Pengantar
Lebih dari duapuluh dua tahun yang lalu, April 1955, Indonesia tiba-tiba menjadi perhatian dunia. Di Bandung waktu itu berkumpul pemimpin-pemimpin dari Dunia Ketiga, bekas-bekas negeri jajahan di Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Nama-nama seperti Nehru, Nasser, Chou En-Lai dan Sukarno tercatat dalam daftar hadir Konferensi Asia-Afrika ini. Setelah itu Bung Karno keluar dengan apa yang dia sebut The New Emerging Forces.
Dalam situasi perang dingin seusai Perang Dunia II itu, Indonesia menampakkan diri sebagai pemimpin dan pembawa bendera bagi apa yang waktu itu dinamakan kekuatan baru.
Kini, ada kesan bahwa Indonesia menarik diri dari gelora politik luar negeri a la Bung Karno. Kemauan politik dalam negeri di bawah kepemimpinan Orde Baru, sangat menyadari kepentingan pembangunan dibandingkan dengan gaya “mercu suar” Orde Lama. Kepentingan pembangunan menuntut gaya yang lain, terutama untuk memperoleh bantuan. Dan terakhir sekali, dalam kebijaksanaan Indonesia untuk Timor Timur, serangan justru datang dari beberapa “kawan lama”.
ASEAN yang telah berumur sepuluh tahun, dengan Indonesia sebagai “raksasanya” nampaknya masih diselimuti beberapa masalah pelik. Lantas apakah yang ada di balik semuanya itu sekarang? Inilah yang hendak kita jawab dengan menampilkan Adam Malik yang praktis menangani masalah itu selama Orde Baru. Pandangan Roeslan Abdulgani, dan Prof. Sunario SH, yang sama-sama bekas menteri luar negeri dan duta besar, hadir pula di sini. Demikian juga dengan B.M. Diah, wartawan senior, bekas menteri dan duta besar, yang memiliki penglihatan lain. Dan Wiratmo Sukito, sebagai seorang pengamat politik yang berpijak pada dasar yang lain, juga kami tampilkan. Ada beberapa perswamaan pendapat di antara mereka, dan ini mungkin sebagai pandangan kita kini dalam melihat perkembangan dunia sekarang. Dan jika pembaca yang kritis menemukan perbedaan pen-
dapat tentang pelaksanaan politik bebas aktif, agaknya ini memang karena “bebas-aktif” itu sangat mungkin memperoleh tafsiran yang berbeda-beda. Redaksi.-
Tidak benar, solidaritas Indonesia-Asia/Afrika melemah, Adam Malik, Menteri Luar Negeri RI
Kita sebenarnya tidak mempunyai suatu proses tertentu untuk sampai kepada suatu jenis politik luar negeri. Kita hanya menjalankan apa yang telah digariskan dalam keputusan MPR. Dari sanalah sebenarnya ditentukan cara pelaksanaan politik luar negeri kita. Dan kita tidak dapat ke luar dari situ. Sedangkan dalam pelaksanaannya tidak selalu terjadi apa yang diinstruksikan itu dapat dilaksanakan. Misalnya ditentukan bahwa kita harus mencari 100 juta rupiah dari yang kanan dan 100 rupiah dari yang kiri. Tetapi yang kiri tidak mau berikan.
Akan tetapi tentu saja ada pihak-pihak yang menghendaki politik luar negeri yang lain. Dan mungkin saja diadakan tekanan-tekanan politik untuk melaksanakan politik luar negeri tertentu. Tetapi dari pihak saya tidak saya berikan kesempatan kepada tekanan semacam itu. Karena saya tetap yakin bahwa saya melaksanakan garis yang telah diamanatkan oleh MPR. Mereka bisa saja menjalankan tekanan dengan cara lain. Misalnya dengan mempermainkan pelaksanaannya, memperlambat pelaksanaan suatu hasil keputusan. Umpamanya sekarang dengan Uni Soviet. Untuk pertama kalinya kita mendapat proyek power station. Orang yang mau menyabot proyek ini bisa saja berusaha untuk memperlambatnya. Mereka bisa mengatakan bahwa kita belum siap. Tapi untuk saya itu lebih teknis. Dulu juga ada tekanan-tekanan dari pelbagai pihak agar Indonesia mengirim pasukan ke Kamboja. Tetapi saya katakan tidak bisa. Itu bertentangan dengan pedoman kita sendiri. Dan akhirnya rencana pengiriman pasukan dibatalkan. Jadi di bidang saya tidak mungkin ada tekanan. Karena saya tahu, apa yang harus saya penuhi, dan saya penuhi. Atau saya diberhentikan dan diurus orang lain.
