Analog dengan pembangunan nasional, maka pembangunan regional secara makro dapat diukur melalui perhitungan gross regional product. Dan selanjutnya dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk, maka pembangunan regional itu dalam hubungan dengan tingkat kemakmuran penduduknya secara kwantitatif diukur dan dinyatakan dalam kenaikan pendapatan per kapita. Sungguhpun demikian dalam mempersiapkan konsep kebijaksanaan pembangunan tahun tujuh puluhan disadari adanya kelemahan-kelemahan sasaran pembangunan yang dihubungkan dengan kenaikan pendapatan per kapita. Meskipun tidak jarang sasaran pembangunan tersebut dapat dicapai, tetapi kemelaratan masih belum teratasi.1¹
Kenyataan menunjukkan, bahwa memang terdapat kenaikan pendapatan per kapita suatu negara atau daerah, tetapi kebanyakan penduduk tidak turut merasakan nikmatnya, dan kwalitas penghidupan kebanyakan penduduk masih tetap tidak bertambah baik. Adakalanya malahan merosot. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk berupa: kemelaratan, kelaparan, pengangguran, perumahan liar dan gubuk-gubuk, dan sebagainya. Dan kepincangan tingkat hidup dan kwalitas penghidupan itu lebih terasa di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan. Sebetulnya kepincangan yang lebih besar di daerah perkotaan itu terutama merupakan akibat dari besarnya arus urbanisasi. Sungguhpun demikian perkembangan daerah perkotaan beserta segala fasilitasnya tidaklah berlangsung secepat yang diperkirakan. Akibatnya di daerah perkotaan itu terjadi kepincangan yang lebih besar dalam hal tingkat kehidupan dan kwalitas penghidupan. Dari berbagai rupa kepincangan tersebut, yang cukup parah tercermin dalam hal pemukiman dan perumahan penduduk. Mengenai ini, di kota-kota menengahpun kepincangan sudah terasa sekali, apalagi pada kota-kota yang lebih besar. Di satu fihak terdapat banyak bangunan-bangunan perumahan yang baik dan mewah, di samping pertokoan dan perkantoran yang cukup megah. Di lain fihak timbul bangunan-bangunan liar berupa gubuk-gubuk dan daerah slum, penyerobotan tanah untuk gubuk-gubuk dan perdagangan kaki lima, dan sebagainya.
1 Hendra Esmara, “Pendekatan Pembangunan Melalui Garis Kemelaratan”, Kertas Karya pada Seminar Himpunan Indonesia untuk Perkembangan Ilmu-ilmu Sosial di Bukittinggi, 1-5 September 1975, hal. 2.