Pada mulanya adalah komunikasi. Di dalam konteks pembangunan, ungkapan ini mendapatkan tempat yang lebih penting lagi: karena dalam pembangunan yang melibatkan demikian banyak manusia – dan bukan beberapa orang saja – proses bersama itu hanya mungkin berlangsung bilamana terjadi komunikasi di antara para peserta pembangunan itu. Maka pembangunan bukan hanya membutuhkan teknologi dan modal, melainkan – lebih dasar dari itu – ia membutuhkan pengertian, proses kesadaran dan dukungan masyarakat. Tidaklah mengherankan kalau dalam REPELITA II ditegaskan bahwa pembangunan itu jangan hanya dilihat sebagai tujuan akhir, sebab ia juga merupakan proses untuk memajukan kehidupan masyarakat. Dan sebagai proses, pembangunan menuntut adanya komunikasi di antara fihak-fihak yang terlibat di dalamnya. Malahan dapat dikatakan bahwa pembangunan akan berhasil kalau ia dimulai dengan suatu sistim komunikasi yang teratur, ditunjang oleh suatu sarana komunikasi yang efektif, dilaksanakan dengan cara-cara yang wajar dan sehat serta dilangsungkan secara pesat dan terus menerus antara para peserta pembangunan. Semua ini adalah masuk akal, jelas, sederhana dan juga bagus, apalagi kalau kita hanya membatasi pada hal-hal yang menyangkut ide dan cita dan melepaskan diri sejenak dari pembicaraan mengenai sampai beberapa jarak yang ada antara ide ini dengan kenyataan.
Bagaimanapun, kini diakui peranan komunikasi yang sentral dalam pembangunan Indonesia. Sudah dicanangkan informasi kunci suksesnya REPELITA II: “komunikasi dua arah” antara pemerintah dan masyarakat. Di mana-mana pejabat berbicara mencari “feedback”, perlunya informasi & data yang lengkap dan akurat untuk pembangunan. Begitulah, kini jelas dikehendaki supaya komunikasi menunjang pembangunan. Ini ideal sekali, sekaligus tidak mudah. Kita di Indonesia belum cukup punya tradisi yang melembaga untuk menampung fungsi komunikasi yang “baru” itu. Sejarah komunikasi dan media massa kita mungkin lebih banyak ditandai oleh komunikasi politik: agitasi, propaganda, kampanye, desas-desus, kritik pedas, pameran, dsb, yang umumnya sedikit sekali berisi informasi, pendidikan atau analisa yang positif dan komprehensif. Juga komunikasi bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan hanya akan efektif menunjang pembangunan, kalau ia terjadi dan berlangsung dalam iklim dan semangat yang benar-benar komunikatif. Artinya, karena komunikasi menyangkut “kebersamaan” dalam hidup bermasyarakat, ia minta banyak hal serba terang dan terbuka, kejujuran dan saling menghormati antara komunikator dan komunikan pembangunan.
Maka ibarat barang antik, problim komunikasi dewasa ini muncul kembali dalam konteks waktu dan permasalahan yang berubah terus. Ia menjadi aktuil lagi, tapi masyarakatpun menjumpai situasi dan masalah-masalah baru yang tidak sederhana dalam menjalankan fungsi komunikasi tersebut. Sementara itu prinsip dan masalah-masalah yang pokok, cenderung terlupakan. Maka bila kali ini PRISMA mengetengahkan nomor khusus Komunikasi, tak salah kalau memulainya dengan menyampaikan pengertian dasar dan perkembangan komunikasi yang dengan sangat menarik diuraikan oleh Dr. Astrid S. Susanto. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Iskandar Alisjahbana, perkembangan komunikasi itu telah dan akan menunjukkan dimensi dan perspektif yang dahsyat jangkauan dan pengaruhnya, oleh pesatnya perkembangan teknologi dunia modern dewasa ini. Sementara itu media komunikasi tradisionil seperti wayang, menurut Singgih Wibisono, nampaknya masih memperoleh tempat dan prospek yang baik, sambil kini mencari isi dan pesan baru dengan beberapa keterbatasannya. Di samping itu menarik juga pengamatan GoenawanMohamad, yang dari segi ini, melihat penggunaan media komunikasi modern – datam hal ini film Indonesia – sebagai suatu cermin atau radar dari gerak perubahan-perubahan yang terjadi dan impian-impian yang tengah berlaku di sekitar masyarakat kita yang tradisionil itu ketika beranjak ke alam komunikasi modern.
Bahasa, unsur pokok dan masalah klasik dalam komunikasi, cenderung dianggap tak perlu dikhawatirkan, karena bahasa Indonesia telah terbukti mampu berfungsi sebagai bahasa persatuan. Dr. Ulrich Kratz mencoba membahas masalah bahasa ini dari segi kemungkinan bahasa Indonesia meluncur menjadi media komunikasi kaum elite yang mungkin nanti sulit difahami rakyat kebanyakan, mengingat perkembangan sosial-ekonomi masyarakat kita, pengaruh bahasa asing dan daerah. Pembahasan yang menyangkut thema komunikasi sosial yang aktuil saat ini – kami sajikan di sini dalam bentuk tiga artikel: D.H. Assegaff dan Harsono Suwardi membahas masalah komunikasi sosial khususnya di tingkat pedesaan, sementara Amir Karamoy dan Achmad Sablie mencoba mendekati permasalahan tersebut dari segi pemuda di tingkat kampung-kampung miskin kota metropolitan. Kami harapkan pembaca untuk sementara bisa puas dengan dikemukakannya sekedar aspek dan pengaruh surat kabar, majalah, radio dan televisi dalam ketiga artikel ini.
Akhirnya, sebagai bahan perbandingan, peranan media komunikasi massa yang sangat ekstrim yang dalam sejarahnya pernah digunakan sebagai alat transformasi politik secara besar-besaran, diuraikan pula di sini oleh Juwono Sudarsono dengan mengambil kasus model dua negara komunis Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Sebenarnya dalam bentuk dan batas-batas tertentu, kedua model itu pernah diterapkan di Indonesia pada zaman Demokrasi Terpimpin pemerintah Soekarno dengan segala konsekwensi yang pernah dibayar oleh republik ini. Karena itu pelajaran buruk yang pernah terjadi perlu direnungkan kembali agar sejarah tak perlu berulang.
Demikianlah kami sajikan nomor komunikasi ini pada pembaca dengan harapan komunikasi anda dengan jurnal ini pun akan menjadi lebih intens, terutama untuk mengikuti nomor PRISMA berikutnya yang akan membahas masalah “Administrasi Pembangunan”, suatu topik yang sangat relevan dan aktuil saat ini.