Bahwa ekonomi Indonesia mendekati kemacetan atau setidak-tidaknya terjerembab ke tingkat pertumbuhan rendah, karena kesuraman pasar ekspor bahan mentah, bukanlah barang baru. Sejarah ekonomi Indonesia secara periodik terbentur pada situasi semacam ini — tahun 1885, 1929, dan 1952. Juga bukan barang baru, bahwa setelah kemacetan mulai terasa, secara tergesa-gesa dikejarlah kebijaksanaan jangka pendek berorientasi ke dalam, untuk menanggulangi keadaan. Periode setelah 1885 ditandai oleh peningkatan modal dengan pengorganisasian yang lebih rapi serta ditingkatkannya peranan negara. Penggalan pertama dekade 1930-an dicirikan oleh perubahan orientasi perekonomian secara drastis dari “ke luar” menjadi “ke dalam”, dan penggalakan produksi dalam negeri. Sedangkan periode setelah 1952 ditandai usaha penghematan yang bahkan menimbulkan gejolak sosial dan politik.
Juga bukan kesadaran baru bahwa korupsi, inefisiensi dan penyalahgunaan wewenang merupakan hambatan bagi penciptaan perekonomian moderen yang kuat, mandiri dan memiliki daya saing tinggi. Bahkan di penggalan kedua abad XVIII — ketika efisiensi, persaingan bebas dan kemajuan teknologi belum teramat menentukan — VOC gulung tikar karena inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan perhitungan keuangan yang kacau balau. Sejak hari pertama setelah pengakuan kedaulatan, pendiri-pendiri Republik pun sudah menyadari bahwa efektivitas, efisiensi dan kebersihan birokrasi negara merupakan tantangan mutlak untuk membawa perekonomian Indonesia ke tengah perekonomian internasional.
Bahwa percaturan perekonomian internasional di zaman moderen merupakan medan di mana efisiensi, ongkos produksi rendah, kemampuan bersaing, perebutan pasar dan rasionalitas — yang merupakan tiang pokok bagi siapa pun yang akan berlaga dan memanfaatkan medan itu — juga bukan gejala yang baru disadari kemarin sore. Kecenderungan manusia untuk memasuki dunia yang rasional, dengan pengetatan standar yang tinggi dan penuh persaingan dalam penguasaan masalah-masalah teknis dan duniawi, sudah diramalkan pemikir-pemikir klasik dari Saint Simon sampai Max Weber. Namun tragisnya adalah ketika kebudayaan dan perekonomian rasional telah mampu membawa manusia melanglang angkasa luar, Dunia Ketiga, termasuk Indonesia, masih tertatih-tatih, terbentur ke kanan dan ke kiri. Ia belum sanggup memecahkan masalah dalam upaya menciptakan prasyarat minimum untuk menupang kemandirian di tengah dunia moderen: birokrasi yang efektif, lancar dan bebas korupsi serta perekonomian efisien, mandiri serta mampu bersaing. Negara-negara Dunia Ketiga yang berada pada tingkat itu hanya baru beberapa tahun terakhir menyadari keharusan-keharusan tersebut dan mulai berbenah diri. Kecenderungan ini ditampilkan dari usaha liberalisasi perekonomian India, Pakistan sampai Korea Utara, Cina, dan tentunya juga Indonesia.
Menyadari kenyataan-kenyataan ini, Inpres No. 4/1985 mungkin tidaklah perlu dinilai sebagai tindakan dramatis yang penuh ketegasan. Tetapi ia mungkin lebih tepat dilihat sebagai ironi pahit yang harus ditelan Republik yang sudah menginjak usia empatpuluh tahun. Ironi pahit itu timbul karena setelah sekian puluh tahun Republik dipenuhi oleh pembicaraan, diskusi dan pemikiran mengenai pembangunan ekonomi — bahkan lepas landas — ternyata ia belumlah memiliki persyaratan minimum untuk ekonomi biaya rendah, rasional dan efisien.
Adalah ironis pula, kalau disadari bahwa setelah sekian tahun kita memiliki negara, ternyata lembaga yang teramat penting ini belum sepenuhnya efektif, efisien dan bersih. Sebuah pertanyaan mengganggu dan patut direnungkan sehubungan dengan Inpres No. 4/1985: seandainya terbukti bahwa lembaga dan birokrasi negara di luar Ditjen Bea dan Cukai, juga tidak efisien, tidak efektif dan penuh korupsi, apakah lembaga dan birokrasi negara Republik ini kemudian akan terpaksa dikelola juga oleh swasta asing? Mempertahankan kemerdekaan Republik jelas — dan bukan mungkin — tidak cukup hanya dengan pidato dan omong belaka.