Pengantar Pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan selama ini, khususnya dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama, memberikan banyak hasil. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia yang meningkat dengan pesat dipuji oleh dunia internasional sebagai salah satu keajaiban. Beberapa negeri bahkan tidak sungkan mencontoh model pembangunan yang dijalankan oleh Indonesia. Program atau kegiatan pembangunan yang selama ini dijalankan tentunya tidak terlepas dari berbagai aspek, utamanya bidang perencanaan.
Secara umum, tantangan yang kini dibadapi Indonesia dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan ke depan berasal dari dua sisi. Sisi pertama adalah konteks dan isu-isu dunia yang makin kompleks. Sisi lainnya adalah pembangunan masing-masing sektor dan wilayah di Indonesia yang tampaknya masih membutuhkan beberapa perlakuan dan perhatian khusus. Misalnya, kesenjangan ekonomi antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) atau transformasi struktur perekonomian yang melibatkan peran-peran sektor industri, pertanian, dan jasa.
Pemerintah tidak bisa mengabaikan agen pembangunan lainnya. Partisipasi kritis masyarakat, sejalan dengan perkembangan zaman, juga semakin meningkat. Perencanaan pada dasawarsa sebelumnya yang sebagian besar merupakan porsi pusat dan pemerintah, kini harus betul-betul memperhitungkan sumbangan dan aspirasi masyarakat. Peranan pemerintah dalam perekonomian akan semakin mengecil secara relatif dibandingkan dengan peran swasta dan masyarakat. Dunia swasta pun akan meminta perhatian khususnya dalam hal perencanaan pembangunan yang turut melibatkan mereka.
Perencanaan pembangunan bukanlah suatu yang sekali-pakai-buang. Makna strategis yang terkandung di dalamnya sejajar dengan amanat bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan tersebut, Prisma melakukan wawancara tertulis dengan Prof.Dr.Ir. Ginandjar Kartasasmita, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penerbitan Edisi Khusus ini dilakukan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-25 Majalah Prisma. Redaksi
Memadukan Perencanaan dengan Pembangunan
Ginandjar Kartasasmita Menteri Negara Perencanaan Pembangunan / Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Bagaimana Bappenas menyikapi tantangan dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat belakangan ini? Apakah era pasar yang lebih bebas ke depan juga merupakan salah satu penentu rancangan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappenas?
Menjelang abad XXI kita menyaksikan proses percepatan pengintegrasian perekonomian di berbagai kawasan di muka bumi ini. Pada dasarnya perkembangan ini dapat dilihat sebagai suatu kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan manfaat yang dapat dihasilkan dari liberalisasi perdagangan. Namun demikian, tidaklah gampang untuk melakukannya, karena untuk bisa berkiprah dalam kancah perdagangan bebas ini kita harus memiliki daya saing atas barang dan jasa kita. Meningkatkan daya saing, sebagaimana kita ketahui hanya dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas.
Dalam peningkatan efisiensi, kita berbicara mengenai penyempurnaan kelembagaan ekonomi secara keseluruhan. Deregulasi dan debirokratisasi adalah upaya ke arah itu dalam rangka membangun kelembagaan pasar yang harus menjadi wahana transaksi baik barang maupun jasa, serta mekanisme yang efektif dalam pengalokasian sumber daya. Peningkatan produktivitas dicapai melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), terutamanya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Dengan sendirinya semua exercise perencanaan harus mempertimbangkan proses perubahan yang sedang terjadi, serta dampaknya bagi pembangunan nasional baik sebagai peluang maupun kendala.
Salah satu masalah yang terus mengusik dalam proses pembangunan selama ini adalah adanya kesenjangan karena laju pertumbuhan dan kemampuan yang berbeda dalam memanfaatkan kesempatan. Bagaimana upaya Bappenas untuk lebih memeratakan hasil pembangunan sehingga kesenjangan antarsektor dan antarregional bisa terjembatani? Bagaimana Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan dapat diterima dengan persepsi yang sama oleh pelaku-pelaku pembangunan?
Pemerataan pembangunan telah dilakukan sejak awal Repelita I, dengan berbagai upaya di berbagai sektor seperti pertanian, kependudukan, pendidikan, kesehatan, transmigrasi, dan pembangunan desa.
Pemerataan antarkelompok pendapatan di Indonesia memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Di dalam World Development Report 1996, Bank Dunia menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia lebih baik dibandingkan dengan rata-rata 57 negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Angka indeks Gini suatu negara yang semakin kecil menunjukkan kondisi distribusi pendapatan masyarakat di negara tersebut yang lebih merata.
Pemerataan pembangunan antarwilayah diupayakan melalui penguatan kemampuan daerah, baik kelembagaan, keuangan, maupun sumber daya manusia. Program-program pembangunan sektoral juga diarahkan untuk lebih mendorong perekonomian daerah-daerah yang relatif tertinggal, terutama melengkapi prasarana dan sarana penunjang perekonomian daerah, maupun penunjang kehidupan sosial-budaya masyarakat.