Hampir tiga dekade Orde Baru memerintah dan sampai sekarang tidak ada satu kekuatan politik pun yang mampu menandingi keperkasaan pemerintah Orde Baru. Gerakan prodemokrasi yang melancarkan serangkaian kritik terhadap Orde Baru dan kebijaksanaannya ternyata belum mampu menciptakan opini dan kekuatan rakyat sehingga pemerintah terpaksa melakukan perubahan. Analisis Ulf Sundhaussen ini menguraikan peranan sentral militer Indonesia yang sejak dulu senantiasa tampil sebagai penyelamat negara. Apakah ada skenario penataan politik di tengah tuntutan rakyat akan perubahan? Mungkin perubahan secara akomodatif lebih baik daripada perubahan secara konfrontatif.
Menggambarkan bagaimana agenda demokratisasi politik di Indonesia merupakan pekerjaan yang sulit dilakukan karena memerlukan prediksi yang selalu menuntut kehatian-hatian yang luar biasa, terutama karena dalam kasus Indonesia gaya pemerintahan Presiden Soeharto seringkali dipenuhi oleh hal-hal yang mengejutkan. Sejak dulu sampai sekarang saya dengan tegas berpendapat, bahwa banyak orang di Indonesia memiliki informasi tentang perkembangan negara terakhir yang lebih baik daripada saya. Meskipun begitu saya menerima tugas ini dengan alasan karena selama dua dekade saya telah mengamati lenyapnya rezim militer di seluruh dunia, dan saya percaya, walaupun kasusnya berbeda-beda, ada semacam pola dalam prosesnya.1
Bagi banyak orang baik di dalam negeri maupun di luar Indonesia yang benar-benar percaya bahwa Indonesia adalah unik, tulisan ini mungkin kurang bermanfaat; namun bagi meréka yang mengakui bahwa Indonesia adalah negara berkembang dengan masalah-masalah yang serupa dengan negara berkembang lainnya, tulisan ini mungkin akan bermanfaat. Saya juga akan menguraikan secara tegas dan tidak akan membuat upaya untuk menyenangkan rezim atau pengecam rezim, dan dalam mengajukan gagasan, saya berharap untuk tidak berpihak karena saya tidak pernah menganggap hal itu merupakan tugas utama akademisi untuk menyenangkan pembaca potensialnya.
Saat untuk Perubahan
Orde Baru telah memegang tampuk pemerintahan hampir 30 tahun. Dalam pandangan saya, pemerintahan ini tidak tampil terutama hanya sebagai hasil pertarungan kekuasaan antara Angkatan Darat dengan musuh utamanya, Partai Komunis Indonesia (PKI), sebagai satu-satunya partai kiri yang berperan di bawah “Demokrasi Terpimpin” Sukarno. PKI ditumpas dalam sebuah pembantaian berdarah yang sebenarnya tidak perlu terjadi pada akhir 1965.2 Pada ujung kejadian ini sebuah penataan ulang tentang hubungan kekuasaan merupakan keniscayaan. Konstelasi kekuasaan baru tersebut, termasuk Presiden Sukarno, makin lebih menyadari fakta-fakta, bahwa pembunuhan besar-besaran dan masa mismanajemen ekonomi telah menggerogoti prestise pribadi dan legitimasi rezimnya sedemikian rupa sehingga dia terpaksa harus memperhatikan kekuatan-kekuatan lain. Namun dia benar-benar salah menghitung arah keinginan masyarakat, yang menurut keyakinannya, dapat mengesampingkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), lembaga tertinggi negara menurut UUD 1945, yang pada pertengahan 1966 telah memerintahkan Presiden Soekarno untuk melakukan pembaharuan politik dan ekonomi. Ketika secara terbuka dia menentang perintah MPRS akhirnya Soekarno dibebastugaskan dari jabatannya oleh kekuatan pimpinan Jenderal Soeharto.3
Pemerintah yang baru mengungkapkan bahwa masalah utama yang dihadapi jelas-jelas adalah rehabilitasi perekonomian Indonesia yang dalam seluruh kegiatannya telah bangkrut. Stabilitas politik diberlakukan dengan tindakan keamanan yang ketat dan tekanan politik yang keras sebagai prasyarat utama bagi pemulihan perekonomian.
Banyak langkah untuk memelihara stabilitas ini dikritik habis-habisan oleh para pengamat dalam negeri dan luar negeri. Hal ini dapat diperdebatkan apakah tujuan ekonomi pemerintah akan dapat tercapai lewat cara yang kurang opresif (namun hal itu bukanlah obyek tulisan ini). Tujuan tulisan ini hanyalah menegaskan bahwa rehabilitasi ekonomi secara umum telah tercapai.
Jelas sekali bahwa setiap perubahan radikal akan menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah, dan pemerintah Orde Baru Indonesia bukanlah perkecualian. Sementara terdapat lebih banyak pihak menang daripada pihak yang kalah karena perolehan keuntungan tidak didistribusikan secara merata, maka ketimpangan secara menyeluruh antara yang kaya dan yang miskin makin melebar. Namun, perekonomian Orde Baru juga menciptakan jutaan lapangan kerja baru, meningkatkan standar hidup rakyat, mencapai swasembada pangan, dan merancang negara ke arah industrialisasi.
1 Lihat Ulf Sundhaussen, “Military Withdrawal from Government Responsibility,” Armed Forces and Society, 10 (4), Summer 1984.
2 Satu-satunya upaya untuk menyoroti kejadian ini dilakukan oleh Robert Cribb (ed.), The Indonesian Killings 1965-1966, Clayton: Monash University, Centre of Southeast Asian Studies, 1990.
3 Hal ini merupakan sumbangan abadi dari almarhum Profesor Finer yang menyatakan bahwa menurunnya legitimasi setiap rezim yang sedang memerintah selalu diawali oleh intervensi militer. Lihat S.E. Finer dalam The Man on Horseback: The Role of Militari in Politics., Boulder: Westview Press, 2nd enl.ed., 1988.