Pengantar
Politik memang selalu menimbulkan perbedaan-perbedaan pandangan, juga di kalangan Islam. Sudah sejak masa kekhalifahan yang pertama, Islam terpecah dalam beberapa golongan, sampai pada mereka yang beraliran keras, yang oleh K.H. Achmad Siddiq, dalam wawancara dengan Hotman Siahaan, di Situbondo dikatakan sebagai golongan fanatis radikal. Menggalang kekuatan Islam dalam politik yang terpecah-pecah dewasa ini, Kyai Achmad Siddiq mendukung diterapkannya konsepsi asas tunggal Pancasila. Sementara Dr. Ahmad Syafi’i Maarif mengatakan dalam wawancara dengan Ashadi Siregar di Yogyakarta, bahwa negara-negara Islam yang lahir belakangan, yaitu sesudah Khulafa’ur Rasyidin sesungguhnya menyimpang dari Qur’an, karena kitab suci itu tidak mengenal sistem dinasti. Pun pada Iran, yang menjadi republik Islam, terjadinya penyimpangan yang semakin jelas, terutama setelah Bani Sadr diusir dari negara itu.
Dalam wawancara dengan Arief Mudatsir, di Jakarta K.H. Saifuddin Zuhri mengatakan, bahwa di Indonesia, kekuatan politik Islam yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan tidak digerakkan sebagaimana mestinya, sehingga partai itu kurang mampu memberikan sumbangan yang berarti. Slogan-slogan yang dilontarkan partai ini hanya bersifat musiman, dengan memanfaatkan isyu politik yang sedang ramai.
Dari Yogyakarta, H.A.R. Fachruddin, dalam wawancara dengan Ashadi Siregar mengatakan, bahwa kita tidak lagi bisa meniru cara kenegaraan di zaman Muhammad Rasulullah karena keadaannya berbeda. Juga tidak bisa dibandingkan dengan Brunei, sebab penduduk di sana lebih homogen, sementara di Indonesia terdiri dari berbagai agama. Ke arah pola politik mana sebenarnya umat Islam di Indonesia akan bergerak di masa datang, itulah yang dicoba ditelusuri dialog Prisma kali ini. Redaksi.
Mayoritas Memberi, Minoritas Menuntut, K.H. Achmad Siddiq, Penasehat PB Syuriah NU dan Pengasuh Pondok Pesantren As-Shidieqiyah, Jember, Jatim.
Tanya: Bagaimana sesungguhnya konsep Islam tentang politik dan perwujudannya sejak zaman Nabi Muhammad Rasulullah, Khulafa’ur Rasjidin dan dinasti-dinasti Islam sesudahnya, seperti Umayyah, Abbasiyah?
Jawaban: Kalau ingin memahami Islam di dalam perkembangannya, harus menelusuri sejarah, karena masalah politik dalam Islam justeru muncul sepeninggal Nabi. Pada masa Nabi tidak ada masalah. Sepeninggal Nabi, baru muncul perbedaan paham yang waktu itu mengenai siapa pengganti Nabi sebagai pemimpin dunia. No, ini ‘kan pemerintahan, politik. Jadi, pertentangan pertama kali dalam sejarah Islam antara umat Islam yang satu dengan yang lainnya justeru soal politik.
Umat Islam, Seribu Tahun Berhenti Berpikir, Dr. Ahmad Syafi’i Maarif. Dosen Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta
Tanya: Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, kita mengenal adanya partai-partai yang secara eksplisit menyatakan dirinya memperjuangkan aspirasi Islami. Konsepsi menegakkan negara berdasarkan Islam merupakan puncak perjuangannya. Sekarang pun masih kita dapati partai Islam sebagai organisasi politik. Masalahnya, mungkinkah menyalurkan aspirasi politik yang sifatnya Islami?
Kelemahan Utama, Masalah Kepemimpinan, K.H. Saifuddin Zuhri, Rois III PB Syuriah NU, bekas Menteri Agama dan bekas anggota MPR/DPR
Islam mendukung politik dan menempatkannya sebagai kewajiban bersifat kolektif (fardlu kifayah). Dalam Islam, konsep tersebut mustilah diimplementasikan melalui prinsip-prinsip kebersamaan dan musyawarah (syuro), yang dilandasi sikap saling membutuhkan, jujur dan benar-benar mempraktekkan moralitas dan mentalitas mulia (al akhlaqul karimah). Berpijak pada konsep ini, perbedaan sistem politik dari negara yang menamakan dirinya Negara Islam, selama mereka memegang teguh prinsip tersebut sebenarnya tidaklah menjadi persoalan. Musyawarah itu sendiri berdasarkan atas kebenaran di antara para ahli di bidangnya masing-masing (musyawarah ma’al haqqi wa ahlihi).
Jauhkan Dakwah dari Politik, H.A.R. Fachruddin, Ketua Umum P.P. Muhammadiyah
Pada saat didirikan, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah yang ingin agar masyarakat Islam di Indonesia menjalankan Islam dengan cara yang benar dan tepat, karena jika berhasil umat tidak akan mengalami kemiskinan, kebodohan dan ketertindasan seperti yang dirasakan pada masa penjajahan. Cara hidup yang Islami dipandang sebagai faktor peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya tidak menempuh jalan melalui politik, tetapi dengan dakwah, dengan menyelenggarakan sekolah-sekolah baik umum maupun yang khusus agama, sementara di bidang sosial lewat panti asuhan dan rumah sakit, mendirikan mesjid, dan sebagainya.
