Di tahun 1978 Perdana Menteri Kriangsak Chamanan menekankan kebijaksanaan-kebijaksanaan guna memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga yang komunis, menciptakan stabilitas dalam negeri untuk menyongsong pemilihan-pemilihan di tahun 1979, dan memperbaiki situasi perekonomian serta iklim penanaman modal. Secara garis besar, ia berhasil menjangkau sasaran-sasaran itu dan sekaligus memperkokoh kedudukannya sendiri sebagai “mata-rantai penghubung yang vital”.1^1^ dalam kalangan militer dan penduduk sipil yang mendukung inisiatif-inisiatif politiknya. Namun, di balik keberhasilan-keberhasilan ini, ada dua masalah kronis yang terus bertahan sepanjang tahun yakni bagaimana merancangkan suatu konstitusi untuk menegakkan suatu pemerintahan yang sah dan stabil, dan bagaimana menyelenggarakan suatu pembangunan yang merata.
Politik di kalangan militer
Perdana Menteri Kriangsak berkedudukan sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Namun, kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai rekonsiliasi mendapat perlawanan dari dalam tubuh militer. Maka salah satu tugas utamanya selama tahun 1978 adalah membangun suatu dasar dukungan yang lebih kuat di dalam tubuh angkatan bersenjata. Di awal tahun itu, terdapat berbagai kelompok kecil (faksi) di dalam angkatan bersenjata, yang secara longgar dapat dipisahkan ke dalam dua blok (circles). Yang pertama, terdiri dari opsir-opsir yang sangat disegani karena kemahiran-kemahiran profesionalnya, memiliki sedikit keterlibatan bisnis dan pada umumnya bersimpati untuk kembali ke suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Mereka dipersatukan oleh keyakinan bahwa penanggulangan masalah-masalah sosial yang telah kronis sifatnya, sama seperti kekuatan angkatan bersenjata, diperlukan, untuk memberantas pemberontakan-pemberontakan komunis, dan bahwa reformasi-reformasi tersebut tak dapat diselenggarakan oleh jenderal-jenderal koruptor, yang menjalankan “bisnis seperti biasa”. Mereka ini termasuk Kriangsak, Jenderal Charoen Pongphanit (Kepala Staf, Komando Tertinggi), Letnan Jenderal Prom Tinsulanon (Asisten Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata), Letnan Jenderal Thuanthong Suwanathat (Direktur Operasi Militer, Komando Tertinggi), dan “Pemuda-pemuda Dinamis” (Young Turks) di kalangan para kolonel dan letnan kolonel. Jenderal Soen na Nakhon (Panglima Angkatan Bersenjata) juga termasuk dalam blok ini pada awal tahun tersebut, meskipun secara pribadi ia kurang setuju dengan Kriangsak, tidak seperti yang lainnya.
Blok Kedua, terdiri dari opsir-opsir yang lebih konservatif. Beberapa diantaranya memiliki keterlibatan bisnis yang sangat besar, yang menyeret mereka keluar dari profesi mereka. Blok ini tidak bergairah untuk kembali kepada politik pemilihan, yang kiranya akan dapat membahayakan kepentingan-kepentingan mereka. Di sini termasuk jenderal Yot Thephahasadin na Ayuthaya (pensiunan Panglima Angkatan Bersenjata sebelumnya), Marsekal Udara Kamon Dechatungkha (pensiunan Panglima Tertinggi sebelumnya), dan Admiral Sa-ngat Chaloyu (pensiunan Panglima Tertinggi sebelumnya).2
1 Karl D. Jackson, “Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communications in Indonesia”, dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye, Political Power and Communications in Indonesia, (Berkeley: University of California Press, 1978), hal. 14.
2 Richard Nations, “The Military Muscle In”, Far Eastern Economic Review (selanjutnya FEER), 4 November 1977, hal. 12-14; Athit (Bangkok), 4