Kompetisi kepemimpinan
Kalau kita lihat di Afrika, Aljazair mau memegang peranan di sana. Apakah itu berarti adanya suatu kompetisi kepemimpinan? Saya kira tidak ada kompetisi kepemimpinan semacam itu, karena kita sudah ada pembagian lapangan. Di Afrika kita tidak terlalu ingin menonjol. Siapapun yang memegang peranan di Afrika untuk kita tidak terlalu menjadi persoalan. Apakah itu Sadat, Gadaffi, Boummedienne tidak terlalu menjadi masalah. Yang penting adalah bahwa garis perjuangan sesuai dengan cita-cita kita. Dan untuk kepentingan cita-cita itu kita sendiri selalu siap untuk memberikan bantuan. Apakah itu dalam bentuk uang, senjata, atau apa saja yang kita punyai akan kita berikan. Dan kita selalu mempunyai andil dalam hal itu walaupun sedikit.
Politik luar negeri kita punya corak. Bukan netral, Roeslan Abdulgani, bekas Menteri Luar Negeri RI
Dibandingkan dengan zaman Bung Karno dahulu, ruang gerak politik luar negeri Indonesia sekarang memang agak terbatas. Tetapi itu bukan berarti politik luar negeri terhenti atau terjadi stagnasi. Saya tidak setuju dengan pendapat demikian. Hal itu disebabkan oleh prioritas yang kita tetapkan untuk kepentingan nasional. Dan prioritas kepentingan nasional pada politik dalam negeri, senantiasa terlihat pula dalam politik luar negeri kita. Ini dikarenakan politik luar negeri merupakan cermin atau kelanjutan politik dalam negeri.
Gangguan perang dingin
Pada periode 1945-1950, prioritas kita adalah pengakuan dunia luar. Kebijaksanaan politik luar negeri yang kita jalankan adalah mencari pengakuan dunia luar sebanyak mungkin.
Pada periode 1950-1962 yang menjadi masalah utama kita adalah nation building dan character building di samping membangun masyarakat. Pada saat itu di dunia internasional timbul perang dingin antara blok-blok besar. Liberalisme dan kapitalisme berhadapan dengan komunisme. Jika perang dingin dan konflik itu menjalar ke Asia Tenggara, nation building dan character building yang sedang kita tegakkan akan diancam bahaya dan terhambat. Kita, Indonesia, memerlukan suasana damai buat membangun nation itu. Itulah sebabnya kita berusaha menengahi kedua blok yang bersaing dan tidak bergabung dengan salah satu di antaranya. Di sini rumusan politik bebas aktif memperoleh bentuk yang jelas pada waktu itu. Kebijaksanaan ini menghasilkan Konferensi Colombo, Konferensi Bogor dan Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955.
Kita tidak lagi bebas dan aktif. B.M. Diah, Pemimpin Umum harian Merdeka, Bekas Duta Besar RI.
Kita menganggap politik luar negeri kini tidak lagi sepenting zamannya Bung Karno yang meletakkannya di atas landasan perjuangan revolusioner bangsa-bangsa tertindas. Ketika itu di forum internasional kita senantiasa berusaha menjadi pelopor dari elan atau suasana revolusioner itu. Kita aktif mengadakan pertemuan-pertemuan, menunjukkan rasa solider terhadap bangsa-bangsa yang masih dijajah. Sedangkan di dalam negeri kita berusaha menyelesaikan revolusi dengan berbagai masalah yang ditemukannya, seperti pembebasan Irian Barat, ketergantungan kita kepada imperialisme asing dan sebagainya.
Di dalam pandangan establishment sekarang, fikiran bahwa kita hidup dalam era revolusioner sudah kurang diletakkan. Pilihan kita adalah pembangunan ekonomi. Pintu kita dibuka lebar untuk modal asing. Kita menghendaki adanya stabilitas politik. Dengan sendirinya persepsi kita tentang politik luar negeri sudah berubah. Kita tidak lagi dekat dengan soal-soal revolusi.
