Indonesia tidak akan pernah sepi dari masalah-masalah ekonomi pertanian. Lihat saja bulan November yang baru lewat, pemerintah begitu risau melihat subsidi pupuk yang kian membesar, harga beras yang artifisiil, pendapatan petani yang rendah, sementara seluruh dunia cemas menghadapi krisis pangan yang makin mengancam negeri sedang berkembang. Konferensi Pangan Sedunia di Roma bulan lalu menandai kegawatan krisis tersebut, dan makin mendorong pemerintah Indonesia bergegas membuat persiapan di dalam negeri. Demikianlah keputusan Dewan Stabilisasi Ekonomi untuk merumuskan lima kebijaksanaan pokok yang baru guna menunjang program pengadaan pangan tahun 1974/1975, sebenarnya suatu tanda menghangatnya kembali problem ekonomi pertanian.
Bukan maksud Prisma nomor Ekonomi Pertanian ini untuk menyoroti kebijaksanaan pemerintah di bidang pangan tersebut satu demi satu, ataupun membahas suatu tema khusus pertanian kita dewasa ini dari berbagai seginya secara mendalam. Yang kami coba ketengahkan adalah beberapa gambaran masalah pokok di bidang pertanian yang cukup aktuil, dan kiranya akan membawa pengaruh dan akibat luas di bidang lain di masa mendatang. Tinjauan diuraikan secara umum dari segi pendekatan makro-ekonomi, disertai beberapa kasus kongkrit.
Demikianlah misalnya, masalah penggunaan teknologi baru dalam pembangunan pertanian – pemakaian bibit unggul, pupuk, pestisida, dan lain-lain – seperti diuraikan oleh Dr. A.T. Birowo, tidak secara otomatis memecahkan masalah kesempatan kerja dan meratakan pendapatan petani di desa, malahan membawa beberapa akibat munculnya masalah sosial-ekonomi baru yang menuntut perhatian lebih serius di masa mendatang. Bagaimana seriusnya akibat sosial ekonomi dari penggunaan teknologi pertanian yang baru itu, bisa diikuti dari kasus hasil penelitian Dr. W.L. Collier dan kawan-kawan yang dengan sangat menarik memaparkan gejala munculnya sistim tebasan di berbagai daerah pedesaan yang ternyata memiliki pengaruh besar tidak saja terhadap berkurangnya kesempatan kerja, tetapi juga terhadap struktur dan nilai-nilai masyarakat di pedesaan Pulau Jawa.
Masalah penyediaan bahan pangan, secara ringkas dilukiskan oleh Dr. I.B. Teken. Yang perlu kita catat dari kesimpulan pejabat kompeten dari Departemen Pertanian itu ialah bahwa dengan segala usaha peningkatan produktivitas dan areal tanaman padi, Indonesia sampai dengan akhir PELITA II tahun 1978 masih akan harus mengimpor beras dalam jumlah besar setiap tahunnya, mengingat makin meningkatnya permintaan konsumsi beras. Maka dalam kaitannya dengan usaha menaikkan produksi beras melalui paket kredit BIMAS – paket kredit itu kini diperbaiki dengan kebijaksanaan November 1974 – mungkin ada baiknya melihat kebijaksanaan kredit pertanian itu dari cuplikan disertasi Dr. Soetatwo Hadiwigeno.
Masalah aktuil lainnya ialah persoalan pembinaan usaha perkebunan rakyat – yang menghasilkan komoditi perdagangan seperti karet, kelapa, kopi, lada, cengkeh dll. Menurut Dr. Mubyarto, para petani perkebunan rakyat itu sedang menghadapi kesulitan yang jauh lebih berat daripada petani padi atau nelayan. Kasus yang sama khusus untuk perkebunan karet rakyat di Kalimantan juga diuraikan oleh Ali M.A. Rachman. Sekalipun sudah sering dipermasalahkan, namun belum lagi ada cara pemecahannya. Sebaliknya, menurut Dr. Zainul Yasni, usaha pengembangan perkebunan komoditi non-tradisionil seperti sorghum menunjukkan kemajuan pesat dengan prospek yang membaik, serta ada akibat positif bagi kesempatan kerja. Akhirnya Murasa Sarkaniputra mengingatkan betapa mendesaknya usaha memelihara kelestarian sumber-sumber alam, karena pemanfaatan sumber hutan, ladang dan laut kita, kini telah membawa akibat-akibat sampingan yang menuntut cara pemecahan yang tepat dan segera.