Pendidikan agama dan pendidikan bangsa
Yayasan Tenaga Kerja Indonesia bekerja sama dengan Departemen Agama dan Friedrich Ebert Stiftung, tanggal 28 sampai 31 Januari yang lalu di Jakarta telah menyelenggarakan Seminar Nasional Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Bangsa. Seminar ini diadakan dengan tujuan untuk menjajagi sampai di mana peranan dan hubungan pendidikan agama dengan pembentukan mental bangsa, sehingga manusia Indonesia di masa depan bukan saja memiliki kemampuan intelektuil yang tinggi, melainkan juga bermoral luhur.
Pada kesempatan itu dibahas lima persoalan pokok, yaitu Pengaruh Pendidikan Agama Terhadap Kehidupan Sosial oleh Dr. Soedjatmoko dan Dr. Jan Riberu, Pendidikan Agama di Sekolah Umum oleh Prof. Dr. M. Makagiansar, Pendidikan Agama di Sekolah Agama oleh Dr. Zakiah Daradjad, Pendidikan Agama Sebagai Landasan Pembinaan Mental Bangsa oleh Moh. Said dan Saadoe’ddin Djambek, serta Pendidikan dalam Penyediaan Tenaga Kerja oleh Soejoto SH.
Dr. Soedjatmoko dalam kertas kerjanya menyimpulkan antara lain bahwa pendidikan agama dapat memenuhi fungsi penting dalam perkembangan sosial di Indonesia, apabila pendidikan itu sendiri berusaha untuk memupuk sifat keberanian hidup, kesanggupan berdiri sendiri dan berinisiatif serta peka terhadap hak dan keperluan sesama manusia, dan sanggup bekerja untuk kepentingan umum. Begitu juga Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali dalam pengarahannya mengatakan, sistem pendidikan bangsa tidak boleh lepas dari agama sebagai tumpuannya. “Karena agama dengan sifatnya yang normatif dan universil mengambil tempat pada bagian dasar dari keseluruhan kerangka pendidikan”, kata Dr. Mukti Ali.
Pada akhir seminar tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan, antara lain perlu adanya keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta keseimbangan antara pengetahuan agama dan pengamalan sehari-hari. Faktor lingkungan yang tidak membantu pendidikan agama agar mendapat perhatian serius. Pemantapan kehidupan beragama baik dari segi pengetahuan maupun penghayatan ajaran, merupakan hal yang mendesak untuk peningkatan pendidikan agama di luar sekolah.
Survei pemukiman di Kalimantan Timur.
Pemerintah Daerah Kalimantan Timur bekerja sama dengan Survey Agro Ekonomi (SAE) pada tahun 1975 yang lalu telah mengadakan survey pemukiman (resettlement) penduduk di beberapa daerah Kalimantan Timur. 119 kepala keluarga yang tersebar di Ratah Baru, Ritan Baru dan Long Kejeak di Kabupaten Kutai, serta Long Beluah dan Sekatak Buji di Kabupaten Bulongan diambil sebagai sampel secara acak (random). Kesimpulan dari survey itu antara lain, pemukiman penduduk sebagai suatu metode pembangunan regional, dalam pengembangannya seyogyanya tidak terlalu mengejutkan tradisi. Pengenalan unsur-unsur baru untuk kepentingan ini hendaknya harus mendapat dukungan kepala adat dan pemuka masyarakat. Begitu juga yang berkaitan dengan tukar menukar tanah (land rezoning), harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah dan pemegang hak pengusahaan hutan. Pemerintah dalam hal ini mesti mendahulukan kepentingan pemukim, demi menghindari ketegangan sosial yang tidak diharapkan antara pemukim dan penghuni Base-Camp.