNI-AD pun dituduh melakukan korupsi dan mengulur waktu dalam kampanye anti-Malaysia. Kemudian, PKI/BTI melaksanakan Undang-undang Pokok Agraria melalui aksi sepihak yang sengit dan paling tidak kenal ampun di Jawa dan Bali. Presiden Soekarno, dalam pidato kenegaraan 17 Agustus 1964, kelihatannya membenarkan kebijaksanaan dan sikap yang diambil PKI tersebut.
Bulan Februari 1965, PKI melontarkan gagasan mengenai perlunya dibentuk Angkatan Kelima, milisi rakyat yang dipersenjatai dan terdiri dari buruh dan tani. Mereka juga mengusulkan supaya dalam TNI dibentuk Komisaris Politik yang lazim terdapat di negara-negara sosialis. KSAB A.H. Nasution dan KSAD Ahmad Yani dengan caranya sendiri menolak gagasan seperti itu. Posisi TNI-AD kembali semakin terdesak dengan tersebarnya Dokumen Gilchrist, yang isinya antara lain terdapat kata-kata our local army. Seolah-olah ada kesan persekongkolan antara TNI-AD dengan Inggris-AS untuk merebut kekuasaan negara. Dan ini mencapai puncaknya ketika muncul desas-desus adanya sekelompok Jenderal TNI-AD, yang tergabung dalam Dewan Jenderal, akan mengadakan perebutan kekuasaan negara dan menghancurkan PKI. Sementara itu, tim dokter RRC yang memeriksa Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa Soekarno, karena penyakitnya, umurnya tidak lama lagi. Keadaan ini semakin menimbulkan dugaan, baik di kalangan PKI maupun TNI-AD, akan kemungkinan terjadinya kudeta.
* Saya mengucapkan terima ksih atas bantuan C.I. Santosa, J. Mailoa, Marsilam Simanjuntak dan Salim Said. Walaupun demikian tanggung jawab penulisan sepenuhnya berada di penulis.
