Hampir satu dekade silam, ketika wilayah Arab dan Timur Tengah tengah mendidih di pusaran Musim Semi Arab (Arab Spring), yang segera berubah kembali menjadi musim dingin otoritarianisme, sosiolog Asef Bayat menguraikan dalam laman jadaliyya.com, pada 26 Maret 2013, salah satu dimensi bara api yang membakarnya. Hal itu adalah realitas politik jalanan di kota-kota Timur Tengah yang tergulung krisis neo-liberalisme. Menurut Bayat, jalanan Kota Kairo, Amman, dan Tunis mencerminkan secara konkret dan material bagaimana ekspansi neo-liberalisme dan kuasa tangan besi otoritarianisme bertahta di negeri-negeri Timur Tengah. Di dalam kota-kota tersebut, rasionalitas pasar bebas membentuk ruang publik kota serta kehidupan warganya. Kota beserta aparatus negara lebih merespons kehendak korporasi serta kepentingan individu kaum papan atas ketimbang aspirasi kolektif warganya atas nama akumulasi kapital. Yang jamak terjadi di negara-negara otoriter, jalanan menjadi pencerminan wajah tirani negara, ketika represi, pembungkaman berekspresi, dan kekerasan negara terhadap warganya termanifes secara nyata.
Dalam ruang publik urban (urban space) yang merefleksikan wajah ganda kekerasan struktural (neo-liberalisme dan otoritarianisme) di Timur Tengah, reproduksi sosial yang berlangsung sebagai akibat ketimpangan sosial, melonjaknya pengangguran, dan terjadinya proses pemiskinan dan kecemasan sosial menghasilkan pusaran yang kian menguat dalam bentuk ketegangan antara aparat negara yang mewakili kuasa kelas dominan dengan berbagai himpunan kaum yang tersisihkan, seperti pedagang informal yang mencari hajat hidup di jalanan, pekerja jalanan, anak jalanan, buruh pabrik, dan perlahan-lahan melibatkan generasi milenial yang sangsi akan kepastian hidup di tengah ketidakpastian kondisi material serta kelas menengah yang resah akan kondisi struktural yang mengancam kesejahteraan mereka. Dalam kegeraman dan kecemasan yang membuncah, saat tirani rezim lebih mempertimbangkan tekanan pasar global dan abai terhadap kehendak warga, jalan-jalan kota Timur Tengah menjadi situs kontestasi yang merambat menjadi bara api perlawanan kolosal di dunia Arab. Itulah impetus utama seperti api dalam sekam menjadi bensin yang membakar gelombang pasang protes terhadap kekuasaan dalam fenomena Arab Spring yang berlangsung singkat.
Beragam Narasi
Apa kaitan peristiwa di Timur Tengah yang terjadi sekitar satu dekade lalu itu dengan realitas sosial di Indonesia? Apa yang dapat diambil dan imajinasi sosial apa yang bisa dibayangkan dari uraian critical ethnography di atas dengan yang tengah berlangsung di Indonesia? Menjelang bulan Ramadhan tahun 2022, kita agak dikejutkan dengan fenomena gerakan sosial berbasis “emak-emak” yang membaca Al Qur’an di jalanan beberapa kota di Indonesia. Gerakan itu, misalnya, berlangsung di Jalan Malioboro, Yogyakarta, akhir Maret 2022, sebagaimana terekam dalam media sosial. Seiring dengan ter-viral-nya aksi itu, gerakan okupasi ruang publik serupa juga berlangsung di kota-kota lain, seperti gerakan membaca Al-Qur’an di sepanjang trotoar Jalan Diponegoro oleh ribuan warga Riau pada 17 April 2022 atau ribuan warga Kota Bandung melakukan aksi baca kitab suci di Jalan Juanda pada 19 April 2022. Inisiatif yang sama nyaris berlangsung di trotoar Jalan Tunjungan, Surabaya, namun batal karena tidak memperoleh izin pemerintah.
Aksi membaca Al-Qur’an di berbagai kota tersebut memunculkan komentar yang mencerminkan narasi wacana yang beragam. Dalam bingkai narasi etik-moralitas beragama, aksi tersebut, misalnya, dikritik sebagai aktivitas mempertontonkan kesalehan yang dapat menjerumuskan diri pada sikap riya’ (pamer) yang menjauh dari tujuan beragama. Sementara itu, dalam narasi bingkai pembelahan politik identitas di tingkat akar rumput, aksi baca kitab suci di berbagai jalanan kota saat bulan Ramadhan disikapi sebagai pasang naik ekstremisme gerakan Islam transnasional yang mengancam, baik keutuhan NKRI maupun kebinekaan kita. Ancaman ekstremisme yang dalam langgam narasi seperti itu harus segera dibasmi, bahkan kalau perlu dengan bantuan kekerasan negara.
