Bermula dengan keadaan yang sangat nyata dan mudah kelihatannya. Ketika yang dijumpai adalah jalanan yang rusak, jembatan yang hancur, pengairan yang tidak berfungsi, jumlah sekolah yang sangat tidak memadai dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan sosial ekonomi yang sangat terbelakang, maka keputusan yang akan diambil ialah memperbaiki jalan dan jembatan tersebut, rehabilitasi pengairan dan membangun sekolah. Kalau dana untuk pembangunan tersebut diperoleh dan sumberdaya lainnya juga tersedia maka pembangunan tersebut berjalan dan setelah berselang beberapa waktu hasilnya dengan mudah diukur dan dirasakan. Kegiatan ekonomi yang meningkat dan produksi bertambah. Inilah periode rehabilitasi dalam tahapan pembangunan daerah. Masalah operasionalnya adalah bagaimana mendapatkan dana untuk pembangunan tersebut dan manajemen dari pembangunan itu sendiri. Kondisi dan lingkungan daerah memberi corak pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil.
Gejala dan pemikiran pembangunan seperti tersebut terdahulu kita jumpai pada periode pra-Repelita dan awal periode Repelita di daerah-daerah. Setelah proyek-proyek nasional yang besar-besar masuk, kemudian disusul dengan datangnya uluran tangan pemerintah pusat berupa Inpres dan subsidi desa melengkapi Ipeda sebagai sumber terbesar dari kebanyakan daerah, dan ataupun subsidi pengganti ADO, jalan dari pembangunan di daerah kelihatannya mulus, dan orang mulai berlomba-lomba menghitung jumlah proyek yang telah diselesaikan sebagai ukuran keberhasilan. Kemudian disusul dengan perlombaan pencapaian sasaran (target) produksi seperti yang digariskan dari atas.
Kemudian, setelah jalan dan jembatan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya, demikian juga setelah investasi di sektor publik lainnya meningkat berkat intervensi pemerintah pusat dalam pembangunan daerah sesuai dengan kepentingan nasional, seperti misalnya peningkatan produksi pangan, mulailah timbul keadaan baru yang makin kurang nyata dan sulit dipahami oleh masyarakat dan pengambil keputusan di daerah. Keadaan baru itu ialah situasi persimpangan yang tidak jelas tentang arah dari pembangunan daerah. Masalah tersebut lebih terasa lagi kalau jalan dan jembatan yang telah baik tersebut tidak diikuti oleh arus lalu lintas yang lebih ramai lagi, oleh trük-trük yang penuh muatan dan sebagainya sebagaimana biasanya diharapkan dalam konsepsi Hirscmanian yang banyak mendasari pemikiran perencanaan pembangunan. Sesungguhnya masalah tersebut adalah pertanyaan fundamental dari setiap pembangunan berencana.
Dari sudut pembangunan daerah, kita harus bertolak dari tiga pertanyaan pokok untuk menjelajahi era pembangunan berencana yang cukup panjang. Pertama, apakah kepentingan nasional di daerah tersebut? Artinya wujud kontribusi apakah yang diharapkan dari daerah tersebut dalam rangka pembangunan nasional. Misalnya, negara berkepentingan kepada Sulawesi Selatan untuk menghasilkan bagian yang berarti dari stok beras nasional setelah mempertimbangkan faktor-faktor pendukung yang ada di daerah. Atau, negara berkepentingan karena daerah tersebut menyediakan ruang hidup bagi sebagian penduduk yang berlebihan dari daerah lain. Kedua, apakah cita-cita daerah tersebut yang tercermin pada aspirasi masyarakatnya.