Ketahanan nasional harus mendukung politik bebas aktif, Sunario, bekas Menteri Luar Negeri RI (1953-1955)
Indonesia kini kelihatan menarik diri dari politik luar negeri yang ruang geraknya luas. Ini ada sejarahnya. Dahulu dirasakan sekali perlunya memperkuat suara kita di Perserikatan Bangsa-bangsa. Di dalam negeri sendiri sudah terfikir apa yang kita sebut politik bertetangga baik (good neighbour policy). Lantas kita membikin perjanjian persahabatan dengan beberapa negara.
Perlu suara yang sama
Waktu itu ada pemikiran, bahwa negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika, memiliki suara yang sama tentang politik anti kolonialisme, kedaulatan dan kemerdekaan, non-agresi dan sebagainya. Waktu itu, kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat dengan Menlu John Foster Dulles berusaha membendung komunisme di dunia. Lahirlah NATO, Pakta Bagdad yang kemudian berubah menjadi CENTO, kemudian SEATO (di dalamnya ada Thailand, Filipina), lantas ANZUS. Dan Indonesia menurut Piagam Manila, ketika SEATO didirikan, dimasukkan ke dalam daerah pengaruh SEATO. Kita dengan sendirinya tentu tidak setuju. Kita tidak suka dengan cara ini. Kita mau bebas. Inilah yang menjadi alasan, mengapa kita memandang perlu mempercepat kerjasama Asia-Afrika. Kebijaksanaan blok Barat membendung komunisme itu membawa kesukaran bagi negeri-negeri yang hendak menjalankan politik bebas dan aktif. Kesukaran itu bukan saja untuk Indonesia, tetapi juga untuk India, Srilanka, dan juga Mesir. Politik bebas aktif adalah politik luar negeri yang normal untuk negara yang ingin bebas dan berdaulat. Dan ini tetap jadi pandangan Indonesia hingga sekarang, seperti dikatakan Presiden Soeharto pada Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Lusaka tahun 1972, yang antara lain isinya: konsekwensi negara yang ingin merdeka dan berdaulat yaitu menjalankan politik bebas aktif, dan konsekwensi politik bebas aktif adalah menjalankan politik non-blok. Dasar politik bebas aktif ini telah tercapai dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955. Dan makin lama makin banyak negeri yang ingin berpolitik bebas. Keadaan ini bukan saja terlihat di Eropa, tetapi juga di kawasan lain. Filipina sudah mulai, Thailand pun demikian. Malah Australia juga sudah mengemukakan hal tersebut (lebih bebas dari yang dahulu), demikian juga Selandia Baru.
Politik luar negeri kita macet Wiratmo Sukito, pengamat politik
Politik luar negeri adalah “sambungan” politik dalam negeri. Dan politik luar negeri tersebut juga dipengaruhi suasana luar, antara lain oleh politik luar negeri negara lain. Dahulu, Bung Karno menjalankan politik luar negeri yang berorientasi pada Peking. Ini dikatakannya sendiri, dengan sebutan poros Jakarta-Peking.
Saya melihat, Bung Karno mulai dekat dengan Peking setelah Indonesia dicela RRC terlebih dahulu dengan mengatakan kita rasialis, setelah tidak diizinkannya pedagang-pedagang Cina tinggal di desa-desa. Apa sebabnya terjadi pendekatan setelah “insiden” ini, bagi saya belum begitu pasti. Ketika kita melaksanakan politik luar negeri dengan orientasi Peking, ada keanehan. Keanehannya adalah, politik luar negeri itu ditentang oleh politik dalam negeri, yang boleh dikatakan hampir 100 persen ditentukan Angkatan Darat. Konflik politik dalam negeri dengan politik luar negeri itu terlihat jelas dalam reaksi Bung Karno terhadap Seminar Angkatan Darat yang pertama–Tri Ubaya Sakti. Dia mengatakan, bahwa barangsiapa yang mengatakan musuh Indonesia datang dari utara, adalah orang yang dicekoki Amerika. Konsekwensi konflik ini adalah Gestapu PKI tahun 1965. Menurut penglihatan saya, Gestapu antara lain bertujuan agar politik dalam negeri tidak lagi menentang politik luar negeri yang pro Peking itu tadi. Dan seperti yang terjadi, peristiwa itu dimenangkan oleh pendukung politik dalam negeri. Itulah sebabnya politik luar negeri Orde Baru berbalik 180 derajat dibandingkan politik luar negeri Bung Karno, yakni menjadi anti Peking.