Selanjutnya, dalam konteks narasi demokratik-pluralis, okupasi trotoar jalanan oleh aktivitas sosial dari artikulasi politik identitas tertentu dianggap melanggar eksistensi ruang publik sebagai ruang bersama. Dalam konteks etika republikanisme maupun teori kritik ala Habermasian, ruang publik dalam pemaknaan public sphere maupun public space adalah wahana tempat warga menyatakan kehendak untuk bebas dari dominasi di luar dirinya (freedom from domination), baik dari kehendak sektor privat seperti korporasi maupun supremasi entitas berbasis kesukuan, ras, agama, dan identitas kultural lainnya.
Etika Republik
Okupasi ruang publik oleh sekumpulan identitas keagamaan dalam bentuk gerakan membaca Al-Qur’an memang problematik bila ditinjau dari perspektif etika republik—fenomena yang sebenarnya tidak unik dalam catatan sejarah. Hal tersebut dapat ditemukan, misalnya, dalam fenomena open-air preaching (berdoa di ruang publik terbuka) di kalangan Kristen Evangelis Amerika Serikat sejak akhir abad ke-19. Bahkan, fenomena itu kembali marak pada era kepresidenan Donald Trump. Basis pendukungnya dari kalangan White Evangelical Christian memanfaatkan ruang politik yang tersedia untuk mengkhotbahkan moralitas secara demonstratif dengan membaca Bible dan berdoa di jalan-jalan utama. Sesuatu yang juga memunculkan kritik berbasis etika keadaban, baik dari kalangan Kristen moderat maupun kaum demokratik-sekuler lainnya di Amerika Serikat.
Namun, kita butuh pemahaman yang berjejak di realitas bumi manusia ketimbang penilaian yang bertumpu kecaman normatif berpusat pada bidikan mata panah dari langit untuk menginterpretasikan realitas, sebelum bertindak untuk mengubahnya. Sebuah tafsir sosial berbasis pembayangan sosiologis (sociological imagination) untuk menghubungkan fenomena peristiwa tertentu dengan totalitas realitas sosial yang tengah bergerak; suatu interpretasi sosial yang mampu mencandra berduyun-duyunnya manusia dipandu oleh emak-emak dalam mendaras Al-Qur’an di jalanan kota, sebagai bentuk reproduksi sosial dari ketegangan dan pertarungan sosial yang tengah berlangsung; suatu aktivitas religio-sosial sebagai ekspresi dari kontradiksi urban di antara pemaknaan atas kota dari para penduduknya. Seperti dititahkan Plato dalam Republic ribuan tahun silam bahwa kota sekecil apa pun secara faktual dibagi menjadi dua, kota bagi warga yang miskin dan tersisihkan serta kota untuk mereka yang kaya.
Sebuah analisis yang bertumpu pada kaki berpijak di bumi secara sederhana dimulai dari kata tanya mengapa. Mengapa ribuan warga yang sebagian besar berlatar kelas menengah di berbagai kota berduyun-duyun mendaras Al-Qur’an di trotoar dan jalan-jalan utama? Mengapa tidak dilakukan di masjid, surau, ataupun langgar sebagaimana lazimnya? Apakah itu mempertontonkan suatu kesalehan semata ataukah memiliki pemaknaan politik yang lain? Mengapa tidak muncul respons dialektik bersumber dari etika republik kewargaan untuk menempatkan kembali jalanan sebagai ruang publik bersama dan ikrar untuk menyelamatkan komunitas warga dari dominasi privat dan supremasi identitas tertentu?
Pertama-tama, kita perlu menempatkan kota dan jalanan dalam horizon urban political-economy. Kota, dengan berbagai bangunan dan jalan yang terintegrasi di dalamnya, bukanlah ruang kedap pertarungan kekuasaan menyejarah dari kekuatan-kekuatan sosial yang saling memperebutkan kemakmuran dan sumber daya. Peta tata ruang kota memanifestasikan rezim pengetahuan spesifik dan kepada kekuatan sosial seperti apakah tata ruang ini mengabdi. Dalam corak kekuasaan yang memperlihatkan secara telanjang krisis representasi institusi politik dari kehendak yang menempatkan kota sebagai wujud aspirasi warga, arsitektural kota, tanah, serta lingkungan sosial menjadi lapak para pengelola negara yang berlomba menjajakannya bagi kepentingan kaum kapitalis, baik bercorak finansial maupun properti.
