Perkembangan nilai tukar mata uang utama dunia dan mata uang negara-negara industri baru, merupakan salah satu pendorong terjadinya relokasi industri di Indonesia. Melalui kegiatan perkreditan, baik untuk investasi maupun produksi, serta ekspor, juga mendorong terbentuknya orientasi dunia usaha ke pasar internasional. Kebijaksanaan nilai tukar, perkreditan, perbankan dan moneter lainnya yang dilakukan pemerintah pada dasarnya berkaitan dengan upaya untuk mendorong peningkatan ekspor nonmigas.
Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia berada dalam center stage bersama 7 negara lain di Asia Timur dan Tenggara, sebagai salah satu negara yang mengalami keajaiban ekonomi.1 Penelitian Bank Dunia tersebut dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pertumbuhan ekonomi yang tinggi di ke delapan negara itu. Bank Dunia membuat suatu pengelompokan: Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura merupakan negara empat macan, sedangkan Muangthai, Malaysia dan Indonesia dikategorikan sebagai negara industri baru (the Newly Industrializing Economies atau NIEs), suatu sebutan yang selama ini umumnya dikenakan kepada negara empat macan tersebut.
Masuknya Indonesia sebagai salah satu dari the magnificent eight tersebut,2 tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Pemerintah baik dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 25 tahun terakhir, maupun prestasinya dalam mencapai pemerataan pembangunan. Salah satu faktor yang cukup menonjol dalam menyumbang tercapainya kedua hal tersebut adalah pesatnya perkembangan ekspor, terutama ekspor nonmigas selama tujuh tahun terakhir, setelah sebelumnya pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh bantuan luar negeri sejak akhir tahun 1960-an serta terutama melimpahnya pendapatan minyak sejak pertengahan tahun 1970-an sampai dengan pertengahan tahun 1980-an. Perkembangan tersebut menandai pula berhasilnya proses transformasi dari ekonomi yang semula bertitik berat pada minyak dan sektor Pemerintah, menjadi ekonomi yang bertitik berat pada sektor yang lebih berimbang serta peranan sektor swasta yang semakin meningkat.
Tulisan ini akan membahas faktor-faktor yang mendorong perkembangan ekspor nonmigas. Pembahasan akan dilanjutkan dengan memberikan perhatian khusus kepada kebijaksanaan nilai tukar, kebijaksanaan perkreditan, kebijaksanaan perbankan serta kebijaksanaan moneter lainnya yang mempunyai kaitan dengan upaya untuk mendorong ekspor nonmigas.
Faktor Pendorong Ekspor Nonmigas
Terdapat berbagai faktor yang mendorong perkembangan ekspor nonmigas sehingga mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Faktor penyebab pertumbuhan ekspor tersebut berasal baik dari luar maupun berasal dari dalam.
Dari faktor eksternal, perkembangan nilai tukar mata uang utama dunia dan mata uang negara-negara industri baru, meningkatnya upah tenaga kerja, serta faktor-faktor lainnya telah mempercepat “product life cycle” dari banyak industri yang padat karya di Jepang dan negara-negara industri maju lainnya, serta negara-negara industri baru, sehingga memungkinkan adanya relokasi industri tersebut ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Di samping itu, terdapat suatu proses “snowballing effect” dari keberhasilan ekspor nonmigas Indonesia pada masa-masa sebelumnya, yang kemudian melahirkan kesadaran (awareness) yang lebih besar bagi negara-negara maju untuk meningkatkan permintaannya dari Indonesia.
Dalam faktor internal, perkembangan ekspor nonmigas tersebut didukung oleh kebijaksanaan Pemerintah dan adanya dinamisme dunia usaha sendiri. Dalam hal ini Pemerintah terus berupaya menumbuhkan ekspor nonmigas tersebut untuk menjadi mesin penggerak ekonomi pada masa-masa mendatang. Dalam setiap kesempatan, pemerintah senantiasa mengingatkan bahwa upaya untuk mendorong ekspor nonmigas mencerminkan sikap Indonesia yang secara mati-matian akan mendorong kegiatan tersebut. Karena itu, penelitian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, serta sumbangan masing-masing sektor dalam pencapaian hasil selama ini, kiranya dapat memberikan kejelasan yang lebih besar bagi pengambilan kebijaksanaan selanjutnya.
Publikasi Bank Dunia, “the East Asian Miracle,”3 mengemukakan stabilitas ekonomi makro memegang peranan yang penting dalam proses transformasi tersebut. Stabilitas ini berkaitan erat dengan stabilitas politik selama lebih dari dua puluh lima tahun. Pengalaman Filipina, yang memiliki sumber daya manusia yang sangat baik namun ternyata belum berhasil mencapai tingkat perkembangan ekonomi yang diinginkan, disebabkan oleh beberapa kali dilanda krisis politik yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Secara khusus, stabilitas ekonomi makro telah pula menjadi dasar penting bagi kebijaksanaan perekonomian Indonesia. Stabilitas tersebut menjadi pilar penting dalam Trilogi Pembangunan, sehingga meskipun dalam beberapa periode Stabilitas Ekonomi berada dalam urutan prioritas yang ketiga, tetapi ternyata Pemerintah senantiasa mengambil langkah penting untuk mempertahankan stabilitas tersebut.
Sebagai bagian penting dari kebijaksanaan stabilisasi makro tersebut adalah penerapan kebijaksanaan Anggaran Berimbang yang dimulai sejak tahun 1987/88. Di samping itu, kebijaksanaan moneter juga memberikan sumbangan besar bagi tercapainya stabilitas makro tersebut. Kebijaksanaan suku bunga yang tinggi pada akhir tahun 1960-an dan tahun 1970-an, kebijaksanaan pagu perkreditan, serta kebijaksanaan moneter lainnya merupakan upaya yang penting bagi tercapainya stabilitas tersebut. Stabilitas makro ekonomi tersebut telah memberikan iklim usaha yang lebih baik bagi kegiatan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
* Penulis berterima kasih kepada Bapak Paul Soetopo Tjokronegoro yang telah memberikan pengarahan dan koreksi pada makalah ini.
1 Lihat World Bank, “The East Asian Miracle : Economic Growth and Public Policy“, New York, Oxford University Press, 1993, hal xvi.
2 Far Eastern Economic Review, September 1993.
3 World Bank, ibid, Bab 3.