Sejak zaman dulu juga sudah ada para Empu, Guru dan Begawan yang selalu hadir di sekitar tahta kerajaan. Nasehat kaum cendekiawan yang arif bijaksana itu diterima dan dipakai sang Raja atau Pangeran, hanya kalau beliau berkenan memintanya. Seorang Raja yang menerima nasehat orang lain tanpa diminta sebelumnya, dianggap pertanda kelemahan atau kurang bijaknya sang Pemimpin tersebut. Jadi peranan cendekiawan dalam kerajaan zaman dulu lebih bersifat insidental, dan juga lebih informal.
Kini zaman sudah berubah. Raja-raja moderen tak bisa lagi bersikap seperti tempo doeloe. Mereka tak mungkin lagi menghindari nasehat para ahli dan pendapat kaum cerdik-cendekia. Masyarakat kita di abad ini telah dipacu oleh pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi moderen, di mana rasionalitas ilmu dan teknologi juga mendominir kehidupan masyarakat. Proses pembagian tugas dan spesialisasi bidang-bidang kegiatan sudah sedemikian rupa hingga masyarakat sekarang terkeping-keping dalam jaringan yang begitu kompleks, sampai tak seorang Pangeran pun akan mampu mengendalikan kerumitan jaringan kekuasaannya tanpa bantuan terus-menerus para ahli dari berbagai bidang dan ilmu.
Pembangunan ekonomi itu memang membawa banyak perubahan cepat yang mendasar dalam masyarakat, hingga menimbulkan tuntutan-tuntutan baru di segala bidang. Tuntutan akan menggunakan ilmu-pengetahuan menonjol sekali, demikian pula kebutuhan akan keahlian teknis dan kemampuan profesional demikian besar hingga banyak menggeser pola politik tradisional yang hanya mengandalkan kekuatan massa pengikut, bahkan juga menggantikan pola persaingan ideologis yang sering membingungkan rakyat. Kini semua masalah musti bisa dihadapi dengan kekuatan akal, bukan hanya dengan emosi dan kekuatan otot belaka. Maka masalah-masalah pembangunan juga harus didekati secara rasional: dengan data-data statistik, dengan analisa pendekatan sistem, dan pola pemecahan secara ilmiah dan sistematis. Resiko perubahan dan ketidakpastian masa depan harus bisa dikurangi, bahkan “diatur” melalui sistem dan metode perencanaan, yang kini dilembagakan pada hampir semua tingkat pemerintahan dan kegiatan usaha swasta. Demikianlah dewasa ini kita saksikan bahwa planning, programming, budgeting system, ataupun istilah target, aoutput, cost-benefit, efisiensi, monitoring dan evaluasi, semua itu bukan hanya dipakai para ahli di lingkungan terbatas, namun telah menjadi bagian dari aturan permainan nasional dan bahasa sehari-hari para Dirjen, Gubernur, Pimpro sampai Camat dan manajer koperasi. Orang bilang kita telah memasuki zaman teknokrasi.
Kita kini berada pada keadaan yang telah membawa para ilmuwan dan tenaga ahli dalam peranan baru yang tampak serta dilematis. Menonjolnya kehadiran mereka pada berbagai posisi penting dalam pemerintahan jelas karena otoritas pengetahuan dan keahlian mereka yang diperlukan oleh proses pembangunan. Namun peranan itu mereka peroleh juga karena mereka dekat dan dipercaya oleh si pemegang kekuasaan. Jadi hubungan timbal balik antara penguasa dan teknokrat itulah yang sering dianggap menentukan jalannya pembangunan. Namun, pembangunan bukanlah urusan si Pemimpin dan staf ahlinya saja. Ia juga tergantung pada aparat pelaksana, dan tentu saja pada kehendak rakyat.
Tantangan bagi para teknokrat dalam peranannya yang baru menyangkut soal tanggung jawab mereka, secara moral, profesional maupun sosial. Kepentingan siapa yang harus mereka dahulukan? Secara profesional, tenaga ahli biasanya mencurahkan hampir semua pelayanannya kepada klien yang memberinya pekerjaan, dalam hal ini si Eksekutif, seringkali dengan agak mengabaikan peranan aparat pelaksana, serta menganggap kepentingan kelompok sasaran akan dengan sendirinya terurus. Mereka menjadi bingung ketika si Eksekutif tak selalu mampu mengendalikan aparatnya, hingga program yang disusunnya tidak jalan. Mereka juga sering terlambat menyadari bahwa programnya tak sampai ke kelompok sasaran, atau menyaksikan bahwa sebenarnya rakyat tidak menyukai si Eksekutif dan program-program yang ditujukan kepada mereka. Bagaimanapun, karena memikul tanggung jawab sosial, teknokrat akhirnya perlu mengkombinasikan keahlian teknis dengan dimensi politik dalam peranannya yang baru. Kendati demikian, mereka tak mungkin menggantikan fungsi lembaga politik maupun lembaga partisipasi masyarakat. Tenaga ahli tidak dipilih dan bertanggung jawab kepada rakyat, karenanya juga tak mungkin “mewakili” rakyat.