Pengantar
Beberapa waktu yang lalu, Prisma berkesempatan mewawancarai Dr. E.F. Schumacher, ketika pencetus teknologi madya ini sedang menghadiri seminar Perhimpunan Ilmiawan Pasifik di Denpasar, Bali.
Ada beberapa pikiran menarik yang diutarakannya sehubungan dengan strategi pembangunan, antara lain mengenai manusia sebagai titik tolak dan perlunya semacam desentralisasi dalam pembangunan. Cara pengutaraannya demikian khas, sederhana tetapi mendasar–suatu hal yang memang sudah semestinya ke luar dari seorang pemikir semacam dia. Sekalipun demikian, beberapa pokok pikirannya cukup relevan untuk kita kaitkan dengan masalah pembangunan wilayah yang kini kita persoalkan, terutama sekali dalam rangka mengetengahkan masalah pembangunan dari bawah. Pembaca yang cerdas barangkali akan segera menemukan perbedaan dalam pendekatan dan cara memandang persoalan antara Dr. Schumacher, Prof. A. Madjid Ibrahim dan Hendropranoto Suselo. Barangkali hal itu memang tak bisa dihindari lagi; yang pertama adalah seorang pemikir–yang berpikir dalam kerangka global, yang kedua adalah seorang gurubesar dan perencana, yang berbicara dalam kerangka Indonesia, sedang tokoh yang ketiga seorang insinyur dan perencana yang bertolak dari kerangka serta ruanglingkup yang lebih terbatas. Memang, konser antara filsuf, ekonom dan teknikus akan susah sekali menjelma menjadi satu harmoni; tetapi betapapun berbedanya instrumen yang mereka pakai, kadang-kadang masih kedengaran juga beberapa nada yang hampir sama. Redaksi.-
Pembangunan, kalau manusia masuk hitungan, E.F. Schumacher
Sub judul buku kecil saya, Small is Beautiful adalah “Economics as if people mattered“. Dan implikasi daripadanya adalah: apakah pemikiran ekonomi anda bertolak dari manusia? Apakah itu titik tolak anda? Ataukah pemikiran anda bertolak dari barang? Sekarang, jika pemikiran itu bertolak dari barang, seperti biasanya dalam Rencana Lima Tahun, maka yang dipersoalkan adalah kita membutuhkan baja sebanyak sekian, sepatu sekian pasang. Dan pikiran orang secara otomatis diarahkan kepada unit-unit produksi massa dengan modal besar yang akan menghasilkan onggokan barang-barang. Tetapi, unit-unit produksi massa yang sangat otomatis dan mekanis ini tidak memberikan banyak kesempatan kerja. Saya ingat suatu kasus di Timur Tengah, di mana orang mendirikan sebuah pabrik untuk menghasilkan sandal plastik. Sandal itu ke luar bagaikan kacang polong dari lubang pembikinannya. Akibatnya, 50.000 pembuat sandal kehilangan pekerjaan.
Di Cina, Mao bertolak tidak dari barang, tetapi dari manusia. Kalau saya menghadapi ratusan juta orang, saya harus membuat setiap orang dari mereka ini jadi profuktif. Memang, saya tidak dapat membuat setiap orang sebagai penekan tombol dalam suatu pabrik otomatis. Tetapi lebih baik berbuat sesuatu daripada tidak samasekali. Marilah kita mulai dengan alat-alat dan kemudian mendorong setiap orang untuk maju lebih jauh dari alat-alat dan pabrik alat-alat. Dengan melakukan ini, orang itu berarti telah menjungkir balikkan ilmu ekonomi.
