Bulan April 1973 adalah awal masa kerja Kabinet Pembangunan II yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Suharto dan Wakil Presiden Hamengkubuwono IX yang baru terpilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum. Berhubung dengan itu, ada baiknya bila PRISMA bulan ini menyambut dengan suatu Nomor Khusus mengenai PEMUDA. Tentu saja ini bukan untuk mengingatkan Jenderal Suharto pada salah satu partner pejuangannya ketika merintis Pemerintahan Orde Baru tujuh tahun yang lalu. Juga karena tahun dan bulan ini gemuruh atau gema suara gerakan pemuda-mahasiswa hampir-hampir tidak terdengar lagi. Persoalan pemuda diketengahkan sekarang, semata-mata karena menyadari bahwa pemuda merupakan lapisan masyarakat yang nantinya akan paling mendesak, paling dahsyat menyerbu lapangan kerja, sekolah-sekolah, kota-kota, serta menantang segala aspek kegiatan pembangunan yang diusahakan pemerintah hingga kini. Singkatnya, usaha mengatasi dan menyalurkan dinamik persoalan pemuda, merupakan indikasi penting bagi berhasil atau tidaknya usaha pembangunan suatu pemerintahan dimasa mendatang.
Mengetengahkan soal pemuda, bukannya tanpa resiko terbawa dalam arus pengertian dan permasalahan pemuda yang luas dan kompleks tanpa batasan-batasan yang pasti. Karena itu tugas PRISMA disini bukanlah untuk mengungkapkan aspek-aspek heroik dari perjuangan pemuda Indonesia. Tidak pula banyak manfaatnya untuk menonjolkan penting dan hebatnya peranan gerakan mahasiswa dimasa lalu atau kapan dan dimana saja terjadi. Namun tidak pula pada tempatnya untuk meremehkan setiap kegiatan pemuda-remaja, apakah itu sekedar kebrandalan muda-mudi kampung ataupun aksi protes sekelompok pelajar SMP. Sebab “kepemudaan” adalah suatu tahap dalam kehidupan setiap manusia, suatu proses “Sturm und Drang”: penuh gejolak, ambivalensi, mara-bahaya serta segala kemungkinan yang timbul dari remaja yang meningkat ke kedewasaan; selalu dalam ketegangan mencari tempat dan identitas dirinya diantara masyarakat dan bergerak disela-sela keterbatasan dan potensi yang luar biasa besarnya. Kenyataan dan proses tersebut tentu saja menuntut perhatian dan tanggapan secara wajar serta proporsional oleh siapapun yang berhadapan dengan soal pemuda.
Namun, lebih penting dan lebih pokok disini, ialah memperhitungkan realitas kenyataan keras dari keadaan pemuda Indonesia, dewasa ini, sebagaimana dilukiskan saudara Hussin dalam angka-angka statistik dan proyeksi demografis. Bila pada tahun 1950-an telah terjadi apa yang disebut “baby-boom” — meledaknya angka kelahiran bayi-bayi secara menakjubkan — pasti akibatnya, mendesakkan segala usaha pembangunan pada dasawarsa 1970-an ini. Kalau tahun 1971 Indonesia memiliki 36,3 juta orang pemuda (umur 15 — 34 tahun) — di mana hampir separohnya belum memperoleh kesempatan kerja dan pendidikan yang wajar — bisa dibayangkan ketegangan-ketegangan sosial apa yang mungkin timbul oleh keluh-kesah mereka. Kalau jumlah pemuda angkatan kerja yang produktif itu meningkat 15% saja dalam jangka 5 tahun mendatang, bisa dibayangkan banjir manusia yang berebut menyerbu pabrik-pabrik, kantor, perusahaan, sekolah, universitas, hasil panen, hasil impor, kota-kota. Maka bisa dibayangkan pula berapa besar “mukzizat” investasi, lapangan kerja, GNP yang harus disediakan atau harus “disulap” pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih besar dari 7% — 8% per tahun.
Tarohlah dimasa mendatang ini gerakan-gerakan mahasiswa dalam arti politis sudah sangat berkurang dan kecil sekali pengaruhnya. Begitu pula ketegangan dan konflik sosial yang bersumber pada masalah pemuda mungkin berhasil ditekan atau “distabilisir” berkat aparat pemerintah yang makin kuat dan mantap. Tetapi melihat besaran masalahnya, persoalan pemuda tetap akan menonjolkan diri dan menantang pemerintah. Sebab ratusan ribu pemuda kampung, jutaan pemuda desa telah dan akan lahir, hadir diantara kita, dan tidak bisa menunggu. Mereka hanya bisa bergulat dan mendesak. Pemerintah suka atau tidak suka, mampu atau tidak mampu, kuat atau lemah, pemuda-pemuda itu butuh makanan, pakaian, dan rumah-tinggal: sesudah itu menuntut pendidikan dan pekerjaan. Dan mereka — lapisan masyarakat yang kritis ini — justru berjumlah luar biasa banyaknya.
Karena itu apa yang ingin disumbangkan PRISMA melalui nomor khusus ini bukannya tuntutan penciptaan lapangan kerja tersendiri khusus untuk kelompok pemuda. Melainkan usaha membangunkan kesadaran, menunjukkan kemungkinan-kemungkinan, serta ikut membantu pendidikan kearah “swadaya” atau “self-help & self-employment” dikalangan angkatan muda, seperti telah dicoba diusahakan oleh Yudo Swasono dan M. Jahja dalam kelompok masing-masing. Apabila kesadaran terhadap masalah ini telah cukup dirasakan, maka PRISMA bergembira telah ikut menitipkan pesan yang berharga bagi Kabinet Pembangunan II.