Sejak Orde Baru terdapat garis pemisah antara ekonomi dan politik. Pemisahan tersebut didukung pula oleh pembagian pekerjaan antara ahli ekonomi di satu pihak dan angkatan bersenjata di pihak lain. Pemisahan antara keduanya telah pula menimbulkan perkembangan intelektual yang tidak sehat: proses ekonomi dipandang berjalan serta berkembang sendiri, lepas dari faktor-faktor politik. Perkembangan intelektual yang tidak sehat ini melahirkan sikap intelektual yang kurang jujur di kalangan ahli ekonomi. Namun dalam perkembangannya semakin santer terdengar seruan agar diperhatikan faktor-faktor non-ekonomis. Menurut Juwono Sudarsono semestinya dipadukan dua bidang ilmu tersebut dalam ekonomi politik.
Peristiwa dan teori
Barangsiapa masih ragu-ragu bahwa peristiwa nyata dalam kehidupan manusia lebih banyak mempengaruhi pemekaran teori ilmu pengetahuan daripada sebaliknya mungkin baru bisa diyakinkan oleh beberapa peristiwa penting dalam tahun 1970-an. Pada awal tahun 1970-an, pemekaran teori-teori pembangunan banyak didasarkan pada asumsi “revisionisme” sebagai reaksi terhadap perkembangan teori-teori pembangunan yang berkembang pesat selama tahun 1960-an. Puluhan buku yang menentang mazhab konvensional tahun 1960-an, (istimewa teori perkembangan linear yang diwakili oleh teori pertumbuhan bertahap Walt Whitman Rostow) membanjiri pasaran akademis dunia Barat. Salah satu fokus utama revisionisme ialah perlawanan sengit terhadap “imperialisme Amerika Serikat” di Vietnam. Bersamaan dengan perlawanan sengit terhadap imperialisme struktural dan kapitalisme ganas lahir pula pemujaan yang berlebih-lebihan terhadap teori pembangunan sosialisme-ilmiah versi Lenin dan Mao Zedong.
Mazhab revisionisme mengalami pukulan berat ketika pada bulan Juli tahun 1971 diumumkan bahwa Presiden Amerika Serikat akan mengunjungi Peking pada bulan Februari 1972. Kubu aliran revisionisme dan sosialisme ilmiah dipaksa untuk mencari pusat ilham pembangunan sosialis yang baru. Akan tetapi negara dan bangsa manakah yang harus diblati setelah negara utama kapitalisme dan negara utama sosialisme-ilmiah bersalam-salaman?
Setelah krisis energi tahun-tahun 1973-1974, rasanya tak ada mazhab teori pembangunan yang sekurang-kurangnya tidak merangkul-rangkul sebagian dari faham kaum monetaris. Perkembangan kenaikan harga minyak bumi dari 2.50perbarrelpadatahun1972menjad i 27.00 per barel pada tahun 1979 menandakan pukulan psikologis yang amat berat terhadap para penganut mazhab Keynes. Deficit spending bukan saja sulit diperjuangkan secara politis, tetapi juga secara akademis sukar dibela dengan gigih.
Bersamaan dengan keraguan tentang bertahannya beberapa asumsi teori pembangunan pada tahun 1970-an itu, maka untuk negara-negara yang sedang berkembang fokus perhatian diarahkan pada dua negara Asia yang amat berbeda: Iran dan India. Pada kasus Iran, orang ramai membicarakan, betapa penting, diperhatikannya “pembangunan politik” di samping pembangunan ekonomi yang pesat. Orang tiba-tiba menjadi arif bijaksana tentang perlu diperhatikannya “faktor-faktor non-ekonomis” dan betapa mahalnya biaya yang harus dipikul manakala struktur politik tak sanggup menopang ketimpangan-ketimpangan lahir dari pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada kasus India setelah kekalahan Indira Gandhi pada pemilihan umum bulan Maret 1977 orang pun bertanya berapa lama koalisi partai Janata bisa bertahan mengemban kemenangan “demokrasi” atas “otoriterisme”.1
1 Dalam bulan Januari 1980, Indira Gandhi dengan Partai Kongresnya memenangkan pemilihan umum.