Dalam sambutan tertulis pada upacara Penutupan Kursus Singkat Angkatan VI, Lemhannas, tanggal 5 Juli 1996 di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Menteri Pertahanan Keamanan Edi Sudradjat antara lain mengatakan bahwa stabilitas nasional itu bukanlah stabilitas semu, yang dibangun di atas tonggak-tonggak kekuasaan otoriter, tetapi seharusnya merupakan output (keluaran) dari proses interaksi yang harmonis antarsesama warga masyarakat, baik selaku individu maupun kelompok-kelompok organisasi.
Yang menarik dari pernyataan tersebut adalah bahwa stabilitas politik nasional itu jelas tetap penting. Namun bagaimana stabilitas itu dicapai, adalah sesuatu yang tidak kalah pentingnya. Dalam perbincangan di kalangan elite politik nasional, lontaran gagasan semacam ini boleh dikatakan merupakan suatu hal yang relatif baru. Barangkali baru kali ini ada seorang pejabat tinggi negara, khususnya yang bertanggungjawab dalam bidang keamanan, melakukan semacam gugatan (halus) terhadap proses pencapaian stabilitas politik nasional yang terjadi selama ini.
Sejauh ini yang selalu terdengar adalah tentang pentingnya stabilitas politik nasional sebagai prasyarat mutlak bagi keberlang-
sungan pembangunan nasional. Ketika banyak pihak khawatir bahwa penekanan pada stabilitas akan menimbulkan kemandekan politik nasional, maka muncullah retorika “stabilitas yang dinamis” dan “dinamika yang stabil.”
Retorika baru ini mengandung semacam janji akan sikap akomodatif stabilitas nasional terhadap dinamika perubahan dan perkembangan aspirasi yang ada di masyarakat. Ironisnya, janji-janji ini bukannya dipenuhi, tetapi malah semakin diingkari, justeru ketika retorika itu semakin sering didengungkan. Kasus-kasus seperti dipakainya cara-cara kekerasan dalam menangani demonstrasi mahasiswa di Ujungpandang yang berakibat meninggalnya sejumlah demonstran, “insiden Gambir” dalam kaitannya dengan diadudombanya faksi-faksi yang bertikai dalam tubuh kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dihalang-halanginya keinginan Guruh Soekarnoputra sebagai anggota DPR dari F-PDI untuk bertemu dengan kader PDI di Yogyakarta, dan “puncaknya” adalah tragedi berdarah 27 Juli 1996, merupakan beberapa contoh betapa semakin jauhnya kenyataan dari pernyataan-pernyataan yang sangat menjanjikan. Dengan kata lain, retorika “stabilitas yang dinamis” dan “dinamika yang stabil” tetap tidak peka terhadap dinamika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.