Pendahuluan
Dalam merumuskan strategi pembangunan pada tahun-tahun permulaan periode sesudah perang, negara-negara berkembang di Asia yang sebenarnya menanggung persediaan tenagakerja yang melimpah, justru lebih menitikberatkan pada pengembangan modal, teknologi dan tanah, bukannya pada tenagakerja. Oleh karena itu, mereka banyak menggunakan dana investasi pada pembangunan sumber-sumber yang langka. Satu-satunya investasi yang dilakukan pada tenagakerja adalah pengembangan tenagakerja ahli seperti insinyur-insinyur, ilmiawan-ilmiawan dan sebagainya. Sejumlah besar dana telah digunakan untuk mendirikan pendidikan-pendidikan tinggi teknik, universitas dan lembaga-lembaga riset, sedangkan pendidikan dasar atau menengah kurang memperoleh prioritas.
Pada tahun-tahun terakhir para ekonom telah mencatat adanya hambatan berat terhadap pembangunan yang diakibatkan oleh suatu angkatan kerja yang sangat terbelakang, kurang makan dan buta huruf. Tenagakerja demikian menghambat kemajuan teknologi negara tersebut dan banyak menambah ongkos produksi, yang mengurangi daya saing mereka di pasaran dunia. Lebih penting lagi adalah akibat buruk yang dihasilkan tenagakerja demikian pada perkembangan pasar dalam negeri. Semakin timbul kesadaran bahwa suatu tenagakerja yang sehat dan bermotivasi tinggi adalah modal terbaik yang dapat dimiliki suatu negara. Pendekatan lama yang memandang pembelanjaan pada pendidikan, kesehatan dan pelayanan-pelayanan sosial lain sebagai hasil akhir dari kegiatan pembangunan mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan, dan efek dari pembelanjaan demikian pada produktivitas tenagakerja mulai diakui. Pembelanjaan pada pelayanan-pelayanan sosial sekarang dipandang sebagai investasi dalam pembangunan modal manusia, yang sesungguhnya merupakan sumber terpenting yang dimiliki negara-negara Asia.
Meskipun telah berkembang kesadaran di antara perencana-perencana yang berpandangan lebih maju, perwujudan perubahan sikap ini ternyata sukar dalam praktek. Yang menjadi unsur penghambat terpenting adalah susunan jenjang masyarakat-masyarakat Asia. Nilai dan sikap yang menguasai masyarakat-masyarakat ini memberikan status dan penghargaan sangat rendah pada tenagakerja. Skala gaji dan pendapatan juga banyak ditentukan oleh nilai-nilai demikian. Para buruh dalam masyarakat demikian berasal dari lapisan sosial rendah yang penghidupan dan tenaga kerjanya dianggap tidak penting dan tidak bernilai. Nasib kaum yang lemah, tertekan dan terbelakang itu sedikit sekali diperhatikan oleh kelas atas. Sebelum kelas ini mulai menyadari hak-hak mereka dan menuntut persamaan dengan kelas-kelas lain dan mulai mengorganisir diri untuk menyatakan tuntutan mereka, prioritas-prioritas investasi sosial tidak mungkin akan dirubah.