MEMPERTAHANKAN momentum pembangunan – tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi – tampaknya sudah merupakan tekad pemerintah Orde Baru sebagai salah satu basis keberlanjutan legitimasi kekuasaannya. Kredibilitas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di mata negara-negara Asia, Eropa dan Amerika cukup besar, sehingga masuk akal bila Bank Dunia sejak 1995 meningkatkan status ekonomi Indonesia dari kelompok negara berpendapatan rendah menjadi kelompok negara berpendapatan menengah. Tentu saja siapa pun boleh berbeda pendapat tentang cara-cara yang dipilih untuk melaksanakan pembangunan, meskipun GBHN sebagai acuan dasar pembangunan secara jelas tidak menganut asas free fight liberalism dan pendekatan kapitalistis.
Tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen setiap tahun yang dipatok sebagai tonggak penting selama Pelita VI merupakan perhitungan yang didasarkan pada konsep ekonomi. Bagi kalangan birokrasi dan praktisi bisnis, tingkat pertumbuhan sebesar itu mengandung makna, bahwa industrialisasi perlu dipacu, investasi harus makin besar, ekspor baik kuantitas maupun kualitas berkembang, nilai rupiah stabil, daya beli dan tabungan masyarakat meningkat. Pada PJP II upaya ini tetap digenjot.
Lalu bagaimana pemerataan kesempatan kerja, peluang berusaha dan pemerataan pendapatan sebagai bagian penting dari trilogi pembangunan? Tidak dapat disangsikan lagi bahwa masalah-masalah sosial inilah yang masih menjadi titik kritis. Pengangguran tetap tinggi. Kesenjangan ekonomi masih cukup lebar, meskipun jumlah penduduk miskin makin berkurang, dan praktik monopoli, kolusi dan korupsi tetap tampak dalam wajah birokrasi. Tuntutan penghapusan monopoli, kolusi dan korupsi yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok kritis harus dibaca agar praktik kotor itu tidak membebani masyarakat dan mencoreng wajah Orde Baru.
Tesis pembangunan Orde Baru adalah mempertahankan stabilitas nasional sebagai dasar pemantapan pembangunan. Siklus politik lima tahunan seperti pelaksanaan Pemilu, Sidang Umum MPR, pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pembentukan Kabinet berlangsung rutin dengan percikan riak-riak politik dan kerusuhan sosial di sana-sini. Seluruh kegiatan politik berlangsung rutin, nyaris tanpa perubahan. Tingkat partisipasi politik di atas 90 persen dalam Pemilu 1997 dipakai sebagai bukti adanya dukungan rakyat terhadap sistem politik nasional.
Di atas permukaan seolah-olah semua berjalan mulus. Bagaimana wujud sesungguhnya? Justeru di balik keajaiban perkembangan ekonomi itu masih terdapat banyak titik kekhawatiran. Indikasi kerawanan ekonomi kini mencuat mengingat fundamen-fundamen sosial dan politik Indonesia masih rapuh. Redaksi.
____________________________________________________________
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota SPS. ISSN 0301-6269 SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986
Pemimpin Umum: Arselan Harahap Pemimpin Perusahaan: Maruto MD. Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad Dewan Redaksi: Daniel Dhakidae (Ketua), Taufik Abdullah, M. Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, Rizal Ramli, Didik J. Rachbini, Vedi R. Hadiz Redaktur Pelaksana: Paulus Widiyanto Staf Redaksi: E. Dwi Arya Wisesa Sekretaris Redaksi: Eriko Sustia
Produksi: Arys Sutarman (Manajer), Awan Dewangga (Wakil Manajer), Yahya Sukaria, Idjas Saham, Teguh Supriyanto Pemasaran: Maruto MD. (Pjs. Manajer), M. Sholeh (Wakil Manajer) Iklan: Arys Sutarman Tata Usaha: Sudartoto (Kepala), Achmad Rifai, Masita Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420 Kotak Pos 6275/11062 Telefon Redaksi: 5663525 Pemasaran/Iklan: 5663527 Tata Usaha: 5667139, 5667141, 5674211 Fax.: (021) 5683785 Bank: BUKOPIN Cabang S. Parman Jakarta No. Rekening 14.0010.2.003 BNI Cabang Senayan Jakarta No. Rekening 001.284.001 Pencetak: PT. Temprint (isi di luar tanggungjawab percetakan)