Sebagaimana diutarakan oleh ahli geografi dari New York University, David Harvey, dalam Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (2012) bahwa dalam kota yang bertumpu pada proses akumulasi kemakmuran yang tiada henti, para pemilik kapital finansial serta pengembang beserta aliansi kelas sosial yang menaunginya adalah pemilik utama yang mengisap sumber daya kota. Sementara itu, dalam corak negara kapitalisme oligarki seperti di Indonesia, penguasaan atas sumber daya kemakmuran di kota harus beradaptasi dan bernegosiasi dengan struktur kekuasaan aliansi bisnis-politik berbasis praktik ekonomi rente.
Persoalan kemudian muncul dalam struktur ekonomi-politik neo-liberalisme ketika kapital yang bergerak lintas batas serta logika efisiensi kapital dalam sirkuit kapitalisme mensyaratkan ekstraksi nilai lebih dari kerja dalam relasi produksi menghasilkan lingkungan kerja tidak ramah bagi para pekerja. Termasuk di dalamnya adalah hubungan kerja berselubung pasar kerja fleksibel (flexible labour market), tersubordinasi dan hilangnya responsibilitas demokratik institusi negara atas kebutuhan warganya, praktik akumulasi melalui perampasan tanah yang mengubah fungsi sosial menjadi fungsi pasar secara terus-menerus, dan intensitas pemerasan kerja warga bagi kepentingan penumpukan kapital dalam relasi kuasa dominan bisnis-politik.
Kondisi tersebut berpuncak pada krisis kapitalisme neoliberal yang berputar semakin cepat diikuti oleh laju ketimpangan sosial sangat tinggi (krisis ekonomi 1998, krisis ekonomi 2008 yang didorong oleh kredit perumahan, krisis ekonomi 2020 akibat pandemi Covid-19) yang selalu direspons dengan keberpihakan negara pada kalangan kapitalis. Sementara itu, bagi warga kota yang menghidupi rezim kapitalisme, suasana dan pencarian hajat hidup semakin tak tertahankan. Di kalangan generasi milenial, identitas mereka dibajak dengan menampilkan citra keberhasilan kaum milenial unggul dengan ikon kaum berasal-usul dinasti plutokrat maupun dinasti politik dibumbui oleh kata-kata jargonik kolaborasi, inovasi yang mensyaratkan melek atau cara beradaptasi dengan dunia digital (digital savvy).
Berbagai pusaran persoalan konkret dihadapi oleh kalangan milenial, kelas menengah, dan kelas bawah, seperti makin tak terjangkaunya harga properti bagi kelas pekerja muda, kerentanan kalangan pekerja milenial dalam pasar tenaga kerja di tengah absennya perlindungan hak-hak ekonomi dan hak-hak kerja oleh negara (terlepas hal ini tertera dalam konstitusi). Begitu pula lapisan sosial warga yang tak terserap di dunia kerja dan menjadi marhaen urban sebagai pasukan ojek daring dalam hubungan kerja eksploitatif berkedok kemitraan, patah hatinya kaum terdidik terhadap janji modernitas bahwa dunia pendidikan akan membawa mereka pada mobilitas sosial dan kesejahteraan lebih baik, amat besarnya kegagalan kaum milenial yang bertaruh hidup dibanding mereka yang berhasil dalam dunia digital, dan lain-lain. Berbagai macam persoalan sosial konkret dibenamkan ke dasar bumi paling dalam karena menunjukkan wajah lusuh kekuasaan dan tak pernah mendapatkan kanalisasi politik dalam tatanan sosial-politik yang kualitas demokratiknya kian tergerus.
Partai Pelopor dan Penyambung Lidah Rakyat
Reproduksi sosial dari tegangan dimaksud adalah makin tingginya kecemasan, kekecewaan, dan kemarahan, mayoritas warga kota. Kekesalan dan kegusaran tidak hanya melanda kelas bawah serta lumpen proletariat, tetapi juga mendera keluarga kelas menengah perkotaan dengan melemahnya martabat sosial-ekonomi (economic dignity). Hal itu berkait kian menipisnya kemampuan para pekerja dan sumber daya kemakmuran yang dimiliki untuk memenuhi dan memfasilitasi potensi serta kapasitas kemanusiaan anggota keluarganya dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, sandang, pangan, dan papan. Sementara itu, dalam ruang sosial-kebudayaan maupun sosial-politik, solidaritas antarwarga serta kapasitas dan perhatian kekuatan politik dalam menyalurkan segenap persoalan konkret tersebut dalam bentuk platform ideologis programatik terbukti mandul. Dalam bahasa Antonio Gramsci dan Soekarno, segenap krisis sosial yang terjadi tidak melahirkan the new prince (pangeran baru) atau partai pelopor yang menjadi penyambung lidah rakyat yang memperjuangkan aspirasi kaum yang tersisihkan, baik dalam arena politik elektoral maupun interaksi dalam trias politika.
