Simbol “Arus Bawah” Pemilihan Umum 1997
Selama dasawarsa pertama 1990-an muncul sejumlah isu dan gejolak sosial politik di Indonesia. Isu-isu tersebut ditanggapi secara berbeda oleh masing-masing pihak, baik state maupun civil society, sebelum bahkan setelah berlangsungnya Pemilihan Umum 1997. Sederetan aksi protes, demonstrasi, unjuk rasa, kerusuhan dan tindakan kekerasan lainnya berlangsung dengan intensitas sangat tinggi. Tulisan ini ingin memahami gejolak arus bawah melalui wacana perlawanan sosial yang mempunyai satu tujuan, tetapi sering didefinisikan secara sepihak, yakni perubahan sistem ekonomi dan politik.
Sejumlah isu sosial politik muncul di Indonesia selama periode 1990-1997. Isu-isu ini merekah hampir serempak dengan arah yang cenderung saling bertabrakan. Di satu sisi, pada skala sistem politik nasional, kecenderungan itu bergerak mengikuti logika harmoni sosial budaya politik Jawa, dengan rekonsiliasi politik sebagai terminal persinggahan awal. Sedangkan pada aras infrastruktur politik, berikut politik lokal yang menyertai, cenderung terjadi sebaliknya. Di sini terkesan hadir dan menguatnya basis kekuatan sosial politik rakyat.1 Gejala yang terakhir ini mungkin ditangkap oleh berbagai kalangan, terutama sejak mencuatnya Megawati Soekarnoputri, sebagai simbol kekuatan arus bawah,2 perlawanan rakyat kecil terhadap kekuasaan.
Pada tataran kedua kutub itu, logika konflik menjadi kekuatan dinamis yang menandai pola baru state vis a vis society (hubungan antara negara yang berhadapan dengan masyarakat). Peristiwa-peristiwa yang tampil pada awal 1990-an, terutama tahun-tahun 1992 dan 1993, sangat jelas memperlihatkan dinamika tersebut. Berbagai kejadian dramatis dan mencekam mulai terjadi baik di gedung DPR/MPR, Haur Koneng, Nipah, Medan (gejolak kaum buruh), maupun di sepanjang jalanan yang digerakkan oleh para mahasiswa. Peristiwa-peristiwa penting lain seperti Munas Golkar, Kongres dan KLB PDI di Medan dan Surabaya, serta makin maraknya perdebatan mengenai dikotomi sipilmiliter turut mewarnai pola-pola hubungan yang sedang berlangsung.3
Di sisi lain, gejolak sosial masyarakat turut muncul. Kasus Waduk Nipah mendadak menghangatkan politik lokal di Jawa Timur. Nipah, sebuah desa tandus di Madura yang sudah sejak lama menyimpan bara konflik, segera meledak saat tanah-tanah pertanian milik desa diukur dan direncanakan pemerintah untuk dijadikan waduk. Dalam peristiwa atau tragedi ini jatuh 4 orang korban di pihak petani. Aksi dan protes lantas bermunculan. Di bawah pimpinan Kiai Alawi Muhammad, pelindung dan patron petani setempat, kiai-kiai di Madura melakukan sejumlah protes baik di tingkat lokal maupun di pusat.
Protes lain yang mengambil bentuk demonstrasi juga bermunculan. Protes yang marak di berbagai daerah bahkan mendekati Istana Negara berkaitan dengan persoalan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang mengecam praktik-praktik perjudian lewat SDSB melakukan long march agar pemerintah segera melarang peredaran SDSB. Demonstrasi selesai, ketika SDSB dilarang beredar.
Belum usai kasus-kasus ini diselesaikan, muncul demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang dilakukan para mahasiswa menjelang akhir 1992. Demonstrasi ini memiliki kecenderungan yang hampir serupa dengan manuver-manuver politik akhir 1960-an, ketika mahasiswa menuntut Soekarno untuk mengundurkan diri dari jabatan presiden. Aksi mahasiswa kali ini ibarat pratanda sekaligus mengingatkan kembali konflik yang pernah berlangsung pada tahun 1966. Ingatan itu terlihat dari tuntutan sejumlah mahasiswa agar Soekarno juga turun dari jabatan presiden. Gejala politik yang menutup tahun 1992 ini mengisyaratkan masih maraknya gerakan mahasiswa, sehingga apa yang mereka perbuat tercatat dalam sejarah kepemimpinan Orde Baru. Gerakan ini dianggap sudah menyentuh lambang-lambang negara.4
Kasus lain yang turut menghentak suprastruktur politik adalah proses pemilihan pimpinan Golongan Karya (Golkar). Pada Munas Kelima Golkar yang diselenggarakan pada 20-25 Oktober 1993, Harmoko terpilih sebagai Ketua Umum dan Ary Mardjono sebagai Sekretaris Jenderal DPP Golkar periode 1993-1998. Terpilihnya Harmoko merupakan “tamparan” keras terhadap ABRI yang sebagian besar telah dan masih mendominasi DPC-DPC Golkar.5
1 Basis kekuatan sosial politik rakyat yang diwakili oleh golongan-golongan terpelajar lebih banyak mengambil pola populisme daripada elitisme. Gerakan sosial, sebagai lawan dari gerakan state (baca: elite penguasa), pasca 1980-an mengalami perubahan, terutama sejak menguatnya kesadaran politik berbagai kelompok seperti mahasiswa dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam mengembangkan pendekatan populisme. Upaya penyadaran rakyat dari proses alienasi dan eksploitasi kekuatan state dibangun oleh mereka. Basis kekuatan ini akhirnya menyebar dengan berbagai identitas yang menyertai seperti parlemen jalanan, kaum pinggiran, kaum marginal, dan arus bawah.
2 Istilah “Arus Bawah” diambil dari “alam” yakni aliran air sungai. Arus Bawah mengindikasikan gerakan atau aliran air dari hilir, sementara arus atas berarti gerakan air dari hulu. Istilah arus bawah, menandai makna munculnya gerakan air hilir yang melawan arus hulu. Hilir berarti simbol dari rakyat sedangkan hulu simbol dari State. Arus bawah, secara harfiah mengindikasikan “gerakan rakyat” yang mendekati, menentang, atau melawan arus atas (gerakan state).
3 Perdebatan ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan media massa, terutama ketika terpilihnya Megawati dalam Munas (KLB) PDI di Surabaya, yang disimbolkan sebagai munculnya arus bawah; bandingkan dengan Sunardian Wirodono, Gerakan Politik Indonesia Catatan 1993 (Jakarta: Puspa Swara, 1994), hal. 125-138; juga Surabaya Post, Surya, dan Jawa Pos, 5 dan 6 Januari 1993.
4 Demonstrasi ini berlangsung di seputar gedung DPR/MPR dengan salah satu tuntutan diadakannya Sidang Istimewa MPR yang meminta pertanggungjawaban Kepala Negara karena munculnya berbagai dampak negatif persoalan pembangunan. Aksi ini berekor dengan ditangkapnya 21 mahasiswa yang dituduh menghina Presiden Soeharto.
5 Terpilihnya Harmoko umumnya ditanggapi positif oleh berbagai kalangan. Harmoko, yang melahirkan sebuah era baru kepemimpinan sipil dalam tubuh Golkar, dianggap mewakili sipil dalam konstelasi politik Golkar yang selama ini selalu didominasi ABRI.