Prediksi para ekonom klasik tentang penurunan produktivitas secara permanen di sektor pertanian ternyata tidak didukung fakta empiris karena sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Prancis dan Belanda justru memiliki fundamental ekonomi pertanian dan peternakan sangat kuat. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa ada banyak cara menghindar dari penurunan produktivitas permanen di sektor pertanian misalnya saj melalui industrialisasi yang bukan sekadar pergeseran dari sektor pertanian ke industri, melainkan juga inovasi di sektor pertanian. Selain produktivitas, pemerintah di negara-negara tersebut sungguh menyadari pentingnya sektor pertanian yang berdaulat. Bagaimana dengan Indonesia?
Kedaulatan pangan dapat didefinisikan sebagai produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang mencukupi seluruh warga negara, bahkan manusia di planet bumi. Lebih dari sekadar ketersediaan pangan, konsep tersebut menawarkan pentingnya kedaulatan produksi yang mencakup kedaulatan pengelolaan lahan, tenaga kerja, serta kapital (modal dan investasi). Selain itu, konsep “kedaulatan pangan” menekankan bahwa yang tidak memiliki akses sama sekali terhadap pangan pun berhak memperoleh kebutuhan hidup paling mendasar tersebut. Contoh gamblang, seorang kriminal yang ditahan di dalam penjara butuh makan dan minum serta tidak boleh dibiarkan mati kelaparan.
Indonesia sejak dini sudah mencanangkan dan memasukkan isu pangan sebagai agenda pokok pembangunan. Pemerintah era Demokrasi Terpimpin, misalnya, dengan Program Nasional Semesta Berencana merehabilitasi, memperbaiki, dan membeli mesin-mesin penggiling padi yang ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, beberapa daerah dijadikan lumbung padi nasional. Untuk memperlancar jalur distribusi melalui laut dan darat, dibangun sejumlah pelabuhan, termasuk pembangunan floating dock, graving dock, slipway dan dwarshelling di beberapa kota besar di Jawa dan luar Jawa. Pada era tersebut, jumlah pabrik penggilingan padi mencapai ribuan perusahaan di bawah kepemilikan terbesar pertama orang Tiongkok, kemudian, orang Indonesia dan terakhir asing. Pada periode ini, tujuan utama adalah tercapainya kedaulatan pangan.
Rezim Orde Baru menitikberatkan pembangunan sejumlah infrastruktur pertanian, seperti irigasi hingga tercapai swasembada beras. Sayangnya, “prestasi” tersebut tidak berkelanjutan. Terjadi krisis pangan. Indonesia harus impor beras dan ditukar dengan pesawat terbang produksi nasional. Sungguh ironis. Mampu memproduksi pesawat terbang, tetapi gagap mencukupi kebu- tuhan pangan dalam negeri. Bahkan, konsep pembangunan pangan bergeser sedemikian rupa menjadi ketahanan pangan. Pangan beras menjadi primadona sembari menelantarkan pangan dari sumber daya kelautan. Pemerintah periode berikutnya juga meletakkan pangan sebagai isu sentral, namun sibuk mengatasi krisis dan pemulihan ekonomi. Sebagian areal persawahan segera beralih fungsi menjadi lahan properti, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Waduk dan saluran irigasi juga banyak yang rusak.
Pemerintahan Joko Widodo menjadikan “kedaulatan pangan” sebagai prioritas utama sebagaimana tersua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pentingnya program tersebut juga ditandai pengalokasian dana yang cukup besar di dalam APBN, terutama terkait dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian, seperti saluran irigasi dan waduk, serta penggelontoran dana alokasi desa. Selain itu, pemerintah membuka pintu lebar-lebar mengundang para investor, terutama asing. Penegakan hukum juga digencarkan, misalnya, menangkap dan menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing yang beroperasi ilegal di perairan Nusantara. Sebagian kalangan mengatakan bahwa upaya tersebut meningkatkan output sektor perikanan di Indonesia. Secara lebih luas, diterapkan konektivitas yang semakin mempercepat pembangunan antardaerah. Semua merupakan hal positif, meski tidak semua daerah memiliki prioritas yang sama.
Tantangan lain adalah munculnya berbagai kontradiksi, seperti pembangunan kereta api cepat yang diprediksi akan mengalihfungsikan lahan produktif secara masif. Arus masuk investasi asing besar-besaran juga akan berdampak pada kenaikan harga dan kian terpinggirnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pembangunan irigasi dan waduk tanpa disertai kajian empiris tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, justru akan menciptakan waduk-waduk kosong tanpa air. Konektivitas dengan membangun tol laut demi efisiensi hubungan antar-daerah akan memperdalam eksploitasi daerah, yaitu di Jawa yang lebih kuat produktivitas ekonominya terhadap daerah luar Jawa yang kaya sumber daya alam tetapi miskin. Mungkin lahan tanaman padi di Jawa akan pindah ke Papua karena pemerintah berencana membuka jutaan hektar sawah baru. Lantas, apakah Papua mampu dan hanya melayani seluruh kebutuhan beras di Jawa? Apakah dampak ekonominya dalam jangka menengah dan panjang telah diperhitungkan? Siapa paling diuntungkan di balik semua program itu? Pertanyaan-pertanyaan pokok dan kritis itulah yang perlu selalu dilontarkan•