BELAKANGAN ini pembahasan2 mengenai masalah2 pembangunan Indonesia, terasa mendekati tingkat dan proporsi jang lebih berat. Pertanjaan2 dalam problim perekonomian kita mendjelang Repelita II, bukan lagi berkisar soal kenaikan harga2 beras atau bensin, bimas, stabilitas moneter, efisiensi perusahaan, gadji pegawai ataupun problim2 lain jang bersifat teknis ekonomis. Agaknja, sekalipun problim2 teknis dan sektoral itu bukannja tidak relevan lagi, tapi beberapa pertanjaan2 dasar dan pokok kini mulai muntjul kembali dan hangat diperdebatkan. Seberapa djauh bantuan modal raksasa2 asing harus kita terima, dan dibiarkan operasi dimana, dengan tjara apa? Adakah begitu mutlak usaha mempertjepat ladju pertumbuhan dan menaikkan GNP, dengan selalu mengambil risiko makin berlarutnja masalah kesempatan kerdja dan lingkungan hidup penduduk? Apakah benar pembangunan industri dengan modal besar dan teknologi tinggi dalam Indonesia jang terbuka dewasa ini, akan mampu menghadapi tantangan2 problim sosial-politik atau kulturil jang diakibatkannja? Alternatif jang bagaimana sebaiknja ditempuh Indonesia, untuk menghindari frustrasi masjarakat industriil jang kini dialami oleh negara2 Barat jang sudah madju? Dengan singkat: perlu pemikiran2 dan perumusan kembali mengenai tudjuan2 pembangunan & modernisasi jang hendak kita tjapai, dan tjara atau djalan jang akan digunakan ke tudjuan tersebut.
Tidak mengherankan bila diantara pertanjaan2 dasar tadi tertjermin dalam bentuk perdebatan2 mengenai masalah partisipasi, persoalan usaha kelompok jang disebut ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’, jang achir-achir ini mendjadi sangat aktuil. Sudah tentu masalah partisipasi masjarakat dalam proses pembangunan, masalah ‘pribumi dan non-pribumi’, mendjadi hangat sekarang, bukan hanja karena kehadiran usaha dan investasi modal asing sadja. Didalamnja, termasuk masalah pembagian pendapatan dan keadilan sosial serta kesempatan usaha jang tidak merata, bukan sadja antara kelompok ‘pribumi’ dengan asing, tapi djuga dengan jang ‘non-pribumi-non-asing’, ataupun muntjulnja faktor jang disebut ‘Military Bureaucratic Complex’. Namun tidak bisa diingkari, bahwa semua persoalan tadi, termasuk kontroversi mengenai penggunaan teknologi tinggi atau menengah (high or intermidiate technology), pada hakekatnja berpidjak pada kekhawatiran terhadap usaha2 ketjil dan menengah (terutama di daerah2) jang merupakan bagian terbesar kehidupan ekonomi rakjat Indonesia hingga saat ini. Oleh sebab itu, nomor ini, hanja menjentuh beberapa segi sadja dari masalah2, jang menjangkut pengusaha2 ketjil dan menengah jang, sangat potensiil tapi belum digarap itu.
Apa jang disadjikan nomor ini atau nomor2 PRISMA sebelumnja, barulah sekedar awal dari serentetan diskusi pandjang jang harus dilakukan oleh setiap warganegara jang merasa bertanggungdjawab terhadap haridepan bangsa dan republik ini. Untuk penerbitan selandjutnja, selain eksperimen perbaikan2 teknis terhadap wadjah madjalah ini, akan selalu ditjoba untuk menjadjikan artikel2 jang lebih berisi dan menarik, serta merangsang pandangan2 dan analisa2 jang lebih kreatif dan tadjam. Partisipasi pembatja dalam hal ini, masih tetap kami tantang.