Demokrasi Tak Terlembagakan?
Penilaian tentang perkembangan demokratisasi di Indonesia selama ini sangat beragam dan cenderung melihat adanya kemandekan bahkan kemunduran. Studi ini mencoba
Hasrul Hanif
adalah pengajar di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol-UGM), Yogyakarta (sejak 2006) dan dosen Program Pascasarjana Ilmu Politik, Fisipol-UGM (sejak 2010). Menyelesaikan S-1 Ilmu Politik dari Departemen Pemerintahan, Fisipol-UGM (2004) dan S-2 bidang studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dari Pascasarjana Ilmu Politik UGM kerja sama dengan Departemen Ilmu Politik (Staatvikenskap), Universitas Oslo, Norwegia (2010) dengan tesis “Governing through New Social Myth: A Post-Marxist Discourse Analysis on Welfarism in Decentralised Indonesia.” Banyak melakukan kajian dan advokasi terkait tata kelola sumber daya air, demokrasi, HAM, serta kesejahteraan dan kewarganegaraan sosial. Koordinator studi “rezim kesejahteraan” pada Survei Power, Welfare, and Democracy (PWD), kerja sama UGM dengan Universitas Oslo, Norwegia (sejak 2009) serta salah satu anggota Dewan Ahli Resource Governance in Asia Pacific (RegINA), sebuah simpul pengetahuan berbasis universitas untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam industri ekstraktif. Menerbitkan sejumlah karya tulis antara lain Mengembalikan Daulat Warga Pesisir: Partisipasi, Representasi dan Demokrasi di Ranah Lokal (2008); bersama Purwo Santoso dan AE Priyono, Securing Pace and Direction of Indonesian Democratization (2010); penulis pendamping, Negara Tanpa Warga: Politik Kewarganegaraan, Hak Ekonomi, Komunitas Buruh dan Desentralisasi (2011); “Network-based Policy: CSO Networking for Advocating Public Budget Reform”, dalam Local Civil Society Dynamics in Indonesia (2013); penulis pendamping, Democratic Institutions from Good Governance to Vibrant CSOs (2015); serta sejumlah artikel dalam berbagai jurnal.