Pengantar
Persaingan antar elite adalah suatu yang wajar dan terjadi di dalam negara mana pun di dunia. Persaingan pada galibnya justeru berfungsi sebagai dinamisator. Tapi persaingan itu suatu saat bisa berubah menjadi konflik.
Konflik antar elite, menurut Abdurrahman Wahid, hanya merupakan potensi dan untuk menjadi suatu yang aktual tergantung pada banyak faktor. Konflik antar elite itu tidaklah setajam dugaan orang, sebab masing-masing kelompok mampu menahan diri, bersedia berdialog dan melakukan rekonsiliasi. Selain terjadi proses tawar-menawar (tawar-menawar) antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya, berkembang pula himbauan, bahwa peran mereka dalam proses kehidupan negara dan pemerintahan tidak boleh membiarkan pemerintah terguling meskipun kepentingan mereka bertabrakan.
Inti pemerintah Orde Baru — ABRI dan teknokrat — sebagai elite politik sekarang, dalam pandangan Soemitro, Jenderal TNI (Purnawirawan), digodog dalam “dapur” pemikiran politik 1960-an yaitu Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Program pembangunan yang dibawakannya hanya dapat disambut oleh elite ekonomi dari golongan pengusaha yang sudah aktif melakukan perdagangan sebelumnya. Pada masa Orde Baru elite politik dan ekonomi ini makin berkembang pesat dan menjadi mapan. Antara kedua elite itu, menurut bekas Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) dan Wakil Panglima ABRI ini, tidak terdapat hubungan apa pun kecuali hanyalah kepentingan masing-masing. Karena itulah, diperlukan kesepakatan tentang norma-norma untuk mempertemukan kepentingan elite politik dan elite ekonomi demi tujuan pembangunan.
Tetapi seorang pengusaha dan pengamat ekonomi, Kwik Kian Gie, memiliki pandangan lain tentang kebijaksanaan ekonomi pemerintah Orde Baru. Isyu monopoli dan oligopoli belakangan ini perlu didalami kasus per kasus dan dibahas secara jujur. Lulusan Fakultas Ekonomi, Nederlandsche Economische Hoogeschool Negeri Belanda ini, melihat masih adanya pola pemikiran pemerintahan Presiden Soekarno yang dijalankan sekarang. Tampaknya ciri khas monopoli di Indonesia selalu berkaitan dengan usaha pengumpulan dan pembentukan dana non budgeter. Kendati dana tersebut antara lain digunakan bagi kepentingan masyarakat, tapi demi keadilan ekonomi dan menghindari terjadinya kecemburuan sosial, seharusnya praktek monopoli tidak perlu ada. Dikaitkan dengan ketertiban dan keteraturan manajemen negara, makin sering suatu kebijaksanaan ekonomi dibicarakan dengan rakyat melalui DPR, makin baik.
Apakah persoalan jadi selesai bila konflik elite dapat dicegah? Ternyata belum. Menurut Ketua Umum PB NU Abdurrahman Wahid, di tingkat bawah justeru persaingan keras antar kelompok di bidang dunia usaha terus berkecamuk. Misalnya antara saudagar Cina dan saudagar santri Muslim. Persoalan serius ini perlu dipecahkan mengingat daya saing yang lemah di pihak saudagar santri. Perlakuan yang adil dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil, kata Wahid patut dilaksanakan demi mencegah kemungkinan terjadinya konflik terbuka di tingkat bawah.
“Dialog” Prisma kali ini membicarakan masalah penyesuaian dalam diri elite dikaitkan dengan kebijaksanaan politik ekonomi Indonesia saat ini. Redaksi
Persaingan di Bawah Justeru Lebih Hebat, Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Pengurus Besar Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (NU).
Persaingan antarelite di dalam tubuh pemerintahan negara manapun di dunia selalu akan terjadi. Faktor-faktor penyebabnya bukanlah karena persoalan keterbatasan dana anggaran. Tapi inti masalahnya sangatlah kompleks. Elite sendiri mempunyai watak bersaing antarsesamanya untuk menguasai sumber-sumber dana dan pengendalian kekuasaan. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pun terdapat persaingan antarberbagai kelompok. Misalnya antarkelompok Reagan dan pimpinan Senat dalam tubuh Partai Republik. Pimpinan tertinggi pemerintahan Uni Soviet dikuasai antara lain oleh kelompok Politbiro, kelompok jenderal industrialis dan kelompok penentu kebijaksanaan politik luar negeri.
Elite dalam Politik dan Ekonomi Orde Baru, Soemitro, Jenderal TNI (Purnawirawan), bekas Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban/Wakil Panglima ABRI, Pengusaha
Masalah elite Indonesia sekarang, sebaiknya kita bicarakan dengan melihat latar belakang sejarahnya, dan memahami siapa sebetulnya yang disebut elite — politik maupun ekonomi — dewasa ini. Elite, menurut saya, adalah mereka yang berpengaruh di dalam masyarakatnya.
Monopoli dan Kecemburuan Sosial, Kwik Kian Gie, pengusaha dan pengamat ekonomi.
Isyu ramai mengenai monopoli dan oligopoli belakangan ini sebetulnya berkisar pada pertanyaan: apakah wajar bila pihak swasta mempunyai hak monopoli. Kritik-kritik terhadap praktek monopoli di tangan sektor swasta ini tidak tertuju pada monopoli yang dimiliki sektor negara. Masyarakat Indonesia tampaknya tidak mempermasalahkan monopoli negara, yakni bidang kegiatan vital dan menyangkut hajad hidup banyak orang. Umpamakan saja saat ini diadakan referendum: apakah rakyat setuju atau menolak bila angkutan kereta api, pelabuhan laut atau listrik dipegang swasta. Saya kira, rakyat akan menolak. Kita sudah sepakat, sektor-sektor tertentu mesti dikuasai negara dengan mutlak, tanpa perlu kita berargumentasi secara panjang lebar. Apalagi kalau sifat sektor itu penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi, membutuhkan investasi yang besar dan penuh risiko, adalah logis bila bidang usaha itu dipegang sektor negara dan tidak oleh swasta yang besar sekalipun.
