Ketika seseorang mengingat tentang gerakan pemuda hampir dapat dipastikan perhatiannya tertuju pada semua rentetan peristiwa menuju atau sejak 28 Oktober 1928. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun agaknya kurang lengkap bila gerakan pemuda semata-mata difokuskan pada sumpah pemuda. Semua tahu bahwa bukan itu awal dari semua gerakan yang diprakarsai pemuda. Orang akan menyebut Boedi Oetomo yang berdiri pada 1908 sebagai cikal bakal dari semua gerakan pemuda. Namun, sebagian kalangan menyebut gerakan ini bersifat etnis atau dalam kosa-kata umum disebut ethno-nationalism. Serikat Islam berdiri pada 1912, namun warna agama terasa sangat kental. Begitu pula masa ketika Indische Partij dibentuk oleh Douwes Dekker dan kawan-kawan pada 1911, yang berjalan lintas-suku, lintasagama, dan lintas-rasial. Akan tetapi, kehadiran tokoh-tokoh Belanda selalu menjadi ganjalan untuk menyebutnya sebagai sebuah gerakan nasional (pemuda).
Namun demikian, gerakan etnonasionalisme sesudahnya sungguh menjadi dasar menuju suatu kesatuan ke depan. Tanpa itu sulit membayangkan adanya gerak besar nasionalis. Dalam hubungan itu, dua kongres pemuda, terutama Kongres Pemuda tahun 1926, menyatukan yang etnik menjadi nasional. Kongres pemuda pertama tahun 1926 dan kongres pemuda kedua tahun 1928 memberikan dasar bagi kualitas, format, citacita, dan organisasi bukan saja pemuda, tetapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pada 2011, Indonesia merayakan ulang tahun ke-85 gerakan pemuda, sebuah dimensi baru yang diharapkan bisa dibuka dengan mengangkat kembali sesuatu yang terjadi pada 1926: mengapa tahun itu penting, dan mengapa tahun itu tidak pernah menjadi perhatian masyarakat politik Indonesia. Ketika kenangan tahun 1926 disanding dengan persoalan abad ke-21, apa yang muncul menjadi soal modern abad ini?
Salah satu upaya untuk mengangkat kembali peristiwa historik tersebut adalah dengan menerbitkan nomor khusus Prisma dengan mengambil berbagai dimensi gerakan pemuda Indonesia. Untuk kepentingan itu, Prisma mengadakan wawancara dengan orang pertama yang mengurus soal dan masa depan kaum muda di Indonesia, Andi Alifian Mallarangeng. Berikut petikan dialog Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia itu dengan Daniel Dhakidae dan Suhardi Suryadi di ruang kerjanya.
Andi Alifian Mallarangeng lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 14 Maret 1963. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) ini meraih gelar Master of Science bidang sosiologi dari Northern Illinois University, AS, dan Doctor of Philosphy (1997) bidang ilmu politik dari universitas yang sama. Jenjang S1 sosiologi diselesaikannya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1986. Sebelum menekuni dunia politik, tercatat sebagai dosen di Universitas Hasanuddin, Makassar (1988-1999) dan Institut Ilmu Pemerintahan (1999-2002). Salah satu anggota Tim Tujuh pimpinan Ryaas Rasyid yang merumuskan paket Undang-Undang Politik dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di era Reformasi (1998-1999) ini pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai wakil pemerintah untuk penyelenggaraan Pemilu 1999, namun kemudian mengundurkan diri dan bergabung sebagai Staf Ahli Menteri Negara Otonomi Daerah (1999-2000). Penerima penghargaan Man of the Year Majalah Matra (2002), Future Leader of Asia Majalah AsiaWeek (1999), Bintang Jasa Utama Republik Indonesia (1999), dan Percy Buchman Prize (1995). Pernah diangkat sebagai Juru Bicara Kepresidenan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, dia juga menjabat Ketua DPP Partai Demokrat.