“Wanita Indonesia mestilah berdiri di samping Pria, bagi Tanah Air dan Bangsa”. “Dalam tangan Wanita terletak masa depan Indonesia”1
Apakah ini ucapan seorang feminis Indonesia pada suatu seminar mengenai status wanita yang akhir-akhir ini amat sering diadakan? Bukan. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh pemuda Bahder Djohan pada Kongres Pemuda Indonesia Pertama di tahun 1926. Setengah abad yang lalu, ketika pemuda-pemudi Indonesia mengadakan kongresnya yang pertama, dirasa perlu untuk membahas soal posisi atau status wanita di Indonesia. Seperti dijelaskan oleh pemuda Bahder Djohan pada awal ceramahnya yang berjudul “De Positie van de vrouw in de Indonesische Samenleving” (Posisi wanita dalam masyarakat Indonesia), ia segera menerima permintaan panitia Kongres untuk memberi ceramah tersebut, karena ia yakin bahwa penyelesaian permasalahan wanita di negara seperti Indonesia adalah “sama pentingnya seperti pelaksanaan sekian banyak cita-cita dalam bidang politik dan ekonomi”, sehingga adalah “salah satu tugas utama dari tiap nasionalis untuk juga memperdengarkan pendapatnya, di samping banyak yang sudah diperdengarkan”. Dikatakan pula bahwa meskipun soal status wanita sudah banyak diperbincangkan namun “adalah sesuai dengan semangat Kongres Pemuda Indonesia ini untuk juga membahas status wanita di masa depan agar menjadi pusat perhatian dari kita sekalian”.2
Mengapa sekarang, dua generasi kemudian, status wanita masih dipersoalkan? Apakah ini berarti bahwa tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan? Ataukah munculnya soal ini hanya merupakan suatu gejala ikut-ikutan gerakan feminis yang akhir-akhir ini melanda negara-negara yang sudah berkembang? Mungkin harus kita akui bahwa faktor pengaruh gerakan di luar negeri itu memang ada. Tindakan-tindakan ekstrim yang dilancarkan oleh Front Pembebasan Wanita (Women’s Liberation Front atau disingkat Women’s Lib) telah berhasil dalam tujuan jangka pendeknya, yakni menarik perhatian khalayak ramai. Paling sedikit orang-orang jadi bertanya: Apakah yang diinginkan wanita-wanita itu? Dan pada akhirnya diakui bahwa tuntutan-tuntutan mereka memiliki dasar-dasar yang perlu diberi perhatian secara sungguh-sungguh, sehingga badan internasional yang berwibawa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, memproklamirkan tahun 1975 sebagai Tahun Wanita Internasional dengan puncak kegiatannya Konferensi Sedunia dari Tahun Wanita Internasional (World Conference of the International Women’s Year) yang diadakan di Mexico City dari tanggal 19 Juni sampai 2 Juli 1975. Dan Indonesia, sebagai anggota PBB ikut serta dalam Konferensi tersebut dengan mengirimkan suatu delegasi yang cukup besar dan cukup berbobot.3
1 Dikutip dari Lezing van der Heer Bahder Djohan “De Positie van de vrouw in de Indonesische samenleving“, Verslag van het Eerste Indonesische Jeugdcongres gehouden te Weltevreden van 30 April tot 2 Mei, 1926, uitgegeven door: Jong Indonesia Congress-Comite te Weltevreden. Laporan ini dengan terjemahannya diterbitkan kembali oleh Yayasan Idayu, Jakarta 1975 dengan judul Di tangan wanita… Perlu dicatat di sini bahwa laporan kongres ini disita oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilarang beredar pada waktu itu.
2 Ibid., hal. 23.
3 Delegasi resmi Indonesia terdiri dari 10 orang dengan 12 peninjau. Ketua delegasi adalah Prof. Dr. Soenawar Soekowati SH, Menteri Negara KESRA dan Wakil Ketua I Ny. Rusiah Sardjono SH, Sekjen Departemen Sosial.