Ada cukup alasan untuk memilih masalah urbanisasi dan problim pengembangan perkotaan di Indonesia, sebagai satu topik penerbitan nomor khusus majalah ini sekarang. Alasan yang segera bisa dirasakan ialah bahwa lonceng pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintah Orde Baru bersamaan dengan pembukaan lebar-lebar pintu Republik ini untuk operasi modal internasional sejak enam tahun terakhir, telah serta-merta “menyulap” ibukota Jakarta dan kota-kota besar lainnya berubah menjadi “magnit” yang menyedot penduduk dan potensi daerah-daerah pedesaan membanjiri kota-kota tersebut. Keganjilan pembangunan ini ialah, kendati prioritas diletakkan pada bidang pembangunan pertanian, dus berarti untuk daerah pedesaan, namun kenyataannya konsentrasi pembangunan fisik dan arus modal terutama yang kongsi dengan modal asing, lebih banyak bergerak dan lebih pesat merobah wajah kota-kota daripada kondisi pedesaan. Sementara proses perubahan kota yang drastis itu berlangsung begitu pesat, tanpa ada persiapan yang cukup memadai dari fihak kota-kota itu sendiri. Di fihak lain, pesatnya arus urbanisasi, seperti banyak diuraikan penulis-penulis nomor ini, bukan saja karena daya tarik pembangunan kota, tapi justru sering kali didorong oleh kehidupan di daerah pedalaman yang kabarnya agak parah keadaannya dewasa ini. Seberapa jauh kebenaran hal ini khususnya bila dihubungkan dengan program Bimas, PMD, subsidi desa, dsb, tentu perlu diteliti lebih lanjut. Tapi satu hal sudah jelas, bahwa ada kepincangan dalam pembangunan dan perkembangan kota-kota dibandingkan dengan daerah pedesaan, kepincangan mana membawa konsekwensi-konsekwensi permasalahan yang cukup gawat.
Bagimanapun, proses urbanisasi kini sedang berlangsung dan pemerintah kota tengah dilanda oleh tumpukan keruwetan problematik perkotaan yang sangat berat. Diantaranya adalah masalah membanjirnya gelombang angkatan kerja ke kota-kota yang belum siap dan tidak mampu menyediakan fasilitas kesempatan kerja, perumahan, pendidikan, kesehatan, dsb. Konsekwensi keadaan demikian itu tidak saja menampilkan tumbuhnya gelandangan kota, gubug-gubug & penghuni liar, pemuda-pemuda brandal metropolitan, perkampungan miskin ditengah kemewahan kota, meningkatnya kriminalitas, angkutan umum yang berjejal, dll., tapi lebih serius lagi adalah munculnya bibit-bibit kepincangan dan ketegangan sosial yang bisa mengancam stabilitas politik Indonesia di masa mendatang. Secara ringkas bisa dikatakan, bahwa sumber ledakan konflik-konflik sosial dan politik Indonesia yang akan datang bukan terletak di daerah- daerah pelosok desa, tapi justru berada di tengah kota-kota besar, khususnya kota-kota yang tidak mampu mengatasi masalah pengangguran dan pemuda-pemuda ‘drop-outs’, serta cara-cara pemerintah menangani masalah ‘slums & squatters’.
Sementara itu kita bisa menyaksikan kebingungan sebagian besar pemerintah kota yang dihadapkan pada kenyataan terbatasnya sumber dana, menipisnya bantuan atau subsidi pusat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menghadapi gelombang masalah-masalah kota yang makin pelik itu. Sedangkan warga kota sendiri merasa cemas melihat cara-cara dan pola-pola kebijaksanaan pemerintah kota yang serba rutin, defensif-reaktif dan tak jarang hanya didorong oleh pertimbangan ekonomis atau tehnis-administratif semata-mata dalam memecahkan persoalan yang sebenarnya mempunyai spektrum aspek-aspek yang lebih luas. Bahkan banyak soal dibiarkan berlarut-larut atau digarap dengan arah dan kebijaksanaan yang masih samar-samar. Semua itu adalah indikasi terhadap urgensi perumusan suatu kebijaksanaan pengembangan perkotaan secara nasional, suatu hal yang dirasakan kekurangannya dewasa ini.
Dengan menyadari alasan-alasan tadi, PRISMA memberanikan diri untuk memulai pembahasan masalah “Urbanisasi dan Pengembangan Perkotaan” tersebut dalam suatu penerbitan nomor khusus ini, dengan harapan dapat lebih merangsang pemikiran kearah suatu studi, penelitian dan juga kebijaksanaan nasional pengembangan perkotaan yang cukup komprehensif dan tepat bagi Indonesia di masa depan. Dengan sendirinya jangkauan yang ambisius terhadap masalah yang kompleks dan luas sangkut-pautnya itu, tak mungkin dan tidak patut digarap oleh redaksi saja. Itulah sebabnya dalam mempersiapkan nomor khusus ini, redaksi PRISMA mencoba menempuh dua cara. Yaitu dengan meminta bantuan seorang sarjana ahli yang berminat terhadap masalah yang menjadi thema pokok nomor khusus ini untuk bertindak sebagai redaktur tamu (“editor tamu”), dan juga menyelenggarakan suatu diskusi di antara para penulis artikel serta sejumlah peminat dari berbagai keahlian, sebelum naskah dan materi persoalannya diterbitkan. Dalam hubungan inilah redaksi merasa berterima kasih terhadap saudara Soelaeman Soemardi, yang tidak saja bersedia membantu PRISMA sebagai redaktur tamu untuk menyusun konsep dan ikut menghubungi para penulis, tapi juga memimpin diskusi yang diselenggarakan PRISMA tgl. 18 November 1972.
Akhirnya perlu dikemukakan bahwa sebagai salah satu cermin kurangnya perhatian terhadap masalah urbanisasi, adalah kesulitan redaksi dalam memperoleh penulis Indonesia yang kompeten dan bersedia menyumbangkan fikiran dan hasil penelitiannya untuk nomor ini. Karena itu sumbangan artikel para sarjana asing yang telah melakukan observasi tentang Indonesia yang kami sajikan disini selain perlu dimanfaatkan, juga seharusnya merupakan tantangan bagi para ahli kita sendiri untuk jangan sampai ketinggalan.Bahwa dalam pembahasan nomor urbanisasi ini DKI Jakarta menjadi titik sorotan yang tajam, memang sulit dielakkan, mengingat Jakarta merupakan ibukota, dijadikan contoh model oleh daerah lain, dan juga pusat berlangsungnya perkembangan yang paling kontroversiil. Sorotan dan kritik yang termuat dalam nomor ini tidak lain berfungsi sebagai kasus untuk mempertajam jelasnya persoalan, agar dengan demikian dapat difikirkan alterlatif-alternatif yang lebih baik, dan seyogianya tidak diartikan secara negatif. Semoga diskusi yang direkam dan kemudian dirangkumkan dalam penerbitan nomor khusus ini setidak-tidaknya mampu membangkitkan minat, kesadaran serta penghayatan yang lebih mendalam di antara warga kota dan warga masyarakat, terhadap urgensi masalah perkotaan yang dihadapi Indonesia dewasa ini.