Diperlukan usaha ekstra untuk mencegah ketidak-merataan, A. Madjid Ibrahim, Deputi Bidang Regional Bappenas
Dalam Repelita II, kita menggunakan apa yang disebut perencanaan indikatif. Rencana itu hanya menunjuk saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya dalam perikanan akan dilakukan ini atau itu–kadang-kadang tanpa menunjuk tempat di mana kegiatan itu akan dilakukan. Rencana yang demikian ini hanya berfungsi sebagai pedoman bagi departemen-departemen pelaksana. Baru kemudian program disusun oleh departemen itu bersama-sama dengan Bappenas. Untuk pembangunan daerah, pedoman semacam itu ditempatkan tersendiri, yakni dalam Buku IV. Tetapi inipun masih bersifat perencanaan indikatif. Repelita kita memang tidak merupakan akumulasi rencana induk (master plan) dari berbagai daerah. Memang dengan rencana induk akan diperoleh perencanaan yang lebih cermat, lebih banyak aspek yang dilihat, tetapi itu juga membawa risiko lebih banyak investasi yang diperlukan. Di samping itu, rencana induk juga akan lebih kaku dibandingkan dengan perencanaan indikatif. Belum lagi risiko kompetisi antar daerah dalam mendesakkan rencananya masing-masing. Daerah-daerah sendiri juga belum semuanya memiliki keahlian yang cukup untuk menyusun rencana pembangunan. Walhasil, perencanaan nasional yang merupakan akumulasi rencana induk belum mungkin dilaksanakan.
Mekanisme baru untuk pembangunan wilayah, Hendropranoto Suselo, Kepala Biro Perencanaan Ditjen Cipta Karya, Departemen PUTL
Saya berpendapat bahwa adanya pembangunan regional tidak perlu meniadakan pembangunan sektoral. Masalahnya bukanlah perencanaan sektoral versus regional. Kedua-duanya perlu ada. Memang, setiap departemen merasakan perlunya koordinasi. Tetapi tidak usah semuanya dikoordinir. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan lebih baik secara sektoral, dan hanya dalam hal-hal yang strategis saja diperlukan koordinasi dengan pendekatan regional. Kalau semuanya harus dengan koordinasi, saya pikir sulit. Dan institusi-institusi yang membutuhkan koordinasi yang berlebih-lebihan, selalu saja mahal. Mahal dalam energi dan waktu yang dibuang untuk berbagai koordinasi itu. Koordinasi memang perlu, tetapi jangan terlalu banyak. Harus ada instansi yang berwenang menentukan. Terlalu banyak koordinasi ada eksesnya. Apabila mekanisme yang ada tidak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat, saya khawatir keputusan justru akan dibuat di luar mekanisme ini. Barangkali lalu akan muncul orang-orang yang merasa lebih berhak untuk mengambil keputusan.
Korea Selatan misalnya, rencana pembangunannya jelas. Mereka sadar bahwa mereka tak punya banyak sumber-sumber dalam negeri, mereka memutuskan untuk membangun industri dengan bahan baku impor tetapi hasilnya untuk diekspor kembali. Rencana ini memang bersifat sektoral, tetapi penjabarannya secara regional sangat jelas. Pembangunan kawasan industri dikaitkan dengan pelabuhan. Dan semua usaha pembangunan jaringan lainnya dikaitkan dengan itu. Jadi mereka memiliki dua rencana: pertama yang disebut rencana pembangunan ekonomi–semacam Repelita kita–dan kedua rencana pengembangan tanah (pengembangan lahan nasional) yang menunjang rencana yang pertama itu. Yang pertama disusun oleh Biro Perencanaan Ekonomi–semacam Bappenas–yang ke dua ditangani oleh Menteri Urusan Bangunan (Konstruksi). Sasarannya jelas sekali, baik untuk tiap sektor, maupun untuk tiap wilayah. Dengan begitu, koordinasi-koordinasian tak diperlukan lagi. Keputusan bisa diambil karena ada wewenang yang jelas, tidak perlu pertemuan antar sektor yang bertele-tele. Pada kita seperti ada kecenderungan menyukai pertemuan-pertemuan, panitia-panitiaan, komite-komite. Hingga keputusan lambat sekali diambil.
