Pengantar Perbincangan tentang pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan Indonesia selama ini telah menjadi sorotan berbagai pihak. Keberhasilan pembangunan nasional selama periode 25 tahun pertama (1969-1994) tidak perlu diragukan. Laju pertumbuhan ekonomi pada periode ini rata-rata sekitar 7 persen dan mampu mengangkat posisi Indonesia dari negara miskin menjadi negara yang digolongkan berpendapatan menengah. Tidaklah berlebihan bila ada yang mengatakan negara-negara sedang berkembang lainnya patut meniru dan belajar dari pengalaman Indonesia. Tetapi kisah sukses biasanya lahir dari sejumlah derita yang luput dienyahkan.
Khusus mengenai pemerataan hasil pembangunan, tampaknya terdapat cara pandang dan dibarengi oleh data yang saling-silang. Di satu pihak ada yang bersikukuh bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan sudah sangat serius dan dapat “memicu” kerusuhan sosial. Di pihak lain ada yang berpendapat bahwa PJP I berhasil memeratakan hasil pembangunan dan telah menurunkan jumlah penduduk miskin secara tajam. Pihak terakhir ini mengeluarkan angka resmi mengenai pertumbuhan ekonomi dan menyebut ketimpangan distribusi pendapatan yang tergolong rendah.
Sudut pandang berbeda ini mendorong Lembaga Penelitian Universitas Kristen Indonesia, Jakarta dan Majalah Prisma mengadakan seminar nasional yang mengkaji ulang masalah kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia dan mencari kebijaksanaan alternatif untuk menanggulanginya. Tampil sebagai pembicara dalam seminar dengan tema “Prospek Pemerataan Pendapatan dan Pengentasan Kemiskinan: Mencari Alternatif Pola Pemecahan” pada 13 Desember 1995, dan dilanjutkan Diskusi Terbatas pada keesokan harinya yakni Prof Dr Sam F. Poti (Guru Besar Fakultas Ekonomi UKI, Jakarta), Dr Didik J. Rachbini (Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Mertju Buana), Dr Pantjar Simatupang, (Peneliti Lembaga Penelitian UKI, Jakarta), Dra Hendri Saparini YA (ECONIT Advisory Group), Dr Tulus Tambunan (Peneliti Lembaga Penelitian UKI, Jakarta), dan Umar Juoro, MA (Peneliti Centre for Information and Development Studies). Berikut rangkuman pertemuan ilmiah tersebut. Redaksi
Meninjau Ulang Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
Presiden Soeharto dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1995 silam menyoroti berbagai perkembangan yang terjadi di tanah air. Salah satu yang patut disimak adalah ajakan kepada semua pihak untuk melakukan upaya lebih serius dan sistematik mengatasi kesenjangan ekonomi. Lima tahun sebelumnya, tepatnya 4 Maret 1990, presiden menghimbau sejumlah konglomerat yang berkumpul di Tapos untuk menjual sebagian saham perusahaan mereka ke koperasi. Kotak terbuka ini segera diisi dengan cara masing-masing dari penyelenggaraan hingga rekomendasi pertemuan ilmiah yang mengupas kesenjangan. Kesenjangan bukan lagi suatu yang tabu.
Masih adanya kesenjangan di tengah pujian pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 7% selama PJP I membuat semua pihak mawas diri akan keberhasilan pembangunan ekonomi yang selama ini selalu didengungkan. Karena itu fakta dan sumber kesenjangan ekonomi dan kemiskinan atau ketimpangan distribusi pendapatan, terutama sejak awal Orde Baru hingga akhir PJP I, layak dikaji ulang. Kesenjangan ekonomi (economic inequality) dalam komunitas tertentu pasti sangat kompleks dan melalui proses waktu yang panjang.
Orde Baru lahir dalam kondisi keserjahan yang pelik. Dia menerima warisan politik dan ekonomi yang secara simultan harus dipecahkan. Pengalaman sebelumnya memberi pelajaran bahwa ekonomi dapat menyulut soal-soal politik. Stabilisasi ekonomi lalu dijadikan prioritas. Bidang yang segera digarap adalah mengendalikan laju inflasi, menyediakan bahan kebutuhan pokok, dan rehabilitasi infrastruktur ekonomi. Masalah kemudian bukan hanya menyangkut cara mengembalikan kapasitas perekonomian nasional yang babak-belur. Jauh lebih penting adalah bagaimana membuat kapasitas itu meningkat dari waktu ke waktu.
Strategi Betting on the Strong
Awalnya Orde Baru menganggap masyarakat kurang menguasai entrepreneurial skill sehingga sulit dijadikan mitra dalam mengatasi perekonomian. Sementara sekelompok kecil pengusaha domestik ditampilkan sebagai mitra tangguh. Berbagai kemudahan dan fasilitas diberikan supaya mereka ikut menstabilkan perekonomian. Modal yang sempat dibawa luar ditarik kembali dan digunakan untuk mengimpor barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan pasar dalam negeri. Strategi yang mengandalkan dan bersandar pada mereka yang kuat ini terus berlanjut.
Sementara itu pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dengan laju rata-rata 2% per tahun. Untuk mempertahankan tingkat pendapatan per kapita, perekonomian nasional setidaknya harus tumbuh paling sedikit sama dengan laju pertambahan penduduk. Kehidupan lebih baik yang diinginkan masyarakat, menurut Prof Dr Sam F. Poli, hanya mungkin tercapai bila perekonomian nasional tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat tentu menuntut adanya investasi yang juga besar. Kebutuhan ini tidak mungkin digali dari masyarakat Indonesia yang rata-rata GNP per kapita saat itu hanya US$ 70. Juga sulit mengharap semua dana disediakan oleh pengusaha-pengusaha domestik.
Pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (UU-PMA) yang menawarkan kemudahan bagi investor asing. Strategi ini berhasil memasukkan arus modal luar negeri dengan deras. Investor asing dalam kegiatan mengeduk keuntungan bermitra dengan pengusaha domestik. Setahun kemudian dikeluarkan UU tentang penanaman modal dalam negeri (UU-PMDN) berkat “himbauan” pengusaha domestik yang menghendaki fasilitas investasi serupa diberikan secara eksklusif kepada mereka. Pada 1 April 1969 mulai dilaksanakan pembangunan jangka panjang tahap pertama yang menyangkut berbagai kegiatan dan melibatkan dana sangat besar. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dikontrakkan kepada swasta melalui tender terbuka. Tidaklah mengherankan kelompok kecil pengusaha domestik yang menguasai modal, peralatan, dan teknologi yang kemudian mendominasi pelaksanaan proyek-proyek lucrative tersebut.