Politik Pertanian dan Respon Petani di Indonesia
Komunitas petani di Indonesia senantiasa didominasi oleh kekuasaan pusat dengan bentuk yang berbeda-beda menurut kepentingan politik dan ekonomi rezim yang berkuasa. Bagaimana karakter hubungan negara dan masyarakat petani di Indonesia selama ini? Tulisan ini ingin membahas masalah tersebut dalam perspektif teori strukturalis semi otonom. Juga diuraikan konteks historis yang melatarbelakangi kebijaksanaan politik pertanian dan mekanisme kebijaksanaan serta pelaksanaan pembangunan pertanian yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru.
Dalam pembahasan klasik tentang karakter politik petani (peasants), para ahli pada umumnya menempatkan petani dalam posisi yang sangat unik di hadapan negara (state). Di dalam keseluruhan susunan struktur masyarakat politik negara, petani dilihat sebagai bagian dari masyarakat yang berada dalam posisi tersubordinasi atau sebagai masyarakat pinggiran yang terus menerus didominasi oleh kekuasaan negara, sebaliknya negara dikenal berada dalam posisi paling atas dengan segala kekuasaan yang terpusat padanya. Tetapi meskipun posisi keduanya ditempatkan secara diametral, bahkan terkadang dikotomis, namun analisis klasik pada umumnya melihat hubungan negara dan petani dalam hubungan fungsional dan kepentingan bersama yang khusus dan unik satu sama lain.1
Tulisan ini membahas hubungan negara dan petani di masa orde baru dengan menggunakan perspektif hubungan negara dan masyarakat. Berbeda dengan perspektif klasik teori tentang politik petani yang menempatkan petani pada posisi tersubordinasi dan fungsional, di sini hubungan pengaruh mempengaruhi antara negara dengan petani sebagai masyarakat sipil (civil society) dilihat dalam posisi tersubordinasi dan sangat diwarnai oleh konflik kepentingan satu sama lain. Pokok bahasan tulisan ini terpusat pada persoalan bagaimana hubungan negara dan
petani di masa Orde Baru dengan mengambil studi kasus politik pertanian yang dilancarkan Orde Baru beserta respon sosial, ekonomi, dan kultural petani yang menyertainya. Secara khusus tulisan ini akan menjawab tiga persoalan. Pertama, sejauh mana negara selama ini melakukan intervensi kehidupan sosial ekonomi masyarakat petani lewat pembangunan pertanian? Kedua, bagaimana respon petani terhadap intervensi negara tersebut? Ketiga, sejauh mana masyarakat petani telah masuk dalam kerangka politik dan struktur kekuasaan negara?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan akan memperjelas karakter hubungan negara dan masyarakat petani di Indonesia, khususnya di masa Orde Baru. Sejauh ini, hampir sepanjang masa semua komunitas petani di Indonesia selalu didominasi oleh kekuasaan pusat tertentu atau negara. Bentuk dominasi itu berbeda-beda dari waktu ke waktu tergantung dari kepentingan politik dan ekonomi khusus dari setiap rezim yang berkuasa. Dengan mengetahui hubungan antara negara dan masyarakat petani berarti kita akan mengetahui, di satu sisi kepentingan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru dan di sisi lain sejauh mana kepentingan politik dan ekonomi petani tercakup di dalam kerangka kepentingan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru.
Teori Negara dan Hubungan Negara dan Masyarakat
Sebagai kerangka acuan teoritik, tulisan ini akan mengunakan kerangka teori negara dan hubungan negara dan masyarakat dunia ketiga sebagai titik awal pembahasan. Menurut Pierre James, secara umum paling tidak terdapat tiga macam perspektif teoritik yang menjelaskan karakteristik hubungan negara dan masyarakat dalam konteks pembangunan di negara-negara sedang berkembang. Ketiga teori itu adalah, teori ketergantungan, teori strukturalis semi-otonom dan teori neo-klasik.2
Teori ketergantungan kurang lebih mempersepsikan negara sebagai instrumen kapital asing atau kapital internasional. Pandangan teori ketergantungan ini didasarkan pada analisis kaum Marxis dependensia bahwa di dalam struktur hubungan kapitalisme internasional negara-negara dunia ketiga tidak lain sebagai instrumen belaka dari kelas kapitalis internasional. Menurut teori ini, negara dan pemerintah negara dunia ketiga merupakan perpanjangan tangan atau kelas komparador dari kapitalis internasional. Kelas kapitalis internasional dengan kekuasaan ekonomi mereka mampu mengontrol negara-negara sedang berkembang untuk mengarahkan dan mengambil kebijaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan mereka.3
1 Mengenai pembahasan klasik tentang politik petani, lihat misalnya, Teodor Shanin, “Peasants as Political Factors,” dalam Teodor Shanin (ed), Peasants and Peasant Societies (Penguin Books, 1971), hal. 238-263; Robert Redfield, The Little Community and Peasant Society and Culture (Chicago: The University of Chicago Press, 1956).
2 Pierre James, “State Theories and New Order Indonesia,” dalam Arief Budiman (ed), State and Civil Society In Indonesia, Monash Papers on Southeast Asia No 22, 1990.
3 Lihat, I. Sachs, Patterns of Public Sector in Underdeveloped Economies (Bombay: Asia Publishing House, 1964), hal 52-53; J.F. Petras, “New Perspectives on Imperialism and Social Classes in the Pheriphery,” dalam Journal of Contemporary Asia, Vol 5:3, 1975, hal. 291-308.