Pertanyaan berikutnya, mengapa di tengah kontradiksi sosial yang makin intensif dalam kehidupan urban tidak memunculkan aksi-aksi politik okupasi jalanan dalam tendensi yang progresif? Mengapa tidak muncul seperti yang dibayangkan David Harvey sebagai pemberontakan dan reclaiming warga kota terhadap kuasa modal, birokrasi, dan politik untuk meneguhkan kembali agar kota kembali menjadi milik warganya dalam realitas politik di Indonesia? Sejak bertakhtanya Soeharto sampai era otoritarianisme, kekuatan progresif berserak, cerai-berai, dan tidak mampu memengaruhi arena politik yang dikuasai oleh faksi-faksi oligarki yang kepentingannya berkontradiksi dengan kepentingan warga. Realitas kontingensi sosial-politik di Indonesia berbeda dengan jalan-jalan di kota-kota Amerika Latin, seperti Santiago di Cile, Plaza De Mayo di Argentina, Sao Paulo di Brasil, serta Caracas di Venezuela. Basis politik dari kekuatan akar rumput di negeri-negeri itu tetap berdaya, meski sempat disapu oleh junta militer, memengaruhi arena politik dengan agenda-agenda kebijakan berbasis kepentingan kelas pekerja, petani, kaum adat, dan mayoritas masyarakat miskin.
Dengan absennya kekuatan new prince, partai pelopor dan penyambung lidah rakyat dalam arena politik Indonesia, maka warga kota yang kian dilanda kecemasan, frustasi sosial, dan kesangsian akibat perjuangan hidup sehari-hari, sebagaimana diutarakan Vedi Hadiz (2016), berpaling pada politik identitas dan kekuatan agama sebagai ekspresi dari ketidakadilan sosial yang mereka alami. Dari situlah dapat disaksikan wajah dominan pertarungan sosial yang menempatkan jalanan sebagai situs utama dalam beberapa tahun terakhir seperti pada aksi 212 sampai skala lokal seperti gerakan membaca Qur’an dalam kontestasi lokal di jalan-jalan kota-kota di Indonesia menemukan pemaknaan sosialnya.
Sementara itu, dengan absennya kekuatan progresif-religius yang memperjuangkan agenda demokratik kewargaan, artikulasi kecemasan dan kemarahan sosial terdeviasi dari penjelasan struktural konkret yang dihadapi oleh warga kota. Kerentanan struktural warga kota akibat okupasi ruang kota oleh aliansi bisnis-politik dominan terdeviasi menjadi analisis bertendensi reaktif dalam bahasa dominasi etnis Tionghoa atas kaum Pribumi atau tiadanya kekuatan progresif yang menawarkan platform politik yang dapat diandalkan sebagai bekal ideologi perlawanan warga menghasilkan jargon politik khilafah atau Syariah Islam sebagai solusi dari masalah bangsa. Kondisi itu bukan berarti ekspansi dan okupasi jalanan oleh aspirasi populisme agama berujung pada berkuasanya kekuatan populisme keagamaan atas kebinekaan NKRI seperti yang selama ini didengungkan oleh faksi populisme nasionalis. Mengingat konfigurasi pertarungan sosial dalam arena politik Indonesia, kekuatan dominan yang selama ini bertumpu pada faksi-faksi politik-bisnis tetap mendominasi konstelasi politik negara dan penguasaan ruang kota di Indonesia.
Sepertinya, keutamaan Republik dan demokrasi yang ditopang oleh kekuatan sosial progresif negeri ini sudah lama mati dilumat oleh kepentingan kuasa oligarki yang menjarah ruang-ruang kota, sawah, hutan, dan kekayaan alam negeri ini. Kita tengah terapung dalam kondisi morbid symptoms, ketika warga kian menyangsikan jargon-jargon hegemonik kuasa dominan oligarki, meski mereka masih berkuasa, sementara kekuatan baru belum lahir dan hadir di bumi ibu pertiwi. Dalam kondisi seperti itu, kita akan mengarungi bermacam suasana kaotis, seperti polarisasi identitas di kalangan bawah, artikulasi politik populisme kanan, kemarahan sosial di jalan-jalan sebagai ekspresi kemuakan terhadap dinamika politik arus atas, dan lain-lain. Apa pun itu, kerja-kerja kolektif untuk mengubahnya dalam politik bumi manusia yang semrawut ini harus segera dimulai! ●