Pengantar
TANTANGAN dan tuntutan dalam mengelola kehidupan bernegara, selalu bergerak ke depan sesuai dengan situasi dunia. Dalam kenyataannya, tuntutan keadaan yang kita hadapi sekarang, sudah sangat berbeda dengan masalah yang kita hadapi pada masa-masa awal Orde Baru, pada saat kita memulai program pembangunan dengan tahapan-tahapan Pelita sejak April 1969. Seberapa jauhkah tantangan itu berbeda dan apa yang harus kita lakukan.
Dr. Djisman S. Simandjuntak, Kepala Departemen Ekonomi, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), menilai, tantangan besar yang dihadapi Indonesia kini adalah masalah ketenagakerjaan. Hal yang sama dikatakan Dr. Iwan Jaya Azis, Staf peneliti LPEM Fakultas Ekonomi UI. Bahkan kata Iwan, peningkatan tenaga kerja secara kuantitas diiringi pula oleh peningkatan kualitas. Konsekuensinya adalah, tenaga kerja yang meningkat dalam hal kualitas itu menuntut penyediaan lapangan kerja di sektor formal. Sektor informal yang selama ini dianggap sebagai dewa penyelamat, mungkin tidak akan banyak ditengok oleh tenaga kerja yang makin pintar.
Tetapi, penyediaan lapangan kerja di sektor formal menuntut laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3,2%, jauh di bawah target Pelita IV sebesar 5%. Menurut Iwan, dengan angka pertumbuhan rata-rata 5% setahun sampai tahun 2000, kita sudah untung. Dan Djisman menyebutkan laju pertumbuhan 7% per tahun merupakan angka ideal agar mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru.
Dalam menghadapi tantangan di masa depan yang jelas berbeda dengan tantangan pada masa lalu, tentu diperlukan cara penanganan yang sesuai dengan tantangan yang dihadapi. “Dialog” Prisma kali ini, juga menampilkan Prof. Harun Zain, yang pernah menjadi Gubernur Sumatera Barat serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1978-1983), dan Prof. Syarief Thayeb, yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1973-1978). Kedua tokoh ini sama-sama mengatakan dibutuhkannya pemikiran-pemikiran, dan inovasi dalam menangani kehidupan bernegara dan menghadapi tantangan di masa depan itu. Karena itu, menurut Prof. Harun Zain dan Prof. Syarief Thayeb, pemerintah harus merangsang tumbuhnya pemikiran-pemikiran baru seluas-luasnya, memberikan kesempatan kepada orang-orang baru yang lebih muda, yang lebih inovatif, dan yang bisa menjalankan aspirasi rakyat.
Regenerasi seperti yang dikatakan Harun Zain, harus lebih banyak dilakukan, sebab berpikir memerlukan energi, dan ini tidak bisa diharapkan dari orang-orang yang sudah jenuh. Namun posisi yang sifatnya memutuskan kebijaksanaan, harus tetap berada di tangan mereka yang telah banyak berpengalaman. Kebutuhan akan adanya orang-orang yang memiliki inovasi baru, tampaknya disepakati oleh keempat orang dalam “Dialog” Prisma kali ini. Walau begitu pengertian regenerasi yang sekarang selalu dikaitkan dengan diberikannya kesempatan kepada mereka yang berusia lebih muda, bagi Iwan Jaya Azis, tidaklah tepat. “Yang sangat diperlukan,” kata lulusan Cornell University, AS ini, “bukan usia muda, melainkan pola pikir baru yang mampu melakukan terobosan untuk menghadapi tantangan, sebab pembangunan itu adalah usaha untuk melawan tantangan.” Redaksi
Perubahan Manajemen Ekonomi, Djisman S. Simandjuntak, Kepala Departemen Ekonomi, CSIS.
MANAJEMEN pembangunan ekonomi itu jelas tergantung pada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kalau tantangan berubah, maka manajemen ekonomi pun harus berubah. Dewasa ini kita melihat sejenis tekad dari Gorbachev untuk mengubah manajemen ekonomi negaranya, karena dia sadar bahwa tantangan yang dihadapi telah berubah dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi pendahulunya, misalnya Stalin. Mirip dengan ekonomi Indonesia, kalau kita berbicara manajemen ekonomi dalam tahun-tahun mendatang, maka perhatian kita, pertama-tama harus tertuju kepada tantangan-tantangan yang kita hadapi
Berikan Kebebasan Berpikir dan Berbicara, Harun Zain, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1978-1983).
KEADAAN kita sekarang jauh lebih baik. Buktinya bisa kita lihat, di banyak desa kondisi jauh lebih baik dibandingkan dengan masa Orde Lama. Namun, saya bisa paham bila ada orang yang mengatakan bahwa ada kekurangan-kekurangan dari apa yang dicapai Orde Baru.
Yang Terpenting, Pendidikan, Syarief Thayeb, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1973-1978).
SATU hal yang harus dipuji dari Orde Baru adalah kemampuannya melaksanakan program pembangunan secara berkesinambungan. Ini bila dibandingkan dengan masa demokrasi parlementer di zaman Orde Lama. Pada masa itu, baru saja kabinet bekerja, bubar dan ganti, begitu terus. Demokrasi ala Eropa memang tidak cocok untuk kita. Begitu pula demokrasi terpimpin. Sedangkan Orde Baru yang berlandaskan UUD ’45 dan Pancasila, telah mampu menjalankan roda pembangunan selama empat Pelita secara kontinyu. Apa yang berhasil diteruskan, dan yang tidak, dirombak.
Keberanian Berpikir Secara Lain, Iwan Jaya Azis, Staf Peneliti LPEM Fakultas Ekonomi UI
TANTANGAN yang paling utama dalam pembangunan ekonomi yang sedang kita hadapi sekarang — untuk jangka pendek — adalah neraca pembayaran. Problem yang paling penting dan menyolok ialah masalah ekspor non migas dan pembayaran hutang. Dua masalah itu untuk jangka panjang masih akan tetap dominan. Jumlah dan kualitas angkatan kerja akan meningkat. Dilihat dari segi latarbelakang pendidikan mereka, makin lama akan makin banyak yang minimum berpendidikan SMTP. Angkatan kerja di Indonesia yang minimum tamat sekolah dasar, tahun 1971 masih sekitar 30%. Angka ini terus naik melebihi 30%, dan kemudian, pada tahun 1985 ia naik lagi menjadi di atas 40%. Kalau kita proyeksikan untuk tahun 1990, tahun 2000, maka persentase itu akan lebih tinggi lagi. Saya memperkirakan, sampai akhir abad ini, bisa sekitar 50% angkatan kerja kita minimum lulusan SD.
