DI TENGAH maraknya pragmatisme politik belakangan ini, tak banyak politikus yang punya kemampuan refleksi atas praktik kekuasaan. Rahman Tolleng adalah satu dari yang sedikit itu. Dikenal sebagai tokoh eksponen Angkatan 1966, Tolleng pernah menjadi anggota Golkar di awal pemerintahan Orde Baru. Namun, dukungannya terhadap Orde Baru sirna setelah dia dituding terlibat peristiwa “Malapetaka 15 Januari” atau Malari 1974. Dia sempat ditahan setahun lebih di rumah tahanan militer tanpa pengadilan.
Indonesia seusai Reformasi 1998, tak lepas dari tilikan Tolleng. Lebih dari satu setengah dekade reformasi, demokrasi di Indonesia rupanya berjalan “sungsang.” Perlahan tapi pasti, kata Tolleng, demokrasi akan dibajak oleh korporat dan atau kaum plutokrat. Gejala itu, mengutip sosiolog Colin Leys, disebut Tolleng sebagai post-democracy. Mirip pada masa awal demokrasi di Athena, sekarang, demokrasi pun kembali ke tangan orangorang berada. “Sistem politik Indonesia belakangan ini adalah perkawinan antara demokrasi dan oligarki,” ujar mantan aktivis mahasiswa Institut Teknologi Bandung ini.
Lantas apakah makna kedaulatan rakyat di tengah oligarki politik dan ekonomi itu? Tolleng punya jawaban menarik, meski mengaku belum mampu menyodorkan sebuah jalan keluar. Dia tak begitu yakin dengan revolusi dari bawah, dan menawarkan sebuah kemungkinan lain: revolusi dari atas. Sanggupkah konsep itu berpeluang sebagai sebuah cara menerabas oligarki? Daniel Dhakidae, Harry Wibowo, dan Arya Wisesa, dari Prisma berbincang dengan Tolleng di Jakarta pada akhir Mei 2014.