Andaikata ditanyakan kepada masyarakat ramai persepsi mereka tentang sikap pejabat terhadap kritik, sebagian besar mungkin akan menjawab bahwa pejabat Indonesia tidak biasa menghadapi kritik, tidak mau dikritik atau tidak bersedia mendengarkan kritik. Paling tidak demikianlah dugaan dari orang-orang yang sehari-harinya berkecimpung dengan tugas memperhatikan pendapat umum, yaitu orang-orang pers. Pendapat seperti ini mudah dimengerti karena dalam kehidupannya sehari-hari masyarakat dapat melihat kasus-kasus yang mencerminkan ketidaksenangan para pejabat terhadap kritik. Salah satu contoh yang umum misalnya adalah cepatnya pejabat membantah berita yang menjurus ke arah kritik, biarpun berita itu obyektif dan hanya mengemukakan fakta saja.2 Contoh lain adalah banyaknya surat pembaca yang mengritik pejabat atau instansi pemerintah yang masuk ke suratkabar-suratkabar dengan permintaan agar nama dan alamat penulis tidak dicantumkan—suatu pertanda yang menunjukkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa pejabat tidak akan berlapang dada saja menerima kritik tetapi mungkin akan mengambil tindakan balasan terhadap si penulis surat. Dan dari waktu ke waktu ada-ada saja berita yang tersiar mengenai tindak tanduk yang tidak enak dari pejabat yang terkena “sorotan”: ada yang menghindari pers dengan segala macam cara, memberikan reaksi yang tidak relevan terhadap fakta yang dikemukakan dalam kritik, atau melakukan tindakan—bahkan (pada pejabat-pejabat rendahan) tindakan secara kekerasan—terhadap pengritik.3
1 Tulisan ini dikembangkan dari beberapa data yang diperoleh dalam sebuah penelitian mengenai hubungan timbalbalik antara pejabat tinggi pengambil keputusan (decisionmakers) dengan pers ditambah dengan bahan-bahan lain. Penelitian yang dimaksud dilakukan pada tahun 1976 untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan RI oleh PT Inscore Indonesia. Perlu dicatat bahwa sebagian bahan yang disajikan di sini tidak dipergunakan dalam laporan penelitian yang asli karena masalah yang dibahas di sini memang berlainan sifatnya, sehingga isi dan titik perhatian tulisan juga berbeda. Untuk mengetahui penelitian selengkapnya, harap lihat Pola Interaksi Pers dengan Decisionmakers, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan, 1977). Penelitian tersebut bersifat kwalitatif dengan mempergunakan teknik wawancara langsung yang mendalam (wawancara mendalam). Seluruh responden yang diwawancarai berjumlah 65 orang, termasuk 36 pejabat teras (menteri-menteri Kabinet Pembangunan II, Jaksa Agung, pimpinan lembaga-lembaga negara, direktur jenderal dari berbagai departemen). Selebihnya (n = 29) adalah sampel dari pers yang terdiri dari ketua/pelaksana redaksi harian serta mingguan berita nasional yang terkemuka, beberapa pimpinan pers daerah serta tokoh-tokoh pers lainnya.
2 Sebuah misal dari kasus seperti ini adalah rangkaian pemberitaan mengenai paceklik di Karawang pada waktu panen gadu 1977 yang secara tidak langsung menunjukkan kelalaian pemerintah setempat. Meskipun telah terbukti bahwa rakyat di beberapa kecamatan di sana memang telah kehabisan persediaan makanan, bahkan ada yang menggantikan beras dengan eceng gondok, bupati daerah itu membantah berita tersebut. Ia tetap menuduh pers membesar-besaran kejadian yang sesungguhnya, setelah kemudian dikonfrontir oleh Sesdalopbang (Mayjen Solichin GP) yang menunjukkan dengan angka-angka kongkrit bahwa kekosongan pangan akan berlangsung sampai panen raya (musim tanam 1977/78). Menurut bupati itu, rakyat “hanya kekurangan makan tetapi bukan kelaparan”. Padahal Sesdalopbang telah menganjurkan agar bupati mengakui saja kenyataan bahwa keadaan sudah gawat. Beberapa hari kemudian ketika Gubernur Jawa Barat meninjau Karawang, bupati itu masih juga menyalahkan pers. (Lihat Kompas dan Sinar Harapan: 28 September s/d 11 Oktober 1977.)
3 Sebagai contoh menurut ketua redaksi sebuah harian ibukota, seorang wartawannya pernah dikejar-kejar oleh pejabat sesuatu daerah dengan tuduhan palsu (G30S/PKI) karena ia mensinyalir bahwa sapi Inpres yang dihadiahkan Presiden untuk petani daerah itu ternyata kurus-kurus. Padahal beritanya sendiri mendapat perhatian yang positif dari Presiden dan sapi tersebut segera ditukar dengan yang gemuk.