Kebijakan percepatan pembangunan pariwisata dengan berbagai program dan proyek besar seperti “10 Destinasi Prioritas” dan Proyek Strategis Nasional (PSN) menuntut adanya sinergi antarkementerian; kerja sama dan pembagian kerja yang jelas untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Di pihak lain, bagaimana pembangunan industri pariwisata yang mengucurkan dana sangat besar tidak akan berdampak negatif terhadap masyarakat di destinasi wisata, seperti rusaknya lingkungan hidup dan diabaikannya hak-hak masyarakat lokal. Dengan kata lain, pembangunan pariwisata bukan semata-mata mengejar devisa dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga perlu ditujukan pada kesejahteraan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup dan budaya masyarakat setempat.
Untuk mendapatkan perspektif dan penilaian kritis derta komprehensif mengenai kebijakan pemerintah dalam urusan pariwisata, Prisma melakukan wawancara dengan dua orang yang sangat kompeten dalam menilai kebijakan dan dampak pembangunan industri pariwisata. Pertama Prof Dr Myra Puspasari Gunawan, akademisi dan peneliti senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang selama puluhan tahun berkecimpung dalam bidang keilmuan planologi dan pariwisata; pendiri Pusat Penelitian Kepariwisataan (1993, sekarang Pusat Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata ITB); penggagas Program Studi Magister Perencanaan Kepariwisataan (2010), pendiri ASEAN Journal on Hospitality and Tourism (2002). Kedua, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, aktivis lingkungan yang kerap melakukan advokasi untuk isu dan hak atas lingkungan hidup. Sejak 2017, Daniel berdomisili di Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, dan aktif sebagai bagian dari Lingkar Juang Karimunjawa sambil menjalankan konsep ekowisata berbasis masyarakat dan nilai lokal.Wawancara dilakukan Tim Redaksi Prisma terdiri dari Fajar Nur Sahid, Rahadi Teguh Wiratama, Gabriel Kristiawan Suhassatya dan Muhammad Ezra Hanif. Hasil wawancara disunting oleh Rustam Ibrahim. Berikut petikan wawancaranya
Myra Puspasari Gunawan
Daniel Frits Maurits Tangkilisan