Pengantar
KEPERLUAN yang kini dirasakan untuk mengikis ekses negatif dari proses pembangunan, dan untuk mendorong efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber ekonomi yang semakin terbatas, dalam konteks kesulitan yang dihadapi Indonesia pada tahap pembangunannya dewasa ini, membuat orang berpikir kembali tentang pentingnya keterbukaan politik dan perluasan partisipasi masyarakat. Desakan untuk menciptakan struktur politik yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam menentukan jalannya proses pembangunan selanjutnya, boleh jadi, akan terasa makin kuat di tahun-tahun mendatang. Di pihak lain, cita-cita yang sudah lama agak terkesampingkan untuk menjamin pembagian kue pembangunan secara lebih merata, dengan mencari strategi pembangunan yang lebih menekankan partisipasi dan kepentingan masyarakat bawah, juga muncul kembali. Singkatnya isyu demokratisasi, dalam segala dimensinya, menjadi isyu yang sangat relevan dalam tahap pembangunan sekarang.
Dalam perkembangan ini, betapa terkaitnya segala dimensi demokratisasi itu — politik, sosial, dan ekonomi — tampak semakin disadari.
Untuk membahas masalah-masalah tersebut, dalam “Dialog” kali ini, Prisma menampilkan Adi Sasono, yang berbicara mengenai perlunya demokratisasi politik yang terjadi seiring dengan demokratisasi ekonomi demi proses emansipasi sosial yang lebih menyeluruh; Drs. Jakob Oetama, yang berbicara mengenai peranan pers dalam suatu masyarakat demokratis; Drs. Nur Iman Subono, lulusan Jurusan Ilmu Politik, FISIP — UI, sebagai wakil generasi muda, yang memberikan refleksi agak teoritis mengenai tarik menarik antara negara dan masyarakat, serta kepentingan-kepentingan dominasi dan demokratisasi; dan Dr. Juwono Sudarsono, yang berbicara mengenai dilema yang dihadapi negara-negara berkembang dengan masalah demokratisasi ini, serta pelajaran-pelajaran yang dapat ditarik oleh Indonesia dari pengalaman negara-negara itu. Redaksi
Demokratisasi Politik, Seiring dengan Demokratisasi Ekonomi, Adi Sasono, Ketua Yayasan Lembaga Studi Pembangunan.
DEMOKRASI yang sesungguhnya merupakan akumulasi dari proses emansipasi yang harus didorong dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Demokrasi merupakan investasi sosial jangka panjang, sebuah akibat dari kondisi-kondisi yang diciptakan untuk memungkinkan demokrasi. Saya mengusulkan bahwa demokratisasi politik harus berjalan seiring dengan demokratisasi ekonomi.
Rakyat yang secara struktural tertindas, karena adanya akumulasi kekuatan ekonomi di tangan satu pihak, sulit untuk mengembangkan praktek demokrasi politik. Kalau saya ditanya mengenai agenda yang harus dijalankan sebagai aktivis politik, maka menurut saya, kita perlu memajukan kontrol sumber daya di tangan rakyat. Kalau rakyat bisa didorong, melalui berbagai upaya pengembangan swadaya masyarakat, sehingga mereka dapat mengontrol sumber daya ekonomi, dan melakukan pengembangan kelembagaan secara terbuka serta rasional, maka kita telah membuat satu langkah yang prinsipil dalam upaya pengembangan demokrasi.
Demokratisasi Masyarakat, Apa yang Harus Dilakukan? Nur Iman Subono, Pengamat, Alumni FISIP UI
DEMOKRATISASI biasanya berlawanan secara diametral dengan masalah dominasi. Jika ini diterjemahkan dalam persoalan-persoalan sosial-politik, maka yang akan muncul adalah kebutuhan akan demokratisasi masyarakat di satu sisi, dengan kuatnya keberadaan dominasi negara di sisi lain. Secara lebih tajam terlihat adanya tingkat ketegangan antara kekuatan negara dalam bentuk cara-cara non-demokratis dan penguasaan sumber-sumber ekonomi, dengan kekuatan masyarakat dalam bentuk konsolidasi oposisi dan meningkatnya basis ekonomi.
Panggilan Asal dan Posisi yang Pas, Jakob Oetama, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Suratkabar Kompas
PERANAN pers dari segi pemberitaan bisa dilihat dari fungsinya yang memuat kebijaksanaan pemerintah mengenai suatu hal. Kemudian ia juga meminta pendapat para ahli mengenai hal tersebut, lalu membuat komentarnya sendiri tentang kebijaksanaan itu dan juga mengundang kolumnis untuk membuat pandangannya mengenai kebijaksanaan pemerintah.
Ini semua merupakan bahan informasi. Bagi masyarakat, selain sebagai bahan informasi hal itu juga menjadi bahan diskusi. Mereka tidak hanya membaca berita, tetapi juga membaca ulasan, komentar dan artikel. Dengan bentuk seperti itu, masyarakat mengadakan dialog dengan dirinya sendiri melalui bacaan yang disajikan pers tersebut.
Dilema Demokratisasi Politik di Dunia Ketiga, Juwono Sudarsono, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
SULIT sekali untuk menentukan apakah gerakan demokratisasi sedang berkembang di suatu negara, karena ada banyak faktor – sejarah, geopolitik, perkembangan ekonomi, terutama di tingkat kelas menengah – yang mempengaruhi perkembangan gerakan demokratisasi itu. Yang dapat dipastikan ada, sebetulnya hanyalah momen-momen dalam sejarah kehidupan politik negara-negara sedang berkembang tertentu yang secara kebetulan berhasil dimanfaatkan oleh suatu gerakan. Misalnya, gerakan ini bertemu dengan tingkat perkembangan ekonomi tertentu, di mana orang sudah bosan berpikir tentang pertumbuhan ekonomi saja, dan mulai menginginkan kelonggaran politik, seperti terjadi di Korea Selatan. Filipina adalah kasus khusus, di mana pembunuhan seorang tokoh politik kemudian menggelumbung menjadi Revolusi Kuning di bulan Februari 1986. Oleh karena itu sulit dikatakan bahwa terdapat atau tidaknya kecenderungan demokratisasi di negara-negara itu.
