Kesuraman itu bukan hanya terbayang di depan mata, tapi sudah menyelinap ke dalam kehidupan ekonomi kita saat ini dan akan terus menyeret berbagai bidang lainnya. Resesi ekonomi dunia dan merosotnya harga minyak OPEC masih terus membawa dampak yang berkelanjutan. Kendati berbagai upaya telah diusahakan pemerintah sejak 1983 untuk membendung gelombang krisis ekonomi yang lebih besar, namun dampak yang terasa negatif tetap tak terelakkan. Makin merosotnya penerimaan negara dari ekspor minyak dan gas bumi telah memperkecil volume kenaikan APBN 1985/86 dan kini membawa penurunan minat investor asing maupun kemampuan investor domestik untuk menanam modal pada sektor-sektor produktif di Indonesia. Sektor industri dan manufaktur sudah sejak 1982/83 tak mampu lagi berkembang atau memberi sumbangan kenaikan Produk Domestik Kotor (GDP) yang berarti. Prospek perkembangan ekspor non-migas, sekalipun agak meningkat, masih penuh tanda-tanya. Sementara itu, beban hutang luar negeri dan pembayaran cicilan berikut bunganya meningkat terus setiap tahun, hingga makin menguras cadangan devisa yang sudah terbatas itu. Seperti pada tahun-tahun awal Pelita I, memasuki tahun kedua Pelita IV ini pemerintah berhadapan lagi dengan masalah pembangunan yang klasik: di mana dan bagaimana mencari dana serta sumber-sumber pembiayaan pembangunan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung merosot terus.
Meskipun berhadapan dengan masalah yang sama, namun keadaan kini sudah berubah hingga orientasi dan cara pemecahannya pun tentu berbeda pula. Kalau pada tahun 1967/68 dengan mudah kita bisa berpaling ke sumber-sumber dana dan bantuan dari luar negeri, pada tahun 1985 ini justeru sumber-sumber dana dan modal asing itulah yang makin langka, mahal dan sulit kita peroleh, sehingga segala daya dan upaya kita perlu lebih dicurahkan untuk menggali dan memanfaatkan sumber-sumber daya di dalam negeri. Kalau dulu dan selama ini kita sangat mengandalkan kemampuan pemerintah melalui mekanisme APBN untuk menjawab berbagai masalah ekonomi dan tantangan pembangunan, dengan beralihnya tiang penyangga APBN dari migas ke sektor non-migas dan penerimaan pajak, maka andalan kemampuan pun mulai bergeser ke dunia usaha dan sektor masyarakat. Dan, apabila pada awal pemerintahan Orde Baru dulu segala perhatian dan upaya pembangunan bisa difokuskan pada sasaran stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dalam Pelita IV sekarang perhatian pemerintah terbagi pada pemerataan dan keadilan sosial sebagai sasaran utama sementara peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional sasaran berikutnya.
Demikianlah, dalam kesuraman yang membayangi perekonomian nasional, akhirnya disadari pentingnya peranan sektor swasta dan masyarakat. Hingga berpalinglah pemerintah kepada dunia usaha. Sayangnya, dunia usaha pun sedang dirundung malang, hingga tak akan mampu memikul sendiri beban harapan itu. Tingkat bunga pinjaman dan kurs dollar AS yang tinggi, daya beli yang rendah dan lesunya pasar, tingginya ongkos produksi dan beban stok yang tak terjual, semuanya itu merupakan masalah berat yang dihadapi dunia usaha dewasa ini. Namun pukulan terberat bagi dunia usaha dalam keadaannya yang serba sulit itu adalah dikenakannya berbagai beban pajak yang merupakan sumber pendapatan pemerintah mulai April 1985, hingga banyak yang menyangsikan apakah dunia usaha merupakan alternatif. Dalam tahun 1985 ini pula daerah perkotaan akan diserbu armada orang muda usia sekolah yang membanjir mencari pendidikan lebih tinggi, menuntut kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik, sementara dunia usaha di sektor formal kian sibuk oleh soal PHK hingga makin tak mampu menyerap banjir angkatan kerja baru tersebut.
Jadi, ke mana harus berpaling? Bantuan luar negeri sulit diharap, kemampuan pemerintah terbatas, dunia usaha di sektor formal juga sedang dalam kesulitan.
Mungkin aneh tapi menarik, bahwa angkatan muda kini tak percaya pada bantuan luar negeri. Juga angkatan kerja pencari pekerjaan pertama mulai sadar akan keterbatasan pemerintah dan sektor formal, hingga lebih berminat memulai usahanya sendiri, sekalipun secara swadaya di sektor informal. Siapa tahu, pengembangan sumber daya manusia dan swadaya masyarakat ini, justeru merupakan “modal” yang selama ini belum diketemukan pemerintah.