Bagaimana dunia dewasa ini telah terancam krisis akibat dahsyatnya ledakan jumlah penduduk yang makin menguras sumber-sumber alam & enerji serta kian mempersempit gerak manusia di bumi ini, telah pembaca ikuti secara global dalam penerbitan PRISMA Nomor Ekstra akhir tahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan negeri kita sendiri, sudah siapkah kita menyongsong krisis akibat ledakan masalah penduduk itu? Karena dengan jumlah penduduk 119.4 juta jiwa (sensus 1971), Indonesia termasuk lima negara dengan jumlah penduduk tertinggi di dunia setelah RRC, India, Uni Soviet dan AS. Jumlah penduduk yang demikian besar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup pesat, menuntut adanya usaha dan kebijaksanaan kependudukan yang tepat, kalau segala jerih payah yang dicapai dalam pembangunan kita tidak ingin dihisap habis oleh pertambahan penduduk saja.
Betapa tidak. Apabila pada April 1974 pada saat kita memulai REPELITA II ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 127 juta jiwa dan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,3% — 2.4% per tahun, maka pada akhir REPELITA II tahun 1978 nanti sejumlah 15,5 juta jiwa tambahan penduduk akan menuntut tambahan makanan, pakaian, perawatan kesehatan, rumah, sekolah, pekerjaan dan lain-lain. Masalahnya menjadi lebih kompleks bukan saja karena angka pertumbuhan yang tinggi, tapi penyebaran penduduk itu sangat tidak seimbang. Sebanyak 63.8% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, suatu pulau yang hanya 7% dari luas seluruh wilayah Indonesia. Pada 1973, kalau kepadatan penduduk Pulau Jawa mencapai 594 orang per kilometer persegi, maka di luar Pulau Jawa hanya ada 24 orang per kilometer persegi. Selain itu sebanyak 83% dari jumlah penduduk kita masih berada di daerah pedesaan, sedangkan 17% penduduk yang tinggal di kota makin deras dibanjiri arus urbanisasi yang tak terbendung. Masalah yang paling memecahkan ialah struktur dan komposisi umur penduduk: sebagai akibat “baby boom” di tahun 1950-an, ternyata 60.4% penduduk Indonesia berumur di bawah 24 tahun. Komposisi umur penduduk yang muda ini mengakibatkan besar dan penatnya tambahan angkatan kerja muda tiap tahun, yang menuntut dan mendesakkan kebutuhan akan pendidikan dan kesempatan kerja dalam skala raksasa dan perlu disediakan dalam tempo yang singkat. Dilihat dari segi pendapatan, ternyata bahwa sebagian terbesar penduduk kita masih dalam taraf penghasilan yang rendah dan di pihak lain sumber-sumber alam dan kekayaan negeri ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Menyadari gambaran masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia tersebut dan karena tahun 1974 ini oleh PBB juga ditetapkan sebagai “tahun kependudukan”, cukup beralasan kiranya jika pada awal bulan dimulainya REPELITA II jurnal inipun ikut menyajikan beberapa hal yang menjadi fokus perhatian REPELITA II yang ada hubungannya dengan masalah dan kebijaksanaan kependudukan. Orang awam seringkali mengartikan kebijaksanaan kependudukan hanya pada sekitar soal bagaimana mengatur pembatasan kelahiran dan migrasi penduduk atau soal-soal yang hanya jadi perhatian ahli demografi saja. Namun dari uraian singkat Han R. Redmana, akan segera terlihat bahwa sebenarnya kebijaksanaan kependudukan meliputi hampir segala aspek kebijaksanaan pembangunan itu sendiri, dan menjadi urusan dan tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Masalahnya, selain kebijaksanaan itu tidak memadai, juga penyelenggaraan kebijaksanaan itu dilakukan secara terpisah-pisah, tidak ada koordinasi dan perencanaan yang integral. Agaknya dalam REPELITA II hal ini mulai diperbaiki. Bahkan sedikit banyak kebijaksanaan kependudukan itu tampak mulai digunakan sebagai titik tolak kebijaksanaan pembangunan pada umumnya. Hal ini bisa kita lihat dari tulisan Menteri Subroto yang menjelaskan kebijaksanaan di bidang kesempatan kerja dan transmigrasi dalam REPELITA II. Sejalan dengan itu, Repelita II juga mengutamakan usaha pembangunan daerah, yang dengan disertai konsep regionalisasi wilayah-wilayah tanah air sebagaimana dipaparkan oleh Hariri Hady dalam nomor ini, akan mempunyai impak yang cukup berarti terhadap masalah kependudukan Indonesia. Adakah rencana dan anggaran yang disediakan itu akan efektif mencapai sasaran yang diharapkan, adalah persoalan lain yang nanti perlu ditekan pelaksanaannya.
Program keluarga berencana tak kalah sentralnya dalam kebijaksanaan kependudukan yang akan diintegritkan pelaksanaannya pada Repelita II nanti. Namun sebelum berbicara mengenai target jumlah akselerator yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, ada baiknya kita sejenak memperhatikan studi kasus di daerah Mojolama seperti yang dilakukan oleh Dr. Masri Singarimbun dan Chris Manning. Demikian pula usaha pembinaan kelompok pengusaha pribumi yang dewasa ini agak gencar mendapat perhatian masyarakat dan pemerintah, secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya terhadap kebijaksanaan kependudukan. Sumbangan fikiran Sritua Arief dan Michael Stachura yang kami muat di sini agaknya relevan dan menarik untuk bahan pertimbangan.
Akhirnya dua artikel yang masing-masing ditulis oleh R. Soekotjo mengenai masalah angkutan kota dan Prof. Hans-Dieter Evers tentang struktur sosial kota-kota di Asia Tenggara — sekalipun mungkin lebih tepat untuk nomor mengenai masalah perkotaan — tetapi kami muat di sini karena masih berhubungan erat dengan masalah urbanisasi yang merupakan sebuah faktor utama bagi kependudukan. Karena masalah angkutan di daerah padat penduduk serta pola perkembangan struktur perkotaan di Nusantara ini jelas menentukan kebijaksanaan nasional yang khusus.
Akhir-akhir ini redaksi makin banyak menerima sumbangan tulisan, saran dan kritik dari pembaca. Respon ini sungguh menggembirakan, kendati tidak semua tulisan bisa kami tampung dalam jurnal yang terbatas ini. Untuk penerbitan PRISMA nomor berikutnya, akan dibahas persoalan “Komunikasi & Media”, di mana redaksi juga akan berterima-kasih bila ada sumbangan tulisan yang cukup menarik dan bermutu.