Pendahuluan
Adalah amat sulit dan mengandung risiko membahas suatu topik masalah Jabotabek. Beberapa alasan dapat kiranya dikemukakan. Pertama, permasalahan Jabotabek adalah kompleks dan menyangkut segi teknis planologis, ekonomi, sosial, politis dan administrasi yang berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, sejak permulaan lahirnya konsep Jabotabek konsep itu telah demikian berkembang, mendapatkan input dan ramuan baru sehingga produknya yang kita kenal sekarang. Ketiga, permasalahan Jabotabek memiliki konotasi politis (terutama dalam aspek administrasi) yang membuatnya sensitif untuk dipermasalahkan. Dan keempat, sudah cukup banyak tulisan dan uraian mengenai Jabotabek di pelbagai media massa yang mengartikulasikan pemikiran dan pendapat yang mengandung banyak kebenaran, tetapi tidak jarang pula disalah tafsirkan.1
Lahirnya konsep Jabotabek
Konsep Jabotabek tercetus secara kebetulan tanpa penelitian yang secara khusus dimaksudkan untuk merumuskannya. Pada awal 1973, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan suatu kursus bagi tenaga-tenaga perencana dari Kabupaten Bogor, Tanggerang dan Bekasi. Pada waktu itu sudah dirasakan bahwa perkembangan fisik kota Jakarta sudah demikian meluasnya sehingga mempengaruhi dan mencakup daerah kabupaten sekitarnya. Oleh karena itu, dengan menyelenggarakan kursus perencanaan bagi staf perencana di ketiga daerah sekitar Jakarta itu diharapkan dapat ditanamkan pengertian mengenai masalah-masalah yang menyangkut perkembangan dan perluasan kota Jakarta. Dalam diskusi-diskusi dihimpun pula pemikiran dan saran-saran para peserta mengenai cara-cara penanggulangan masalah perkembangan kota Jakarta, khususnya yang bersangkutan dengan perencanaan di ketiga kabupaten tersebut. Kursus yang diselenggarakan dengan bantuan tenaga ahli Belanda ini menghasilkan laporan yang menjadi bahan referensi pertama tentang Jabotabek.2
Laporan yang disebarkan ke beberapa instansi ternyata mendapatkan tanggapan yang luas terutama dari Departemen Dalam Negeri, Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Kemudian konsep pendekatan untuk memecahkan masalah Jakarta yang sudah dikenal dengan nama Jabotabek dibahas dan didiskusikan di pelbagai tingkatan pemerintah. Pada tanggal 3 Januari 1974 Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik serta Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara melaporkan mengenai konsep Jabotabek ini kepada Presiden Soeharto yang kemudian memberikan persetujuan atas pengembangan kota Jakarta dengan konsep Jabotabek. Tiga minggu berikutnya konsep Jabotabek dibicarakan pula dalam suatu forum interdepartemental.
1 Menyadari akan kenyataan tersebut, penulis perlu kiranya menyampaikan di sini bahwa tulisan ini dibuat secara pribadi, dan karenanya pendapat dalam tulisan ini tidak mencerminkan pendapat salah satu instansi manapun. Oleh karenanya, segala kekeliruan ataupun interpretasi yang mungkin kurang tepat dan mungkin terjadi dalam penulisan ini adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.
2 Laporan ini berjudul; Jabotabek: Pendekatan Perencanaan Kapasitas Penyerapannya untuk Permukiman Baru di Wilayah Metropolitan Jakarta, April 1973.