TAK dapat disangkal oleh siapa pun bahwa kebijaksanaan dalam negeri yang ditempuh pemerintah selama duapuluh tahun terakhir ini lebih banyak berorientasi pada penciptaan dan pemeliharaan stabilitas sosial. Legitimasi dari hal ini didapatkan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi yang diasumsikan perlu dijamin oleh ketertiban sosial yang menyeluruh. Penataan kembali perekonomian Indonesia pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, dengan suntikan modal dan bantuan asing, serta rezeki minyak yang datang sesudah itu, agaknya telah membantu untuk menguatkan kesan bahwa pembangunan ekonomi selama ini telah berhasil tidak lain karena kemampuan menjamin ketertiban sosial itu. Tetapi sayangnya, orientasi pada stabilitas sosial ini sedikit banyak telah mengurangi daya kontrol serta partisipasi segenap lapisan masyarakat dalam proses penentuan prioritas pembangunan nasional.
Suatu pendapat yang sering didengar adalah, bahwa pembangunan ekonomi di negeri sedang berkembang mana pun harus dilakukan dengan mengorbankan partisipasi politik. Artinya, ketertupan sistem politik merupakan harga yang harus dibayar untuk keberhasilan pembangunan ekonomi. Tampaknya di Indonesia, prioritas penataan kembali perekonomian nasional di masa awal Orde Baru, serta “ideologi” pembangunan yang mendominasi pemikiran para perancang kebijaksanaan kemasyarakatan, telah menguatkan kecenderungan ke arah seperti ini, seperti tercermin dalam “massa mengambang” yang masih menjadi prinsip kehidupan politik kita.
Tetapi sekarang muncul sejumlah pertanyaan yang meminta peninjauan kembali terhadap kecenderungan selama duapuluh tahun ini. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul ketika kita sudah sampai pada tahap pembangunan di mana memang banyak asumsi kita semula tentang proses pembangunan itu mulai dipertanyakan kembali.
Apakah pembangunan ekonomi jangka panjang dapat dilakukan tanpa keterbukaan politik? Ataukah memang pengendalian kehidupan politik secara ketat masih merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi? Tanpa kontrol dan pengawasan masyarakat, apakah mungkin untuk mengurangi ekses negatif maupun penyimpangan dari cita-cita pembangunan yang dapat terjadi? Apakah kita memiliki institusi-institusi sosial yang memadai untuk melakukan itu, sekaligus menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat strata bawah yang suaranya tampak begitu mudah diredam? Bagaimanakah pengalaman negara-negara sedang berkembang lainnya dalam usaha menciptakan sistem politik yang lebih terbuka? Bagaimanakah kaitan antara demokratisasi politik dan cita-cita keadilan sosial? Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti inilah yang menjadi latarbelakang pemilihan “demokratisasi masyarakat” sebagai tema edisi Prisma kali ini.
Dalam edisi ini kami tampilkan beberapa tulisan yang lahir sebagai upaya untuk menangani persoalan-persoalan ini, dengan aneka dimensinya yang pelik. Arbi Sanit, ilmuwan politik senior, berusaha untuk menelaah perjalanan partai politik dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia dalam konteks pelembagaan politik Orde Baru; Loekman Soetrisno, dari Universitas Gadjah Mada, mencoba untuk mengangkat persoalan strategi pembangunan dan demokratisasi ekonomi; Kartjono, Direktur Pelaksana Bina Desa, sebuah Lembaga Swadana Masyarakat yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, melakukan refleksi terhadap peranan LSM dalam proses demokratisasi di tingkat bawah; sedangkan Dwi Susanto, pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dibantu dua mahasiswanya, dengan perangkat analisa “modernisasi” yang tipikal, berusaha mengaji ketegangan antara demokrasi dan elitisme di beberapa negara Asia Timur.
________________________________________________________________________
Pemimpin Umum: Arselan Harahap ● Pemimpin Redaksi: Ismid Hadad ● Wakil Pemimpin Redaksi: Masmimar Mangiang ● Pemimpin Perusahaan: Maruto MD ● Sidang Redaksi: Aswab Mahasin, Ismid Hadad, Masmimar Mangiang, M. Dawam Rahardjo, Vedi Renandi Hadiz ● Sekretaris Redaksi: Poppy Soeyono ● Tata Usaha/Sirkulasi: Sudartoto, M. Sholeh, Jinan Mohammad ● Iklan/Promosi: Anda Z. Noerzy ● Produksi: Awan Dewangga, Idjas Shaham, Suradi Suprapto.
Penerbit: PT Pustaka LP3ES Indonesia. SIUPP: No. 072/SK/MENPEN/SIUPP/D.I/1986. 4 Maret 1986. Alamat: Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420, Telepon, 597211. Tromol pos 493, Jakarta 10002 Indonesia. Bank: BUKOPIN. Cabang S. Parman, Jakarta, Nomor Rekening 004.0010.5 Pencetak: PT Temprint; Pengaturan IBM: Bagian Penerbitan LP3ES Jakarta; Anggota SPS. ISSN 0301 – 6269.