Keinginan mewujudkan suatu pemerintahan yang moderen, efisien tetapi juga kuat di kebanyakan negara-negara berkembang telah melahirkan apa yang disebut Modernizing Bureaucratic State (MBS). Menurut Soedjatmoko, dalam kenyataannya ada kecenderungan ke arah otoritarianisme dan sentralisasi yang muncul dalam MBS itu sebagai ciri kebudayaan politik negara patrimonial. Ditambah dengan posisi lemah dari kelas menengah yang produktif, sentralisasi kekuasaan ini akhirnya menghabiskan kekuatan partai politik dan pers sebagai kekuatan pengimbang yang mempertahankan kontrol sosial terhadap birokrasi. Akhirnya yang muncul adalah gejala overbureaucratization.
Setiap diskusi tentang keadaan ilmu politik di Asia, dan arah yang harus diambilnya, mau tidak mau haruslah dilakukan dengan memperhatikan latarbelakang peristiwa-peristiwa besar, dan kadang-kadang bahkan membawa bencana yang terjadi selama 30 tahun terakhir di kawasan Asia. Di antaranya adalah pemisahan Pakistan dan munculnya Bangladesh, gebrakan Cina yang tiba-tiba untuk keluar dari kemurnian ideologis yang sempit kepada moderenisasi yang pragmatis, revolusi rakyat Iran dan ancaman terhadap musnahnya Kamboja sebagai bangsa dan peradaban.
Peristiwa-peristiwa dengan besaran seperti ini secara mendalam menyadarkan para ahli ilmu politik dan ahli teori pembangunan tentang jarak yang harus ditempuh sebelum ekonomi pembangunan dan ilmu politik menjadi memadai dalam menyampaikan pengetahuan yang sistematik, konsep, dan alat analisa yang akan meningkatkan pemahaman kita tentang dinamika perubahan sosial, dan kekuatan prediktif yang senantiasa diidamkan oleh ilmu-ilmu sosial. Sambil melihat ke belakang kini menjadi jelaslah betapa, dalam kesibukannya dengan pertumbuhan dan tingkat-tingkat pertumbuhan, dengan menyiapkan modal, keterampilan, teori pembangunan tidak cukup memberi perhatian kepada masalah-masalah kelembagaan struktural, kepada kekuatan faktor-faktor historis serta kultural.
Sama halnya, barulah pada saat-saat terakhir ini teori pembangunan politik menyadari dari titik pusat masalah kekuasaan di negeri-negeri berkembang, tentang asal muasalnya, penggunaan dan pemakaiannya (expenditure), bagaimana mempertahankannya dan batas-batasnya. Kini menjadi jelas pula bahwa kekuasaan bukan selalu bertujuan banyak. Misalnya beberapa jenis kekuasaan, karena cara dia dilahirkan, strukturnya, gayanya, lebih mampu mengatur pencapaian solidaritas, sedangkan yang lain lebih sesuai untuk salah satu jenis pembangunan. Penilaian yang kritis tentang keadaan semacam itu di Asia dengan demikian haruslah mempertimbangkan dampak usaha-usaha pembangunan yang diambil di kebanyakan negara Asia, di bidang sistem politik, dominasi yang semakin meningkat dari tendensi sentralisasi dan otoriter, sambil melepaskan kebebasan diperangi di banyak tempat. Di dalam kebanyakan literatur Barat muncul asumsi bahwa otoritarianisme adalah suatu keharusan dan kondisi yang tidak dapat dihindarkan bagi pembangunan, dan perhatian terhadap kebebasan diam-diam ditanggalkan sekaligus dari agenda teori pembangunan ekonomi dan politik.