Dibanding buruh industri, tukang becak jauh berpenghasilan lebih layak, bahkan setengahnya mampu mengirim uang ke desa. Sebaliknya, seberapa jauh buruh bisa bertahan hidup di Jakarta, dan mungkin dikirim uang dari desa. Sementara itu, penghapusan becak di Jakarta mendesak para penarik becak untuk mencari pekerjaan baru. Walaupun semakin sulit, sektor informal lainnya masih merupakan pilihan terbaik bagi mereka daripada menganggur atau memburuh.
PERTANYAAN sederhana: seberapa jauh kiriman uang dari orang tua di desa masih menjadi penopang yang esensial terhadap tingkat hidup buruh di Jakarta? Bila topangan ini terjadi maka perekonomian desa, tepatnya rumah tangga (orang tua) buruh di pedesaan, mungkin telah mensubsidi labour cost dalam pertumbuhan industri di perkotaan. Atau sebaliknya, seberapa jauhkah buruh di Jakarta bisa bertahan hidup dengan upah yang diterimanya dan bisa mengirim uangnya ke desa? Bila jawabannya positif, maka pertumbuhan industri di kota memberi andil pada ekonomi desa. Pertanyaan serupa juga dialamatkan pada para penarik becak di Jakarta. Karena dilakukan beberapa bulan setelah operasi pembersihan becak maka penelitian kecil ini sempat mengevaluasi akibat operasi pembersihan tersebut terhadap kehidupan mereka.
Karena bersifat eksploratif, tidak ada hipotesa ketat yang membimbing pengumpulan data yang berlangsung pada Agustus—Oktober 1990 dengan jumlah sampel 530 responden, terdiri dari 303 buruh industri dan sisanya responden penarik becak. Penelitian dilakukan pada pemukiman buruh di Kawasan Industri Pulogadung (KIP). Sampel penarik becak diambil dari beberapa kantong di Jakarta Barat dan Utara di mana sebagian dari mereka masih bertahan.1
Asal Daerah: Mekanisme Pemasokan Buruh
Daerah pedesaan di Jawa Tengah (55%) dan Jawa Barat (22%) merupakan sumber tenaga kerja bagi KIP. Sementara asal usul penarik becak, 60% lebih berasal dari Jawa Tengah dan 27% lebih dari Jawa Barat. Mari kita lihat sejarah dan struktur agraris provinsi Jawa Barat yang melahirkan tumbuhnya pencari kerja tak bertanah.
Beberapa penelitian mikro menunjukkan keadaan sebagai berikut. Priangan dan sebagian kecil Cirebon telah tercatat sebagai kabupaten yang memiliki sejarah panjang tentang kepadatan penduduk dan tingkat landlessness (tuna tanah). Hasselman misalnya memperkirakan bahwa pada peralihan abad ini daerah Priangan mencatat 47% sampai 50% rumah-tangga tak bertanah.2 Masuknya ekonomi uang melalui perkebunan besar telah memacu pertumbuhan lapisan penduduk tak bertanah tersebut. Penjualan dan pegadaian tanah juga sudah dikenal di daerah ini sejak akhir abad XIX.3
* Tulisan ini merupakan ringkasan dari salah satu penelitian pada Research and Documentation for Centre of Manpower Development, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (RDCMD-YTKI) yang dibiayai oleh Frederich Ebert Stiftung. Terima kasih atas bantuan drs. Warso, Ir. Gatot dari RDCMD-YTKI dan rekan-rekan dari Bengkel Penelitian Sosial FISIP Universitas Indonesia, Kelompok Studi Mahasiswa Universitas Pakuan, serta Fauzi Abdullah dan teman-teman sejawat. Seluruh data dalam tabel bersumber dari Data Primer penelitian ini.
1 Hambatan ditemukan ketika mengumpulkan informasi dari para penarik becak. Mereka khawatir para pengumpul data adalah aparat Tibum (Ketertiban Umum) yang menyelidiki persembunyian para penarik becak. Beberapa penarik becak menghilang di tengah-tengah wawancara. Kadang-kadang pengumpul data tidak menjumpai para penarik becak di tempat yang dijanjikan karena mereka memberikan nama dan alamat palsu. Bisa dimengerti mengingat pada saat itu operasi pembersihan becak tengah gencar-gencarnya.
2 C.J. Hasselman, “Algemeen Overzicht van de nif homsten van het Welvaart Onderzoek gehouden op Java en Madoera in 1904—1905”, Den Haag, Nijhoft, Vol I—II, 1914, hal. 37; lihat juga K. Horsman dan W. Rutz, The Population Distribution on Java 1971: A Map Population Density by Sub-districts and its Analysis, The Institute of Developing Economies, Tokyo, I.D.E. Statistical Data Series, No. 29, 1980.
3 Joan Hardjono, Land, Labor and Livelihood in West Java, Yogyakarta, UGM Press, 1987, hal 34.