Pada akhir Desember 2016, beberapa scholar dan aktivis mendiskusikan karya Vedi R Hadiz berjudul Islamic Populism in Indonesia and the Middle East (2016). Sebagian hasil diskusi tersebut dimuat dalam Dialog kali ini. Inti tesis buku itu adalah Indonesia, Mesir dan Turki, memiliki pengalaman sejarah kolonialisme dan kemerdekaan nasional hampir serupa, disusul menguatnya peran militer dalam tubuh negara pasca-kolonial dan rezim otoritarian. Namun, populisme Islam yang bertumbuh di ketiga tersebut sejak berakhirnya Perang Dingin dan mengambil jalan demokrasi tertentu yang semakin terintegrasi dalam kapitalisme global ternyata menempuh trajektori berbeda-beda.
Sejak “Musim Semi Arab” menyusul krisis global kapitalisme, Islam politik dan politik Islam yang mengambil wujud aliansi multi/antar-kelas di Turki berhasil menanam dominasi di masyarakat sipil dan merebut kekuasaan negara. Sementara di Mesir, meski populisme Islam yang diwakili Ikhwanul Muslimin hanya sebentar menguasai negara, namun tetap kukuh mendominasi masyarakat dalam berbagai wujud program-program sosial. Sementara di Indonesia, populisme Islam mutakhir gagal menguasai negara serta masyarakat sipil. Keberhasilan serta kegagalan tersebut bisa dilacak basis materialnya dalam perbedaan konfigurasi kelas-kelas yang membentuk populisme Islam itu sendiri.
Beberapa pokok bahasan yag mengemuka dalam diskusi bersama Vedi Hadiz adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana wujud populisme Islam dalam kancah politik di Indonesia di tengah lemahnya gerakan kiri serta agenda reformasi liberal dan tiadanya tantangan serius terhadap oligarki di Indonesia. Kedua, bagaimana sesungguhnya basis sosial atau kelas dalam aliansi populisme Islam di Indonesia, terutama dalam konteks bangkitnya mobilisasi protes massal pada Pilgub DKI Jakarta 2016. Ketiga, apakah populisme Islam merupakan tantangan serius terhadap oligarki yang ada atau justru menjadi bagian integral dalam pertarungan antar-oligarki, bahkan diserap ke dalamnya? Keempat, apakah populisme akan menghadapi tantangan sepadan dari, misalnya, sebuah bentuk nasionalisme-populis atau gerakan kerakyatan yang mampu menantang ekspansi kapitalisme global neoliberal dan memecahkan kontradiksi yang muncul dari dampak dislokasi sosialnya?
Partisipan diskusi ialah Airlangga Pribadi (Staf Pengajar FISIP Universitas Airlangga); Asvi Warman Adam (Sejarawan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI]); Bonnie Setiawan (Aktivis gerakan sosial); Daniel Rudi Haryanto (Alumnus Institut Kesenian Jakarta [IKJ], pembuat film); Iqra Anugrah (Kandidat doktor Ilmu Politik dan Kajian Asia Tenggara, Northern Illinois University, AS); Ken Budha Kusumandaru (Aktivis dan menulis beberapa novel); Muhammad Ridha (Predoctoral Research Fellow, Northwestern University, Illinois, AS); Riawandi Yakub (Profesional perbankan); Roysepta Abimanyu (Tenaga Ahli Politik, menulis di www.geopolitik.org); Sana Jaffrey (Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi [PUSAD] Paramadina); Tamrin Amal Tomagola (Sosiolog Universitas Indonesia); Wibowo Arif (Wiraswasta properti); dan Yohannes Wasi Gede Puraka (Peneliti di Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif [Inkrispena]). Harry Wibowo (Jurnal Prisma) bertindak sebagai moderator diskusi.