KETIKA swasembada beras akan dicapai terdengar keluhan dari petani produsen padi, khususnya di Jawa, bahwa menanam padi semakin tidak menarik atau bahkan relatif merugikan. Akibatnya, ada kecenderungan petani memilih tanaman lain yang lebih menguntungkan, seperti sayur-mayur, bawang, ataupun jeruk. Di Jawa dasar tukar (term of trade) padi dibandingkan dengan barang-barang konsumsi yang dibeli petani selama 10 tahun (1976-1986) turun 27% (dari 100 menjadi 73). Dasar tukar antara padi dan biaya produksi pertanian turun 15% (dari 100 menjadi 85). Ini berarti bahwa keberhasilan dalam produksi beras tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani padi. Tertekannya sektor produksi padi ini menyebabkan tingkat kesejahteraan petani sebagaimana ditaksir dengan upah buruh pertanian pangan padi, hanya tumbuh 2,7% setahun (1977-1983). Pertumbuhan ini lambat sekali, begitu kesimpulan seminar “Strategi Pembangunan Pedesaan” – diselenggarakan di Yogyakarta, 1 sampai 3 Oktober 1987 – jika dibandingkan dengan kenaikan tingkat upah sektor perkebunan (12,7%), sektor bangunan (4,6%) dan sektor industri manufaktur (4,5%) per tahun.
Seminar yang diadakan dalam rangka merayakan Dies Natalis Universitas Wangsa Manggala (UWM) ini dilaksanakan atas kerjasama UWM dengan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada. Beberapa ahli dan peneliti dari Yogyakarta, Jakarta dan Bogor berbicara dalam seminar ini, Selain itu empat spesialis Indonesia juga didatangkan dari Australia: Dr. Peter McCawley, Dr. Anne Booth, Dr. Colin Brown dan Dr. Chris Manning.
Prisma edisi pedesaan ini menyajikan makalah-makalah yang dibawakan dalam seminar tersebut. Kami meminta maaf kepada semua pembaca, karena edisi ini hadir dengan sangat terlambat di tangan Anda.
Seminar tersebut juga menyimpulkan: Hubungan yang lancar dan terbuka antara desa dan kota mempunyai akibat positif maupun negatif bagi kemandirian desa. Bila desa yang mandiri adalah desa swasembada, yang mampu mengembangkan diri secara optimal berdasarkan kekuatan warganya sendiri, maka pengaruh kota yang relatif kuat bisa melemahkan kedudukan desa. Perkembangan ekonomi kota yang relatif cepat yang tidak diikuti oleh pembangunan desa yang seimbang bisa mengerosi sumber daya manusia desa yang kemudian mengalir ke kota-kota, meskipun lapangan kerja bagi mereka belum tentu tersedia – keadaan yang membuat mereka masuk sektor informal.
“Debirokratisasi” pada tingkat desa, akan dapat melahirkan gairah di kalangan masyarakat dalam upaya pembangunan pedesaan. Meningkatkan terus menerus kualitas manusia desa dan kesejahteraan masyarakat desa, merupakan landasan yang kuat bagi pembangunan nasional. Karena itu pula seminar ini menyimpulkan, strategi pembangunan nasional menuju tahap tinggal landas perlu terus ditekankan pada pembangunan pertanian yang lebih menonjolkan peranan rakyat desa.
___________________________________________________________________________
Pemimpin Umum: Arselan Harahap, Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad, Wakil Pemimpin Redaksi: Masmimar Mangiang, Pemimpin Perusahaan: Maruto MD, Sidang Redaksi: Aswab Mahasin, Edward S. Simandjuntak, Ismid Hadad, Masmimar Mangiang, M. Dawam Rahardjo, Sekretaris Redaksi: Poppy Soeyono, Tata Usaha/Sirkulasi: Sudartoto, M. Sholeh, Jinan Mohammad, Iklan/Promosi: Anda Z. Noerzy. Produksi: Awan Dewangga, Idjas Shaham, Suradi Suprapto.
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia: SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986, 4 Maret 1986. Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420, Telepon, 597211. Tromolpos 493, Jakarta 10002 Indonesia. Bank: BUKOPIN, Cabang S. Parman, Jakarta Nomor Rekening 004.0010.5 Pencetak: PT. Temprint; IBM Setting: Bagian Penerbitan LP3ES Jakarta; Anggota SPS. ISSN 0301 – 6269.