Prof. DR. Moeljarto Tjokrowinoto, MPA PEMBANGUNAN, Dilema dan Tantangan Yogyakarta: Pustaka Pelajar, vi + 260 hal. Agustus 1996
Pengalaman yang menunjukkan kegagalan dan keberhasilan dalam pembangunan, menentukan muatan nilai, (value load) dalam pembangunan tersebut. Sedangkan persepsi realistisnya menjadi dimensi yang harus dijelaskan dalam menentukan konsep pembangunan yang dianutnya. Hal inilah yang membedakan dan menjadi paradigmatis pembangunan, dan dalam kurun waktu tertentu paradigma tersebut menjadi mitos dan kadang-kadang mengalami demistifikasi. Walaupun demikian, disadari atau tidak, disukai atau tidak, paradigma ekonomi murni, dengan pendekatan pertumbuhan menjadi paradigma dominan di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemuatan nilai paradignatis terhadap pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Indonesia, memerlukan kajian ulang dan modifikasi yang hati-hati terhadap pembangunan yang terus berlanjut. Pokok bahasan itulah yang menjadi fokus
karya Moeljarto Tjokrowinoto. Buku ini merupakan kumpulan makalah dari berbagai seminar yang pernah diikutinya, sejak tahun 1991-1995. Sebagaimana sebuah kumpulan makalah yang dijadikan sebuah buku, maka duplikasi alenia atau pemikiran sering dijumpai dalam beberapa judul yang berbeda. Hal tersebut juga dengan barief diakui dalam Kata Pengantarnya. Alur pemikiran dalam buku ini menekankan pada pemanfaatan sisi positif dari satu paradigma dan sekaligus mengeliminir sisi negatifnya. Misalnya dilema pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, pengejawantahannya dapat berbentuk kebijaksanaan yang mendorong pertumbuhan batas (growth of limit). Adanya dilema posisi manusia diterapkan strategi pembangunan berorientasi pada critical analysis dengan sistem yang melingkupi eksistensinya, sekaligus memberikan pemikiran alternatif. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan. Disinilah perlunya management of space sebagai determinasi keberhasilan pembangunan. Untuk itu peranan birokrasi diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pelayan masyarakat dan bukan sebaliknya. Untuk menuju kearah itu diperlukan reorientasi birokrasi pada pertimbangan moral.