Hubungan agama dengan ideologi negara menjadi perhatian para pemikir dari zaman ke zaman. Dalam tulisan ini, Abdurrahman Wahid melihat bahwa kini masih besar kesenjangan antara ideologi negara dengan keyakinan agama di negara-negara berkembang. Juga tampak jalinan kuat antara aspirasi keagamaan dan aspirasi yang secara nominal terletak di luar lingkup keagamaan. Orientasi sangat kuat pun terlihat, untuk merealisir aspirasi dalam program kerja aktual dalam skala mikro di kalangan gerakan keagamaan sebagai pencarian alternatif bagi struktur pemerintahan yang ada.
Hubungan antara agama dan ideologi negara pada dasarnya telah menjadi perhatian para pemikir dari zaman ke zaman. Apalagi kalau dikaitkan dengan masalah pembangunan, yang pada dirinya mengandung urgensi tersendiri pula. Dengan demikian, terdapat bahaya sangat besar berupa keinginan untuk menimbulkan minat belaka dalam membicarakan topik tersebut, tanpa dapat dikemukakan sesuatu yang fundamental untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Apalagi kalau pendekatan yang diambil hanya untuk mencari kaitan di permukaan belaka antara agama dan ideologi negara, seperti sering dilakukan juru penerang pemerintah di mana-mana di negara-negara yang sedang berkembang dewasa ini.
Gerakan keagamaan dan ideologi negara
Guna menghindarkan bahaya seperti itu, baiklah tulisan ini dimulai dengan mengemukakan sebab-sebab mengapa dianggap relevan untuk membicarakan topik di atas, tanpa keinginan hanya mencari efek sensasional belaka. Yang paling utama, menurut pendapat penulis, adalah: semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya hambatan dalam proses membangun, yang diakibatkan oleh kesalah-pahaman sangat besar antara pihak penanggungjawab ideologi negara dan pimpinan gerakan-gerakan keagamaan di kalangan negara-negara yang sedang berkembang. Kesalah-pahaman ini sudah begitu jauh menghantui hubungan antara agama dan ideologi negara, sehingga kehidupan politik di kebanyakan negara yang sedang berkembang lalu menjadi sangat labil. Tenaga sangat besar dihabiskan, sudah tentu dengan beban sangat besar atas jalannya pembangunan, hanya untuk membatasi meluasnya pengaruh gerakan-gerakan keagamaan yang dianggap menjadi musuh potensial bagi ideologi negara. Lambat laun beban itu membengkak sedemikian rupa, sehingga akhirnya sangat melambatkan, kalau tidak boleh dikatakan menghentikan sama sekali roda pembangunan yang semula diperhitungkan akan terlindungi dari “gangguan” gerakan keagamaan dengan pengambilan tindakan-tindakan “pengamanan politis” seperti itu.
Retorika politik disusun sedemikian rupa, untuk membungkus kenyataan pahit tersebut serapat mungkin, guna tidak menimbulkan gejolak baru yang akan membuat keadaan semakin parah. Dalam pada itu, retorika politik tersebut dikemukakan dengan tindakan-tindakan berganda untuk melemahkan gerakan-gerakan keagamaan. Di satu pihak, gerakan-gerakan keagamaan “dijinakkan” dengan bantuan negara dalam jumlah sangat besar untuk keperluan peribadatan ritual, sedang di pihak lain didukung upaya untuk memojokkan gerakan-gerakan keagamaan yang memiliki aspirasi politis yang berwatak korektif terhadap politik pemerintah. Upaya pemojokan biasanya dilakukan dengan menciptakan gerakan-gerakan keagamaan tandingan dengan fasilitas sangat besar dari aparat kenegaraan. Dalam istilah yang umum digunakan di kalangan gerakan keagamaan yang merasa dipojokkan, penciptaan gerakan alternatif tersebut dinamai politik “memotong baja harus dengan baja.”