Sulawesi Selatan Menghadapi Era Pasar Bebas 2020
Pengantar
Banyak pengamat berpendapat bahwa Indonesia semakin terasa tidak mempunyai pilihan selain ikut terbawa dalam arus interdependensi global. Pandangan ini didasarkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aplikasinya dalam kegiatan ekonomi. Karena itu semakin terasa tuntutan terhadap konsep pembangunan yang berakar pada kebutuhan nyata masyarakat.
Selama ini KTI dianggap mempunyai sedikit sumbangan terhadap kebijakan ekonomi nasional. KTI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk diperhatikan meskipun ketertinggalannya masih di sekitar minimnya sarana, prasarana pendukung transformasi pembangunan, kualitas SDM, dan, yang paling penting, kebijakan pembangunan nasional yang belum sungguh-sungguh memberi perlakuan kepadanya supaya tumbuh secara baik.
Bagaimana dengan Sulawesi Selatan, sebuah wilayah yang dimasukkan dalam KTI? Teori yang mengidentikkan proses pembangunan dengan peningkatan prasarana perhubungan yang diyakini dapat mendorong mobilitas sosial dan komunikasi serta memunculkan semangat inovasi dalam kesadaran manusia, tampaknya tidak berlaku di Sulawesi Selatan. Apakah fenomena ini merupakan penegasan bahwa teori pembangunan perlu diusut menurut konteks sejarah dan lingkungan setempat? Apakah sungguh-sungguh masyarakat Bugis-Makassar tidak mempunyai kemampuan adap-
tif dan transformatif? Apakah konsep pembangunan di Indonesia sudah sesuai dengan kondisi obyektif KTI? Bagaimana menangani dualisme regional dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan 2020?
Persoalan-persoalan itu dicoba dijawab lewat seminar “Perspektif Budaya dalam Perekonomian di Sulawesi Selatan Menghadapi Era Pasar Bebas 2020” yang dihadiri sekitar 150 peserta terdiri dari berbagai kalangan dengan pembicara berturut-turut Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA (Rektor Universitas Hasanuddin, Ujungpandang), Prof. Dr. W.J.M Poli (Staf Ahli Yayasan Masagena), Dr. Tulus Tambunan (Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia, Jakarta), Prof. Drs. Burbamzah, MBA (Direktur PT Ventura Sulawesi Selatan, Yayasan Masagena), Prof. Dr. Mattulada (Yayasan Masagena), Drs. Madjid Sallatu, MA (Bappeda Tk. I Sulawesi Selatan), Prof. Dr. Zainal Abidin Farid, SH (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Dr Edward L. Poelinggomang (Direktur Lembaga Kajian Kebudayaan Yayasan Masagena), dan Drs. Taslim Arifin, MA (Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin). Prisma merangkum seminar yang berkaitan dengan peringatan 24 tahun Majalah Prisma, setahun Yayasan Masagena, dan 39 tahun Universitas Hasanuddin yang diselenggarakan pada 5-6 Desember 1995 di Gedung Pertemuan Ilmiah Unhas. Redaksi
Kemauan Politik Pembangunan Regional
Revolusi Industri yang berlangsung sekitar abad ke-18 merupakan salah satu tonggak yang mengubah sejarah peradaban umat manusia. Berbagai kemajuan menyentuh segala bidang termasuk perkembangan ekonomi suatu negara. Menariknya, meskipun perkembangan ilmu pengetahuan relatif merata di seluruh Eropa, negeri semacam Inggris mampu keluar sebagai “pencetus” Revolusi Industri, sebuah julukan yang sulit disangkal. Kemajuan atau revolusi di bidang pertanian, demografi, dan transportasi lalu dianggap sebagai prasyarat revolusi industri. Ketiganya, dengan sangat meyakinkan, berhasil dilalui Inggris dengan efisiensi perekonomian yang meningkat tajam dan mampu “mengubah,” sekaligus menguasai, ekonomi dunia.
Untuk memasuki kereta industrialisasi, Sulawesi Selatan harus pula berhasil melewati tiga jenis revolusi itu, demikian analogi yang disampaikan Prof. Dr. Basri Hasanuddin, MA. Peran dan posisi masyarakat Sulawesi Selatan dalam perubahan ekonomi dunia saat ini, lanjutnya, mirip dengan kondisi Inggris saat memasuki era revolusi industri. Namun, bila dilihat lebih jauh dalam rangka menyambut era globalisasi, Sulawesi Selatan ternyata masih belum mampu mengatasi teknologi paska-panen, produktivitas dan pemanfaatan sumber daya sektor pertanian belum mencapai tahap optimal, SDM yang lemah, dan masih harus memacu pembangunan prasarana. Dengan demikian, lanjutnya, bila ingin berhasil dalam era liberalisasi perdagangan global dan pasar bebas, Sulawesi Selatan harus memperkuat sektor pertanian, membangun SDM berkualitas dan prasarana serta sarana ekonomi. Upaya-upaya untuk mengembangkannya tidak terlepas dari sejumlah kebijaksanaan nasional dan regional yang mampu menciptakan keadaan sedemikian rupa sehingga proses kemajuan dapat berlangsung cepat.
Merujuk berbagai seminar yang membahas KTI, Rektor Universitas Hasanuddin ini menangkap beberapa tuntutan terhadap kebijaksanaan nasional untuk mendorong akselerasi pembangunan Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah pemberlakuan khusus kebijaksanaan moneter dan perkreditan terhadap kegiatan ekonomi di daerah atau propinsi yang relatif tertinggal. Namun, seperti diakuinya, tuntutan ini tampak sulit dipenuhi karena Indonesia menganut sistem yang berlaku menyeluruh. Usulan lainnya adalah insentif fiskal dan berbagai pajak yang diperlakukan secara khusus serta alokasi anggaran dan peningkatan pembangunan prasarana. Sedangkan kebijaksanaan regional yang berfungsi pelengkap harus pula mampu menciptakan iklim bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi. Setidaknya beberapa kiat dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan daerahnya, seperti memahami potensi daerah, memahami rencana dan prioritas nasional, memasyarakatkan rencana dan program pada konteks nasional, serta mampu terus-menerus melakukan penyesuaian aktivitas dengan tuntutan keadaan.
Konsep dan rencana pembangunan Sulawesi Selatan yang dimasukkan dalam GBHN, menurutnya sudah cukup maju. Yang menjadi masalah adalah ketika diterapkan di lapangan. Jarak yang terbentang cukup lebar bukan karena konsep yang salah, tetapi kemampuan mengoperasikannya yang terbatas. Faktor-faktor yang menjadi kendala pembangunan Sulawesi Selatan, dan kawasan timur Indonesia umumnya, barangkali dari segi modal dan teknologi. Diakuinya, untuk menyeimbangkan KTI dengan KBI, memang sangat terkait dengan “kemauan politik.”