Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kata kunci untuk meraih derajat yang sama dengan bangsa-bangsa lain adalah pendidikan. Hal ini semakin bermakna bila dikaitkan dengan upaya pembangunan ekonomi dan pemerataan yang hendak dilakukan oleh suatu negara. Meskipun banyak kendala yang harus dihadapi Indonesia, nada optimis selalu diharapkan dalam perkembangan pendidikan di masa depan. Perubahan demografis, jumlah murid, kesempatan memperoleh pendidikan yang berkait dengan tingkat pendapatan, pembiayaan, dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar merupakan masalah yang perlu segera ditangani semua pihak.
Pengalaman membuktikan bahwa sumber daya manusia berkualitas, di samping pengelolaan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam, telah memberikan sumbangan nyata terhadap kemajuan pembangunan di negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia. Hasil pembangunan pendidikan selama ini telah memberikan sumbangan konkrit terhadap kesejahteraan penduduk, baik berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun dalam upaya pemerataan pendapatan.
Suatu critical mass atau jumlah penduduk dengan mutu tertentu diperlukan untuk mendukung proses pembangunan yang semakin meningkat dengan cepat. Critical mass sumber daya manusia ini diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi sehingga kecepatan pembangunan dapat dipacu dengan akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dicanangkan sejak 1994, sebagai kelanjutan dari pelaksanaan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun yang diumumkan tahun 1984, merupakan suatu usaha membentuk critical mass yang diperlukan untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ini perlu dipercepat agar dapat menjadi landasan mewujudkan wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun, sehingga paling tidak dapat dibentuk suatu critical mass pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Pelaksanaan pembangunan pendidikan harus mempertimbangkan berbagai kendala, seperti perubahan demografi. Struktur demografi di masa depan menentukan batas daya tampung dan profil kesempatan memperoleh pendidikan. Tingkat pendapatan penduduk juga merupakan kendala yang membatasi kemampuan memperoleh pendidikan. Tingkat pendapatan penduduk ini berkaitan erat dengan kemampuan pembiayaan pendidikan, yang dalam derajat tertentu menggambarkan mutu pendidikan yang dapat dicapai. Berbagai sumber daya dan dana masyarakat serta swasta perlu dikerahkan untuk mendukung proses pembangunan pendidikan.
Strategi menjadikan Wajib Belajar sebagai gerakan sosial yang berskala nasional, dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dapat dijabarkan dalam berbagai aksi, terutama sosialisasi wajib belajar. Faktor penting dalam sosialisasi itu adalah sasaran dan target yang dapat dikelompokkan dalam enam strata, yaitu keadaan ekonomi tinggi dan aspirasi pendidikan tinggi, keadaan ekonomi tinggi tetapi aspirasi pendidikan rendah, keadaan ekonomi rendah dan aspirasi pendidikan rendah, keadaan ekonomi rendah tetapi aspirasi pendidikan tinggi, keadaan pra-sejahtera, dan keadaan yang secara kultural terbelakang. Sosialisasi wajib belajar dilaksanakan sesuai dengan keadaan masing-masing strata.